Siap Tindaklanjuti Temuan BPK, Sekdaprov Sebut Banyak 'Warisan' Gubernur Lama

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Kamis , 30 May 2024 - 22:18

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri menyatakan siap menindaklanjuti catatan BPK. -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Tidak hanya soal temuan dalam bentuk rekomendasi. BPK juga mencatat data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, posisi per semester II 2023 se-Provinsi Bengkulu adalah sebesar 78,61 persen dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen.

Namun untuk posisi TLRHP BPK pada Pemprov Bengkulu baru mencapai 62,44 persen.

Isnan menjelaskan, TLRHP BPK merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Pihaknya terus berupaya menuntaskan temuan yang terus timbul setiap tahun tersebut.

"Tindak Lanjut LHP itu sebagai warisan. Dari dulu sudah kita terus uraikan. Itu generasi sebelumnya yang belum tuntas. Maka setiap tahun, kita uraikan dan kita kurangi," ungkapnya.

Persoalan tindaklanjuti temuan BPK yang sudah lama itu, menurut Isnan, tidak bisa langsung diselesaikan. Persoalannya juga susah diselesaikan. Apalagi orang yang menjadi temuan sudah meninggal dunia. Termasuk barang yang menjadi aset pemerintah sudah hilang.

"Tapi kita tidak berhenti. Terus kita koordinasikan, sinergikan, agar bisa dituntaskan. Karena memang tidak mudah menyelesaikannya," ujarnya.

Meski demikian, Isnan mengaku sangat bersyukur atas WTP yang diberikan oleh BPK. Sebab, pemprov bisa mempertahankan selama 7 tahun berturut-turut.

"Bukan berarti kita benar semua, tidak, yang masih kurang kita perbaiki," tegas Isnan.

Sebelumnya, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr Slamet Kurniawan MSc Ak CSFA CPA CFrA ERMCP mengatakan, opini WTP yang diberikan oleh BPK itu, merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan.

Namun, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau kecurangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

"Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK," terang Slamet.

Slamet mengatakan, rekomendasi temuan BPK itu harus segera ditindaklanjuti. Sebab, telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," tutupnya. (151)

siap tindaklanjuti temuan bpk, sekdaprov sebut banyak 'warisan' gubernur lama                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi tahun 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk). 
opini bergengsi tersebut sudah diraih 7 kali berturut-turut, sejak 2017 lalu.
meski mendapatkan opini wtp, pemprov bengkulu masih memiliki pekerjaan rumah (pr) untuk menyelesaikan temuan bpk yang tertuang dalam rekomendasi. 
rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti selama 60 hari sejak lkpd diserahkan pada 29 mei 2024.
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes mengatakan, pihaknya komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan dalam bentuk rekomendasi bpk.
"apa yang telah menjadi rekomendasi bpk, pasti segera kita tindaklanjuti," terang isnan, kamis, 30 mei 2024.
baca juga:pemkab benteng raih wtp 5 kali berturut, pj bupati sampaikan ini
baca juga:wtp 7 kali berturut-turut, prestasi gemilang di bawah kepemimpinan gubernur rohidin mersyah
dalam temuan tersebut, bpk mencatat terjadinya permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
seperti, pengelolaan belanja barang dan jasa belum sepenuhnya memadai. ada anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas kendaraan dinas di sembilan organisasi perangkat daerah (opd) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
begitupun dengan belanja perjalanan dinas di 9 opd terjadi lebih bayar. kemudian, soal alokasi anggaran belanja jasa iklan atau reklame film dan pemotretan tahun 2023, juga belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai skala prioritas. 
termasuk penatausahaan aset tetap di pemprov bengkulu juga belum sepenuhnya tertib.
isnan mengatakan, pemprov bengkulu terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan. meskipun masih terjadi beberapa kelemahan yang harus dilakukan perbaikan.
"setiap tahun kita terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan kita, agar bisa terus baik," tambahnya.
tidak hanya soal temuan dalam bentuk rekomendasi. bpk juga mencatat data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) bpk, posisi per semester ii 2023 se-provinsi bengkulu adalah sebesar 78,61 persen dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen. 
namun untuk posisi tlrhp bpk pada pemprov bengkulu baru mencapai 62,44 persen.
isnan menjelaskan, tlrhp bpk merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. pihaknya terus berupaya menuntaskan temuan yang terus timbul setiap tahun tersebut.
"tindak lanjut lhp itu sebagai warisan. dari dulu sudah kita terus uraikan. itu generasi sebelumnya yang belum tuntas. maka setiap tahun, kita uraikan dan kita kurangi," ungkapnya.
persoalan tindaklanjuti temuan bpk yang sudah lama itu, menurut isnan, tidak bisa langsung diselesaikan. persoalannya juga susah diselesaikan. apalagi orang yang menjadi temuan sudah meninggal dunia. termasuk barang yang menjadi aset pemerintah sudah hilang.
"tapi kita tidak berhenti. terus kita koordinasikan, sinergikan, agar bisa dituntaskan. karena memang tidak mudah menyelesaikannya," ujarnya.
meski demikian, isnan mengaku sangat bersyukur atas wtp yang diberikan oleh bpk. sebab, pemprov bisa mempertahankan selama 7 tahun berturut-turut.
"bukan berarti kita benar semua, tidak, yang masih kurang kita perbaiki," tegas isnan.
sebelumnya, auditor utama keuangan negara v bpk ri dr slamet kurniawan msc ak csfa cpa cfra ermcp mengatakan, opini wtp yang diberikan oleh bpk itu, merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. 
namun, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau kecurangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
"hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini bpk," terang slamet.
slamet mengatakan, rekomendasi temuan bpk itu harus   segera ditindaklanjuti. sebab, telah diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
"pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. jawaban atau penjelasan disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," tutupnya. (151)