Tuntut Hak Buruh, Mahasiswa dan Buruh Lakukan Aksi Ini

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 03 May 2024 - 21:03

RIO/BE Massa dari mahasiswa dan perwakilan organisasi buruh Bengkulu menggelar aksi menyuarakan aspirasi dan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan problem para buruh Bengkulu di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat 3 Mei 2024.--

Harianbengkuluekspress.id - Ratusan mahasiswa dan buruh dari Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu, BEM/REMA Se-Provinsi Bengkulu, dan Federasi/Serikat Buruh Se-Provinsi Bengkulu melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Aksi ini untuk menuntut hak buruh, yang selama ini masih terabaikan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu Aizan Dahlan mengatakan, pihaknya masih menuntut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut.

Sebab meski telah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, hak pekerja masih belum dipenuhi.

"Hadirnya UU nomor 6 tahun 2023 itu sama saja, dengan UU nomor 11 tahun 2023. Karena tidak merubah tuntutan kami pekerja," terang Aizan saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat 3 Mei 2024.

Dijelaskannya, hal mendasar tuntutan para buruh. Seperti tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) semaunya oleh perusahaan. Upah tidak lagi harus diputuskan dari pemerintah pusat. Termasuk tidak mempekerjakan buruh melalui sistem outsourcing atau menggunakan jasa tenaga kerja, melalui kontrak kerja.

"Sekarang outsourcing meraja lelang," tuturnya.

Soal upah tenaga kerja, menurut Aizan di Provinsi Bengkulu masih menjadi masalah besar. Seperti usulan kenaikan upah, tidak mampu naik sampai 10 persen. Hanya diakomodir 4 persen kenaikan upah buruh. Sementara daerah lain, bisa lebih dari 10 persen kenaikan upah pekerja.

"Kita sudah diskusi dengan gubernur, tapi tidak ada solusi. Disnakertrans juga tidak bisa melakukan apa-apa," beber Aizan.

Begitupun dengan dewan pengupahaan, menurut Aizan, di Provinsi Bengkulu, baru ada 4 dewan pengupahaan. Yaitu di Kota Bengkulu, Mukomuko, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Sementara daerah lain, tidak memiliki dewan pengupahaan.

"Akhirnya, buruh banyak menerima upah tidak wajar," tuturnya.

tuntut hak buruh, mahasiswa dan buruh lakukan aksi ini                            harianbengkuluekspress.id - ratusan mahasiswa dan buruh dari aliansi eksekutif mahasiswa bengkulu, bem/rema se-provinsi bengkulu, dan federasi/serikat buruh se-provinsi bengkulu melakukan aksi di depan gedung dprd provinsi bengkulu.
aksi ini untuk menuntut hak buruh, yang selama ini masih terabaikan.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu aizan dahlan mengatakan, pihaknya masih menuntut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dicabut.
sebab meski telah ada  peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan hadirnya  undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, hak pekerja masih belum dipenuhi.
baca juga:rohidin bangun koalisi gemuk, ini partai yang akan digandeng 
baca juga:anggaran pengamanan pilkada segini
"hadirnya uu nomor 6 tahun 2023 itu sama saja, dengan uu nomor 11 tahun 2023. karena tidak merubah tuntutan kami pekerja," terang  aizan saat menggelar aksi di depan gedung dprd provinsi bengkulu, jumat 3 mei 2024.
dijelaskannya, hal mendasar tuntutan para buruh. seperti tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (phk) semaunya oleh perusahaan. upah tidak lagi harus diputuskan dari pemerintah pusat. termasuk tidak mempekerjakan buruh melalui sistem outsourcing atau menggunakan jasa tenaga kerja, melalui kontrak kerja.
"sekarang outsourcing meraja lelang," tuturnya.
soal upah tenaga kerja, menurut aizan di provinsi bengkulu masih menjadi masalah besar. seperti usulan kenaikan upah, tidak mampu naik sampai 10 persen. hanya diakomodir 4 persen kenaikan upah buruh. sementara daerah lain, bisa lebih dari 10 persen kenaikan upah pekerja.
"kita sudah diskusi dengan gubernur, tapi tidak ada solusi. disnakertrans juga tidak bisa melakukan apa-apa," beber aizan.
baca juga:waspadai longsor susulan, ini lokasinya
begitupun dengan dewan pengupahaan, menurut aizan, di provinsi bengkulu, baru ada 4 dewan pengupahaan. yaitu di kota bengkulu, mukomuko, bengkulu utara dan bengkulu tengah. sementara daerah lain, tidak memiliki dewan pengupahaan.
"akhirnya, buruh banyak menerima upah tidak wajar," tuturnya.
sementara itu, presiden mahasiswa universitas bengkulu (unib) ridhoan parlaungan hutasuhut mengatakan, pada momentum hari buruh nasional ini menjadi momen penting untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini dirampas oleh para pemimpin di indonesia.
"sudah saatnya kita memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini dirampas oleh para pemimpin di indonesia. hari buruh nasional ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali pemerintah akan kewajibannya untuk melindungi dan mensejahterakan buruh," tegas ridhoan.
baca juga:diskominfo dukung pengentasan stunting dengan cara ini
dalam aksinya, mahasiswa dan buruh menuntut beberapa hal kepada dprd provinsi bengkulu. seperti mendesak dprd provinsi bengkulu untuk segera memastikan disahkannya ruu perlindungan pekerja rumah tangga.
kemudian, mendesak pencabutan undang-undang nomor 6 tahun 2023 (uu cipta kerja). mendesak pemerintahan provinsi (pemprov) bengkulu untuk segera membentuk satgas guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan buruh di provinsi bengkulu.
termasuk mendesak pemprov bengkulu untuk memastikan terciptanya kesejahteraan buruh melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada buruh di provinsi bengkulu.
mahasiswa dan buruh mengancam akan menggelar aksi kembali jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh dprd provinsi bengkulu dan jajaran pemerintahan.
baca juga:jelang mtq, perbaikan jalan dikebut, segini anggarannya
"apabila tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan tidak diindahkan dan direalisasikan dengan serius maka kami mengutuk keras dprd provinsi bengkulu dan jajaran pemerintahan dan akan melaksanakan kembali aksi yang sama di kemudian hari," tegasnya.
sementara itu, anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu zainal mengatakan, pihaknya akan mengawal atas tuntun buruh.
"kita sama-sama memperjuangkannya," tutur zainal.
untuk penetapan upah, menurut zainal, anggota dprd tidak pernah dilibatkan dalam membahas upah pekerja. harusnya ikut dilibatkan. agar bisa ikut menyuarakan, saat pemerintah menetapkan kebijakan.
"sampai sekarang kita tidak pernah ada diundang saat penetapan upah. undang kami, agar bisa ikut membahasnya," tutupnya. (eko)
baca juga:warga komering ditahan, ini kasusnya
tuntutan pendemo:
1. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk segera memastikan disahkannya ruu perlindungan pekerja rumah tangga :
2 mendesak pencabutan undang-undang nomor 6 tahun 2023 ( undang-undang cipta kerja):
3. mendesak pemerintahan provinsi bengkulu untuk segera membentuk satgas guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan buruh di provinsi bengkulu :
4. mendesak pemerintahan provinsi bengkulu untuk memastikan terciptanya kesejahteraan buruh melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada buruh di provinsi bengkulu :
5. apabila tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan tidak diindahkan dan direalisasikan dengan serius maka kami mengutuk keras dprd provinsi bengkulu dan jajaran pemerintahan dan akan melaksanakan kembali aksi yang sama di kemudian hari.