BENGKULU, BE - Tol seksi 2 Bengkulu-Lubuk Linggau sudah tidak masuk dalam program strategis nasional (PSN). Bahkan pada 2024, lanjutan pembangunan jalan tol Taba Penanjung-Kepahiang itu tidak dianggarkan pada APBN.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Soroso ST MSi mengatakan, pemprov sudah mengusulkan kembali lanjutan jalan tol itu ke Kementerian PUPR.
"Usulan pembangunan tol sampai ke Kepahiang itu sudah kami lakukan," terang Tejo kepada BE, Selasa (31/10).
Tejo mengatakan, jalan Tol seksi kedua Taba Penanjung-Kèpahiang, sepanjang 23,7 KM, telah didesak untuk menjadi prioritas pemerintah pusat. Agar ada kepastian pembangunan lanjutan jalan tol tersebut.
"Memang bukan skala prioritas lagi, tapi kita nunggu seperti apa nanti dari pusat," tambahnya.
Dijelaskannya, saat ini belum ada yang bisa memastikan kelanjutan pembangunan jalan tol tersebut. Salah satu jalannya hanya menunggu pemerintah baru, setelah pemilihaan presiden (Pilpres).
"Kita nunggu pemerintahan baru terutama setelah Pilpres seperti apa tapi dari Pemda Provinsi kita usulkan itu jadi priotitas utama," ujar Tejo.
Tejo menegaskan, jalan tol Bengkulu ke Lubuk Linggau itu, akan mendukung percepatan ekonomi di Provinsi Bengkulu, khususnya Pulau Sumatera. Jika tidak dilanjutkan, tentu tidak akan terlalu memberikan dampak signifikan peningkatan ekonomi.
"Tol ini membuka jalur ekomomi baru," bebernya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Herwin Suberhani mengatakan, sangat disayangkan, jika lanjutan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau belum ada kepastian. Maka pemerintah daerah, harus lebih aktif lagi, meminta kepastian pemerintah pusat untuk menganggarkan di APBN.
"Pemerintah daerah harus lebih aktif untuk meminta kepastian lanjutan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau," ujar Herwin.
Herwin mengaskan, jika lanjutan jalan tol tidak ada kepastian. Maka pembangunan tol Bengkulu-Taba Panjung yang telah beroperasi saat ini, tidak akan meningkatkan ekonomi Bengkulu.
"Tol yang dibangun sekarang itu, sudah banyak uang negara habis. Percuma, dibangun tapi tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Maka kita, juga akan ikut mendorong pemerintah pusat, agar bisa masuk lagi dalam prioritas nasional," tutupnya. (151)