Harianbengkuluekspress.id - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Bengkulu, Diah Irianti mengatakan, ketersedian blanko KTP di Provinsi Bengkulu hingga akhir Februari 2024 aman, pasalnya sekarang ini stok blanko KTP sebanyak 47.209 keping. Meskipun mendekati Pemilihan umum (Pemilu), namun ketersediaan blangko KTP masih tetap terjaga dan terpenuhi karena sudah mendapatkan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebarannya, diterangkan Diah, berada di Dukcapil provinsi sebanyak 2.120 keping, Kota Bengkulu sebanyak 10.500 keping, Kabupaten Mukomuko ada 10.000 keping, Kabupaten Rejang Lebong ada 7.000 keping, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 5.000 keping.
Lalu, di Kabupaten Bengkulu Selatan ada 6.600 keping, Kabupaten Kaur sebanyak 600 keping, di Kabupaten Seluma ada 619 keping, Kabupaten Lebong 1.400 keping, Kabupaten Kepahiang ada 1.600 keping dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 1.500 keping.
"Untuk blangko hingga di akhir Februari ini kita pastikan aman, jadi bagi masyarakat Bengkulu yang belum melakukan perekaman dan pencetakan bisa segera mendatangi Kantor Disdukcapil," katanya, Senin, 12 Februari 2024.
BACA JUGA:61 TPS Sangat Rawan, Polda Bengkulu Kerahkan 2.014 Personel
BACA JUGA:Maret, PIP Madrasah Ditarget Cair, Ini Dia Kriteria Siswa Penerimanya
Diah pun menegaskan, meskipun permintaan akan KTP terus berlangsung, stok blangko di Bengkulu dianggap relatif aman. Dia juga menyoroti prinsip solidaritas Dukcapil, yang mana mendorong daerah yang membutuhkan untuk mendapatkan blangko, dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki persediaan yang cukup.
"Pencetakan KTP dengan blangko ini dikhususkan atau ditujukan untuk para perekam yang sudah berusia 17 tahun. Sementara alternatif digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dipromosikan bagi yang perlu perbaikan lantaran kerusakan blangko KTP lama," ungkapnya.
Ia menyebutkan, dengan stok yang mencukupi dan ada dukungan dari prinsip solidaritas, warga Bengkulu dapat yakin bahwa proses perekaman dan pembaruan identitas kependudukan mereka akan berjalan lancar dan efisien. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.
"Ini salah satu pelayanan kita untuk masyarakat dan harus dilakukan oleh masing-masing Disdukcapil yang ada, baik itu di provinsi, kota maupun daerah," tutupnya. (Bhudi Sulaksono)