Soal PPDB, Gubernur Tegas, Tolak KK Titipan

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 21:51

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah melaunching Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2024/2025 di Aula Kantor Dikbud Provinsi Bengkulu, Rabu, 12 Juni 2024.-RIO/BE -

"Jadi harus sesuai dengan KK orang tua asli. Nanti akan disesuaikan juga dengan Ijazah SMP-nya. Tidak ada istilah KK titipan, semua harus asli," ungkapnya.

Pada jalur prestasi, lanjut Saidirman, nantinya akan disesuaikan dengan prestasi akademik yang dimiliki Sekolah. Tentunya akan disesuaikan dengan visi misi sekolah yang didaftarkan.

"Jalur prestasi itu tergantung dengan akademik unggulan sekolah. Karena setiap sekolah punya visi misi dan minat bakatnya," tambah Saidirman.

Saidirman mengatakan, ada sekitar 20 ribu anak yang bakal mendaftar di SMA/SMK sederajat.

Jumlah tersebut diyakini akan mampu ditampung 165 sekolah. Baik sekolah negeri maupun swasta.

"Kita yakin, semua bisa diakomodir," ujarnya.

Pada PPDB tahun ini, lanjut Saidirman, semua orang tua bisa memantau prosesnya. Karena akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Maka tidak ada lagi anak yang tidak dilayani untuk masuk sekolah.

"Semua kita yakin akan terlayani," ujarnya.

Disisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP MM menegaskan, semua pihak wajib mengikuti aturan PPDB. Agar tidak terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan PPDB harus mengikuti aturan yang ada. Tidak mungkin ada masalah jika aturannya dilakukan dengan benar," tegas Edwar.

Dijelaskannya, dengan mengikuti aturan PPDB secara benar, maka semua pihak, terutama peserta didik dan orang tua, tidak akan dirugikan.

"Cukuplah masalah PPDB terjadi 2 tahun sebelumnya. Tentu itu sangat merugikan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA maupun SMK," tuturnya.

Edwar menjelaskan, sampai saat ini belum ada rencana Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu membuka posko pengaduan PPDB. Hanya saja, jika terjadi persoalan, maka masyarakat diminta aktif untuk melaporkan. Sehingga DPRD bisa menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jika masyarakat menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan PPDB, silahkan laporkan. Kami akan tindaklanjuti," tandas Edwar.

Sejauh ini, tidak hanya DPRD Provinsi memantau PPDB. Namun Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Bengkulu juga turun mengawasi PPDB.

soal ppdb, gubernur tegas, tolak kk titipan                            harianbengkuluekspress.id - penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma/smk/slb tahun ajaran 2024/2025 dimulai 19 juni ini. 
sistem ppdb tahun ini diperketat, untuk menghindari adanya siswa baru tidak diterima di sekolah.
bahkan, gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah telah mengeluarkan surat edaran, tidak boleh lagi ada anak yang dimasukkan pada kartu keluarga (kk) titipan. baik dititip pada kk neneknya, pamannya maupun saudara lainnya. 
jika ditemukan anak masuk dalam kk titip, maka dipastikan akan dicoret dari ppbd. meskipun zonasi atau jarak sekolah dengan alamat kk titipan  tersebut berdekatan.
"terkait dengan zonasi harus menggunakan ktp dan kk asli orang tuanya. tidak boleh menggunakan kk titipan walaupun sudah lama," tegas gubernur bengkulu rohidin mersyah saat melaunching ppdb sma/smk/slb tahun ajaran 2024/2025, di aula kantor dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu, rabu, 12 juni 2024.
baca juga:hanura keluarkan rekomendasi pilkada, rekomendasi pertama untuk balonkada ini
baca juga:gubernur terbitkan buku anak, bakal dicetak massal untuk anak tk dan paud se-provinsi bengkulu 
rohidin mengatakan, penggunaan kk dan ktp orang tua menjadi syarat wajib. maka pihak sekolah juga tidak boleh main-main terhadap syarat tersebut.
"jadi tetap menggunakan ktp dan kk orang tuanya," tuturnya.
tidak hanya itu, untuk jalur prestasi juga menjadi sorotan dalam ppdb. menurut rohidin, jalur prestasi wajib mempertimbangkan bobotnya. jangan sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan.
"agar hak anak-anak itu benar-benar terpenuhi," ungkap rohidin.
sementara itu, kepala dikbud provinsi bengkulu, saidirman se msi mengatakan, dalam ppdb tahun ini dibagi 4 jalur. yaitu jalur prestasi 15 persen, jalur afirmasi kategori kurang mampu 20 persen, perpindahan orang tua 5 persen dan jalur zonasi 60 persen.
"persoalan ppdb jangan sampai terjadi lagi persoalan yang berulang," tegas saidirman.
dijelaskannya, kk titipan memang tidak dibolehkan lagi sesuai dengan instruksi gubernur bengkulu. meskipun anak tersebut telah masuk kk lama dan bukan dari kk orang tua kandungnya, maka tetap tidak akan diterima dalam ppdb.
"jadi harus sesuai dengan kk orang tua asli. nanti akan disesuaikan juga dengan ijazah smp-nya. tidak ada istilah kk titipan, semua harus asli," ungkapnya.
pada jalur prestasi, lanjut saidirman, nantinya akan disesuaikan dengan prestasi akademik yang dimiliki sekolah. tentunya akan disesuaikan dengan visi misi sekolah yang didaftarkan.
"jalur prestasi itu tergantung dengan akademik unggulan sekolah. karena setiap sekolah punya visi misi dan minat bakatnya," tambah saidirman.
saidirman mengatakan, ada sekitar 20 ribu anak yang bakal mendaftar di sma/smk sederajat. 
jumlah tersebut diyakini akan mampu ditampung 165 sekolah. baik  sekolah negeri maupun swasta.
"kita yakin, semua bisa diakomodir," ujarnya.
pada ppdb tahun ini, lanjut saidirman, semua orang tua bisa memantau prosesnya. karena akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. maka tidak ada lagi anak yang tidak dilayani untuk masuk sekolah.
"semua kita yakin akan terlayani," ujarnya.
disisi lain, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm menegaskan, semua pihak wajib mengikuti aturan ppdb. agar tidak terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya.
"pelaksanaan ppdb harus mengikuti aturan yang ada. tidak mungkin ada masalah jika aturannya dilakukan dengan benar," tegas edwar.
dijelaskannya, dengan mengikuti aturan ppdb secara benar,  maka semua pihak, terutama peserta didik dan orang tua, tidak akan dirugikan.
"cukuplah masalah ppdb terjadi 2 tahun sebelumnya. tentu itu sangat merugikan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke sma maupun smk," tuturnya.
edwar menjelaskan, sampai saat ini belum ada rencana komisi iv dprd provinsi bengkulu membuka posko pengaduan ppdb. hanya saja, jika terjadi persoalan, maka masyarakat diminta aktif untuk melaporkan. sehingga dprd bisa menindaklanjuti laporan tersebut.
"jika masyarakat menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan ppdb, silahkan laporkan. kami akan tindaklanjuti," tandas edwar.
sejauh ini, tidak hanya dprd provinsi memantau ppdb. namun satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) provinsi bengkulu juga turun  mengawasi ppdb. 
hal itu, dilakukan untuk mencegah pungli, suap dan kecurangan selama proses ppbd. (151)