BPHTB 8 Kategori Digratiskan Pemkot Bengkulu, Ini Daftarnya, Kriteria Warga Kurang Mampu Masih Dikaji

Reporter: Medi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 12 Jun 2024 - 16:11

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi-Medi/ Bengkulu Ekspress-

bphtb 8 kategori digratiskan pemkot bengkulu, ini daftarnya, kriteria warga kurang mampu masih dikaji                            harianbengkuluekspress.id- pemerintah kota bengkulu menggratiskan biaya atau menggratiskan bea perolehan hak tanah dan bangunan (bphtb) kepada masyarakat.
ada 8 kategori yang digratis pemkot bengkulu, termasuk salah satunya masyarakat berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu atau warga miskin.
"ketentuan itu tertuang dalam peraturan daerah nomor 1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," ujar kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, nurlia dewi.
pperda nomor 1 tahun 2024 yang ditandatangani pj walikota bengkulu, air gunadi pada 13 februari 2024 lalu tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
baca juga:bapenda kaji bphtb gratis, bagi warga kurang mampu 
baca juga:pemkot bengkulu bebaskan pembayaran bphtb bagi 8 kategori ini, berikut daftarnya
pada pasal 10 dijelaskan bahwa ada 8 kategori yang digratiskan atau dibebaskan dari pembayaran bphtb, yaitu:
1. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang tercatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah
2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
3. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha ata melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik.
5. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama.
6. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf.
7. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
baca juga:judi online makin subur, ojk blokir ribuan rekening bank
baca juga:ini dia lakon pagelaran wayang kulit pmjb berhadiah sepeda motor
kemudian, dalam ayat 4 ada pengecualian objek bphtb untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kriteria pengecualian objek bphtb bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh wali kota. 
nurlia dewi mengatakan secara aturan memang diberikan pengecualian, namun untuk pemberlakuan masih diperlukan proses lanjutan yang saat ini sedang digodok oleh bapenda.
"kami belum mengetahui klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah itu seperti apa, penghasilannya berapa, apakah dibawah 1 juta, atau dibawah umr. maka, saat ini masih melakukan penyesuaian dengan amanat perda itu," ungkap nurlia. 
dalam proses pemberlakuan ini, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu ke stakeholder terkait termasuk dinas sosial (dinsos).
hal ini untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu sesuai ketentuan perundang-undangan itu seperti apa. 
baca juga: pmjb gelar pertunjukan wayang kulit, ada hadiah sepeda motor bagi yang beruntung, ayo ramaikan, ini jadwalnya
baca juga:jalan tertimbun longsor, bawa jenasah akhirnya pakai tandu, lintasi material sepanjang 100 meter lebih
"misalnya, warga itu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) sehingga dibebaskan biaya bphtb. hal-hal seperti ini yang masih kita perdalam dan akan diperincikan," terangnya. 
menurutnya, target dari perda ini adalah membantu meringankan beban masyarakat. hanya saja, jika aturan tidak dilakukan secara terperinci maka bisa membuat aturan ini tidak tepat sasaran. 
"saat ini siapa saja bisa mengaku berpenghasilan rendah, dan untuk memfiltrasinya maka diperlukan klasifikasi secara terperinci," sampai nurlia.  
jika ketentuan klasifikasi ini sudah ditetapkan, maka akan menjadi dasar pertimbangan bapenda untuk dimasukkan dalam peraturan wali kota (perwal) sebagai turunan dari perda nomor 1 tahun 2024 itu. 
"jadi memang ketentuan itu belum ditetapkan, karena butuh perwal juga," tukasnya. 
perlu diketahui, pada tahun 2023, pemkot pernah mengeluarkan surat edaran (se) nomor 900.1.13.1/280/bapenda/2023 tentang keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)  untuk masyarakat kota bengkulu.
dalam surat tersebut, ditetapkan beberapa syarat dan dikhususkan bagi janda ditinggal suami meninggal, janda/duda yang memiliki tanggungan anak yatim/piatu.
kemudian, warga tidak memiliki pekerjaan. warga yang menderita penyakit menahun dan tidak bekerja. selanjutnya, legiun veteran republik indonesia, pensiunan asn/purnawirawan tnwpolri,
kemudian, pensiunan pegawai bumn/ bumd/bums dan badan usaha yayasan/lembaga lainnya untuk kepentingan pendidikan atau rumah ibadah.
disampaikan nurlia, bahasa di dalam se itu pengurangan/keringanan biaya sesuai dengan hasil verifikasi terhadap persoalan yang dialami masyarakat. 
baca juga:kemenag sebut, serapan haji terbanyak, sudah 213.275 jemaah indonesia tiba di makkah, 
baca juga:18 negara lolos babak ke-3 kualifikasi piala dunia 2026 zona asia, indonesia satu-satunya wakil asia tenggara
"misalnya pensiunan, janda, miskin di dalam se itu boleh diberikan pengurangan jumlah bphtb. sedangkan, di dalam perda nomor 1/2024 itu bukan keringanan lagi, tetapi memang dibebaskan membayar atau gratis," beber nurlia.  
terkait se 2023 tersebut menurut nurlia masih bisa diberlakukan, namun bapebda lebih memperkuat kembali indikator/klasifikasi secara detail.
jangan sampai kebijakan ini menimbulkan celah kebocoran pendapatan asli daerah (pad) akibat kurang kuatnya aturan yang dipegang pemkot.(medi)