Ombudsman Perketat Pengawasan PPDB, Begini Pernyataan Penjabat Sementara Kepala Ombudsman Bengkulu

Reporter: Rewa Yoke |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 18 Jun 2024 - 21:07

Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Jaka Andhika --

Harianbengkuluekspress.id - Ombudsman Perwakilan Bengkulu berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Langkah ini diambil guna memastikan pelaksanaan PPDB di Provinsi Bengkulu berjalan sesuai aturan dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Jaka Andhika menyatakan, pengawasan PPDB merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh Ombudsman setiap tahunnya.

"Kami selalu menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses PPDB," ungkap Jaka, Senin 17 Juni 2024, kepada BE.

Ombudsman juga membuka posko pengaduan PPDB tahun 2024 untuk menerima laporan masyarakat terkait penyimpangan atau masalah yang terjadi selama proses penerimaan siswa baru.

"Posko ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan atau ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan," tambah Jaka.

Selain itu, Ombudsman akan melakukan koordinasi dan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh tahapan PPDB berjalan dengan baik.

"Kami akan melakukan spot check ke sekolah-sekolah baik di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah dasar (SD)," jelas Jaka.

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman tidak hanya terbatas pada instansi pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup sekolah ditingkat madrasah.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan pelaksanaan PPDB bebas dari kecurangan," terang Jaka.

Jaka juga menyoroti beberapa permasalahan yang sering muncul dalam proses PPDB dari tahun ke tahun, seperti persoalan zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua.

"Masalah ini seringkali menjadi sumber kecurangan dan ketidakpuasan masyarakat," ujar Jaka.

ombudsman perketat pengawasan ppdb, begini pernyataan penjabat sementara kepala ombudsman bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - ombudsman perwakilan bengkulu berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025. langkah ini diambil guna memastikan pelaksanaan ppdb di provinsi bengkulu berjalan sesuai aturan dan bebas dari segala bentuk kecurangan.
penjabat sementara (pjs) kepala ombudsman perwakilan bengkulu, jaka andhika menyatakan, pengawasan ppdb merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh ombudsman setiap tahunnya. 
"kami selalu menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses ppdb," ungkap jaka, senin 17 juni 2024, kepada be.
ombudsman juga membuka posko pengaduan ppdb tahun 2024 untuk menerima laporan masyarakat terkait penyimpangan atau masalah yang terjadi selama proses penerimaan siswa baru. 
baca juga:2.580 hewan kurban dipotong, ini rinciannya
baca juga: astra motor bengkulu adakan program educate for you di smkn 2 argamakmur, ini materi yang diberikan
"posko ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan atau ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan," tambah jaka.
selain itu, ombudsman akan melakukan koordinasi dan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh tahapan ppdb berjalan dengan baik. 
"kami akan melakukan spot check ke sekolah-sekolah baik di tingkat sekolah menengah atas (sma), sekolah menengah pertama (smp), hingga sekolah dasar (sd)," jelas jaka.
pengawasan yang dilakukan ombudsman tidak hanya terbatas pada instansi pendidikan di bawah kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga mencakup sekolah ditingkat madrasah. 
baca juga:smkn 1 rl kurban 4 ekor sapi, berasal dari ini
"kami telah berkoordinasi dengan kementerian agama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan pelaksanaan ppdb bebas dari kecurangan," terang jaka.
jaka juga menyoroti beberapa permasalahan yang sering muncul dalam proses ppdb dari tahun ke tahun, seperti persoalan zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. 
"masalah ini seringkali menjadi sumber kecurangan dan ketidakpuasan masyarakat," ujar jaka.
dengan pengawasan yang lebih ketat, ombudsman berharap bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam proses ppdb. "kami ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata jaka.
baca juga:4 atlet ldii ikuti piala ini
upaya ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk para orang tua dan pemerhati pendidikan di bengkulu. mereka berharap pengawasan ketat dari ombudsman dapat menciptakan sistem ppdb yang lebih adil dan transparan.
"kami sangat mendukung langkah ombudsman ini. semoga dengan pengawasan yang lebih ketat, tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan anak-anak kami," kata salah satu orang tua siswa di kota bengkulu, ibu wati. (rewa yoke)