5. Menginstruksikan Tim Penerapan SPM agar menyusun rencana aksi penerapan SPM; dan
6. Menginstruksikan Inspektur agar melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi penerapan SPM.
REKOMENDASI BPK KEPADA BUPATI REJANG LEBONG
1. Memerintahkan Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset agar membuat SOP dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan SSH dengan mengakomodir usulan harga dari SKPD;
2. Memerintahkan para Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk PPK selaku pembuat HPS dan penanda tangan kontrak agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan
cermat;
3. Memerintahkan Tim Pokja Pemilihan supaya melakukan evaluasi secara cermat atas paket pekerjaan
4. Memerintahkan para Kepala Dinas untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah.
LHP BPK KEPADA PEMDA BENGKULU SELATAN
1. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas pada lima OPD di Kabupaten Bengkulu Selatan Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Telekomunikasi dan Alat Komputer Melalui Katalog Elektronik Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran pada 10 OPD;
3. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Perencanaan Mutu Beton Bahu Jalan yang Tidak Sesuai Ketentuan pada Dinas PUPR.