HMI Tuntut Tolak Revisi UU, Gelar Aksi di Sini

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Selasa , 25 Jun 2024 - 21:35

RIO/BE Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa menyoroti sejumlah kebijakan dan tindakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa 25 Juni 2024.--

Harianbengkuluekspress.id - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu turun ke jalan pada hari Selasa, 25 Juni 2024, untuk menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Demo yang dimulai pukul 13.36 WIB itu, para kader HMI menolak terhadap revisi Undang-Undang. Mulai revisi Undang-undang TNI/POLRI, UU Penyiaran.

Kemudian mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Ketum HMI Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya mengatakan, revisi UU tersebut akan mencederai hak demokrasi dimuka publik. "Kami mendesak DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk menolak RUU tersebut.

BACA JUGA:Pemkab BS Launching Program Ini

Termasuk menghentikan RUU Penyiaran," terang Anjar, saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 25 Juni 2024.

Tidak hanya itu, kader HMI juga mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis. Termasuk menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan represifitas terhadap aktivis.

"HMI juga mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis," ungkapnya.

Anjar menegaskan, pihaknya juga mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Sebab, Permendikbud tersebut dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.

"UKT yang tinggi, akan mengurangi generasi penerus bangsa untuk kuliah. Kami dengan tegas, agar Permendikbud tersebut bisa dicabut," tutur Anjar.

Dalam aksi tersebut, para kader HMI mencoba untuk memaksa masuk ke Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Meski sempat terjadi dorong-dorongan antara kader HMI dengan aparat kepolisian. Namun masih bisa ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga demonstrasi.

Dari perwakilan DPRD Provinsi Bengkulu, mencoba menemui pendemo. Ada Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi dan anggotanya Zainal, serta Zulasmi Octarina, termasuk Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, Erlangga.

hmi tuntut tolak revisi uu, gelar aksi di sini                            harianbengkuluekspress.id - ratusan kader himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu turun ke jalan pada hari selasa, 25 juni 2024, untuk menggelar demonstrasi di depan gedung dprd provinsi bengkulu.
demo yang dimulai pukul 13.36 wib itu, para kader hmi menolak terhadap revisi undang-undang.  mulai revisi undang-undang tni/polri, uu penyiaran.
kemudian mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan pp nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.
ketum hmi cabang bengkulu, anjar wahyu wijaya mengatakan, revisi uu tersebut akan mencederai hak demokrasi dimuka publik.  "kami mendesak dpr ri melalui dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu tersebut.
baca juga:pemkab bs launching program ini
baca juga:jabatan kades jadi 8 tahun di seluma sedang diproses
termasuk menghentikan ruu penyiaran," terang anjar, saat menggelar aksi di depan gedung dprd provinsi bengkulu, kamis 25 juni 2024.
tidak hanya itu, kader hmi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis. termasuk menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan represifitas terhadap aktivis.
"hmi juga mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang ite yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis," ungkapnya.
anjar menegaskan, pihaknya juga mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut permendikbud nomor 2 tahun 2024. sebab, permendikbud tersebut dinilai memberi ruang perguruan tinggi (pt) dalam melakukan praktek komersialisasi pendidikan.
baca juga: hnsi perjuangkan kepentingan nelayan, ini hasil musda hnsi provinsi bengkulu 2024
"ukt yang tinggi, akan mengurangi generasi penerus bangsa untuk kuliah. kami dengan tegas, agar permendikbud tersebut bisa dicabut," tutur anjar.
dalam aksi tersebut, para kader hmi mencoba untuk memaksa masuk ke gedung dprd provinsi bengkulu. meski sempat terjadi dorong-dorongan antara kader hmi dengan aparat kepolisian. namun masih bisa ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga demonstrasi.
dari perwakilan dprd provinsi bengkulu, mencoba menemui pendemo. ada ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu edwar samsi dan anggotanya zainal, serta zulasmi octarina, termasuk sekwan dprd provinsi bengkulu, erlangga.
hanya saja, upaya menemui pendemo itu, gagal untuk menerima aspirasi. sebab, para anggota dewan yang telah menunggu lama, tidak juga diberikan kesempatan berbicara. maka para anggota dewan itu, memutuskan untuk meninggalkan para pendemo.
baca juga:bawaslu sebut rawan pelanggaran, ini jenis dugaan pelanggarannya
para pendemo, akhirnya memutuskan untuk kembali menggelar orasi. tidak hanya itu, pendemo juga melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan. sebagai tanda, telah terbakarnya demokrasi di indonesia.
anjar menegaskan, meski tuntutannya tidak jadi disampaikan ke dprd provinsi bengkulu. namun pihaknya telah membacakan tuntutan tersebut di depan gedung dprd provinsi bengkulu.
"maka nanti, kami akan membuat aksi kembali, untuk menyampaikan aspirasi kami. agar bisa diterima dan ditindaklanjuti," ujar anjar.
sementara itu, anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu zainal ssos msi mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk menemui pendemo. namun setelah menunggu lama, pendemo belum juga memberikan waktu, untuk menjawab tuntutan.
baca juga:tes urine, 20 anggota polres kaur negatif
"bukan kami tidak menerima tuntutan adik-adik. kami sudah lama menunggu, tapi tuntutannya tidak juga disampaikan," terang zainal.
zainal mengatakan dirinya bersama komisi iv yang lain, telah memiliki agenda rapat. baik itu rapat soal raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2022 (sisa perhitungan) dan pembahasan raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) provinsi bengkulu tahun 2024-2045.
"kami juga sudah ditunggu teman-teman yang lain untuk melanjutkan rapat," tuturnya.
zainal menegaskan, harusnya para pendemo bisa segera menyampaikan tuntutan. apalagi tuntutan tersebut merupakan desakan dari masyarakat. hanya saja, kewenangannya ada di pemerintah pusat.
baca juga:bayi ditemukan di bawah pohon, dibuang ketika baru berumur 3 hari 
"kami mendukung apa yang menjadi tuntutan adek-adek hmi. harusnya itu disampaikan dan kami akan terima," tandas zainal. (eko)