Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Bentuk Satgas, Ini Tugasnya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Minggu , 16 Jun 2024 - 07:46

Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Bentuk Satgas, Ini Tugasnya-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius ingin menumpas habis praktek perjudian online di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi membentuk satgas pemberantasan judi online.

Satgas tersebut sudah resmi dibentuk dengan ditandatanganinya Kepress Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring memiliki 15 pasal, keppres itu mengatur ketua satgas hingga anggotanya.

Kepres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat 14 Juni 2024 dengan masa kerja Satgas berlaku sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2024.

Dalam Keppres ini juga diatur biaya yang diperlukan satgas ini dibebankan kepada APBN kementerian/lembaga/dan atau sumber lain yang sah sesuai aturan UU.

Susunan anggota Satgas disebutkan dalam pasal 5 terdiri atas:

A. Ketua Satgas: Menko Polhukam

B. Wakil Ketua Satgas: Menko PMK

C. Ketua Harian Pencegahan: Menkominfo

D. Wakil Ketua Harian Pencegahan: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik pada Kemenkominfo

Dalam satgas itu ada anggota bidang pencegahan. Anggota bidang pencegahan itu adalah sejumlah stakeholder terkait dari Kemenag, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, hingga OJK.

Kemudian ada juga Ketua Harian Penegakan Hukum yakni Kapolri dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kabareskrim Polri.

Adapun anggota bidang penegakan hukumnya ada dari Kemenko Polhukam, Kominfo, Kejaksaan Agung, BIN, BSSN, hingga OJK.

berantas judi online, presiden jokowi bentuk satgas, ini tugasnya                            harianbengkuluekspress.id-presiden joko widodo (jokowi) serius ingin menumpas habis praktek perjudian online di indonesia. oleh karena itu, presiden jokowi membentuk satgas pemberantasan judi online.
satgas tersebut sudah resmi dibentuk dengan ditandatanganinya kepress nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan judi daring memiliki 15 pasal, keppres itu mengatur ketua satgas hingga anggotanya.
kepres tersebut ditandatangani presiden jokowi pada jumat 14 juni 2024 dengan masa kerja satgas berlaku sejak ditetapkan sampai 31 desember 2024.
dalam keppres ini juga diatur biaya yang diperlukan satgas ini dibebankan kepada apbn kementerian/lembaga/dan atau sumber lain yang sah sesuai aturan uu.
baca juga:mulai 1 juli 2024 jam kerja pns dan pppk berubah, ini sanksinya bagi yang malas ngantor
baca juga:kur bni rp 250 juta, bunga 6 persen pertahun, tenor hingga 60 bulan, berikut tabel angsurannya
susunan anggota satgas disebutkan dalam pasal 5 terdiri atas:
a. ketua satgas: menko polhukam
b. wakil ketua satgas: menko pmk
c. ketua harian pencegahan: menkominfo
d. wakil ketua harian pencegahan: dirjen informasi dan komunikasi publik pada kemenkominfo
dalam satgas itu ada anggota bidang pencegahan. anggota bidang pencegahan itu adalah sejumlah stakeholder terkait dari kemenag, kejaksaan agung, tni, polri, bin, hingga ojk.
kemudian ada juga ketua harian penegakan hukum yakni kapolri dan wakil ketua harian penegakan hukum adalah kabareskrim polri.
adapun anggota bidang penegakan hukumnya ada dari kemenko polhukam, kominfo, kejaksaan agung, bin, bssn, hingga ojk.
baca juga:seleksi prades lubuk resam, 6 orang bersaing rebut 3 jabatan, ini nama yang diusulkan untuk dilantik
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polres bs salurkan bansos 250 paket, ini harapannya
kemudian, tugas satgas secara umum disebutkan dalam pasal 4 yaitu:
a. mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien;
b. meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring; dan
c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.
seedangkan tugas masing-masing disebutkan dalam pasal 6 hingga 12, bunyinya sebagai berikut:
pasal 6
ketua harian pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memiliki tugas:
a. menentukan prioritas pencegahan perjudian daring;
b. mengoordinasikan langkah-langkah termasuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan perjudian daring;
c. memberikan usulan rekomendasi dalam pencegahan perjudian daring kepada ketua satgas;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencegahan perjudian daring; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pencegahan perjudian daring kepada ketua satgas.
baca juga:hery gunardi dinobatkan ceo of the year dan bsi sebagai bank syariah terbaik
baca juga:amalkan doa ini, insya allah bisa tidur nyenyak
pasal 7
ketua harian penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memiliki tugas:
- menentukan prioritas penegakan hukum perjudian daring;
- mengoordinasikan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum perjudian daring;
- memberikan usulan rekomendasi dalam penegakan hukum perjudian daring kepada ketua satgas;
- melakukan pemantauan dan evaluasi atas penegakan hukum perjudian daring; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum perjudian daring kepada ketua satgas.
pasal 8
(1) dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, ketua harian pencegahan dan ketua harian penegakan hukum dapat mengusulkan pembentukan kelompok kerja kepada ketua satgas.
(2) pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku ketua satgas.
baca juga:amalkan doa ini, insya allah dapat mimpi baik
baca juga:polisi patroli rumah warga di kota bengkulu, ini tujuannya
pasal 9
(1) dalam melaksanakan tugas, satgas dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
(2) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
pasal 10
dalam melaksanakan tugasnya, satgas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
pasal 11
ketua harian pencegahan dan ketua harian penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalam melaksanakan tugasnya di evaluasi oleh menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku ketua satgas, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
pasal 12
ketua satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada presiden paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
baca juga: luas biasa! 93 ribu lulusan smk di bengkulu diserap dunia kerja
baca juga:setahun edarkan sabu, resedivis ditangkap, ini barang bukti yang diamankan polisi
demikianlah informasi terkait tugas satgas pemberantasan judi online. semoga bermanfaat. (*)