Hanya Rp 40,5 M Silpa Bisa Dimanfaatkan, Padahal Jumlahnya Mencapai Segini

Harianbengkuluekspress.id - Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 mencapai Rp 68,9 miliar. 

Hanya saja, Silpa yang bisa dimanfaatkan untuk program baru dalam pembahasan APBD Perubahan 2024 itu hanya sekitar Rp 40,5 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi SIP MM mengatakan, anggaran Rp 40,5 miliar dari total Silpa APBD tahun 2023 itu, berada di Kas Daerah (Kasda) Pemprov Bengkulu.

"Paling-paling yang bisa diformulasikan Silpa itu, yang ada di Kasda," terang Edwar, Selasa 25 Juni 2024.

BACA JUGA:Milad ke-33, Menuju UMB Unggul

BACA JUGA:HMI Tuntut Tolak Revisi UU, Gelar Aksi di Sini

Dijelaskannya, untuk anggaran Silpa  di kas BLUD RSUD M Yunus Bengkulu sebesar Rp 20,9 miliar, di kas BLUD RSKJ Soeprapto sebesar Rp 7,3 miliar itu bakal dimanfaatkan untuk anggaran yang sudah ada di OPD tersebut.

Begitupun dengan Silpa di kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 90,4 juta dan kas Dinas Sosial (Dinsos) sebesar Rp 4,2 juta, juga akan dimanfaatkan untuk OPD tersebut.

"Dana BLUD itu bisa saja digunakan untuk membayar pihak ketiga atau intensif untuk tenaga medis. Lalu di Dikubud itu biasanya untuk dana tunjangan sertifikasi," ujarnya.

Meski demikian, Edwar mengatakan, secara keseluruhan Silpa itu belum tergambar kegunaanya. Maka Banggar, akan meminta rinci Silpa kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu. Sehingga bisa diketahui, kegunaan Silpa nantinya yang akan dibahas dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2024.

BACA JUGA:Pemprov Susun Sistem Pemerintah Digital untuk Wujudkan Ini

"Nanti kita juga akan pertanyakan untuk anggaran BPJS. Informasi ada kekurangan pembayaran kita untuk mempertahankan UHC. Perkiraan kekurangan sekitar Rp 5 miliar," tambah Edwar.

Menurut Edwar, kekurangan anggaran Rp 5 miliar untuk BPJS itu, memang sebelumnya belum siap. Sehingga harus dianggarkan secara total. Namun di akhir, justru kekurangan anggaran untuk pembayaran BPJS kesehatan bagi masyarakat.

"Menang sebelumnya, anggarannya belum siap. Jadi hanya dianggarkan 1 tahun," tuturnya.