Dikeluhkan Para pengusaha, KPK RI Soroti Aktivitas Sistem E-Katalog Bengkulu

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 12 Jul 2024 - 15:23

Diskusi Pencegahan Korupsi oleh Satgas 1 Anti Korupsi Badan Usaha, diikuti Kadin Provinsi Bengkulu serta pelaku usaha, asosiasi pengusaha Infrastruktur-istimewa/bengkuluekspress-

Disinggung adanya proyek infrastruktur yang pengerjaannya bermasalah dan telah temuan aparat penegak hukum.

Teguh menegaskan, temuan tersebut akan menjadi kewenangan lembaga audit dalam hal ini BPK, mereka akan diproses selama 60 hari, setelah lewat dari itu dilakukan dengan penegakan hukum untuk di proses dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada.

" Satgas 1 Anti korupsi badan usaha KPK, fokus kerja kita adalah pembenahan sistem dan regulasi. Jadi Direktorat anti korupsi badan usaha itu menyangkut terkait masalah di sektor usaha dimana data di KPK pelaku usaha menjadi peringkat tertinggi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, makanya semua regulasi haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku," tandasnya.

Disisi lain, Ketua Advokasi Daerah (KAD) Bengkulu yang juga menjabat Ketua Umum Kadin Provinsi Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan, selama kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama KPK RI, pihaknya diminta terus melakukan koordinasi terkait sistem dan regulasi infrastruktur yang ada di Provinsi Bengkulu.

"Alhamdulillah, kegiatan diskusi pencegahan korupsi selama tiga hari ini dengan KPK RI berjalan dengan lancar dan aman." ungkapya.

Ahmad Irfansyah menuturkan melalui acara ini, semua pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di Bengkulu memanfaatkan kesempatan ini. Mereka juga telah menyampaikan semua keluhan dan informasi di bidang infrastruktur.

" Khusus untuk rekomendasi ke KAD ini, kita diminta untuk tetap berkoordinasi ke semua pihak terutama satgas anti korupsi badan usaha KPK RI, terkait regulasi proyek infrastruktur yang ada di provinsi Bengkulu agar proses pembangunan di Bengkulu memang berjalan dengan maksimal," sampainya.

Diskusi pencegahan korupsi dihadiri Satgas 1 Anti Korupsi Badan Usaha, Kadin Provinsi Bengkulu serta seluruh pelaku usaha, asosiasi pengusaha khususnya pada bidang infrastruktur. (**)

dikeluhkan para pengusaha, kpk ri  soroti  aktivitas sistem e-katalog bengkulu                             harianbengkuluekspress.id- satuan petugas (satgas) 1 anti korupsi komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri tengah  memantau aktivitas sistem e-katalog khusus infrastruktur di provinsi bengkulu.
pemantauan itu dilakukan seiring banyaknya keluhan para pengusaha di provinsi bengkulu atas modus penyalahgunaan wewenang atau praktek korupsi pada sistem e-katalog di bengkulu. 
" modus yang digunakan oleh para pengusaha ataupun pihak instansi vertikal bidang infrastruktur dipastikan tetap bisa ditindaklanjuti. kita sudah memiliki sistem audit elektronik yang dimiliki kpk semuanya akan terbaca dalam sistem dan bisa kita proses," ungkap kepala satgas 1 direktorat anti korupsi badan usaha kpk ri, teguh widodo  usai diskusi pencegahan korupsi bersama pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di kantor kadin provinsi bengkulu, jumat, 12 juli 2024. 
ditegaskannya, proses pemantauan yang dilakukan pihak kpk dengan menggunakan sistem elektronik audit (sistem e-audit). 
sistem e-audit merupakan  konsep  mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi  yang akan memantau transaksi janggal di e-katalog. 
melalui sistem ini pihaknya bisa melihat modus-modus  atau kejanggalan yang dilakukan pihak-pihak di dalam proses lelang infrastruktur.
baca juga:jelang pilkada 2024, kpk awasi tindakan kepala daerah
baca juga:gubernur koordinasi dengan kpk, cari solusi pembangunan pltp hululais
"kita bisa melihat modus-modusnya siapa saja perusahaan yang sering dipilih. dari modus-modus yang ada akan kita analisis dan bisa ditindak sesuai aturan yang ada," bebernya.
dibeberkan teguh, diakui pada sistem e-katalog memiliki  sifat sudah terpos-pos dalam pengadaan dan penawaran yang dilakukan perusahaan. 
kendati begitu, melalui sistem e-audit  yang dimiliki kpk ri ini, kejanggalan itu  tetap bisa ditindaklanjuti. 
"soal e-katalog menjadi tameng dalam pelelangan tentu bisa di baca," tegasnya.
lebih lanjut dikatakan teguh, di dalam e-katalog ada indikasi perusahaan tertentu yang  terus di klik, padahal ada perubahan lain yang lebih bagus dan kompeten. 
inilah yang bisa menimbulkan tanda tanya, " kenapa itu?dan modus itu dipastikan bakal ketahuan oleh pihak audit karena prosesnya sudah elektronik," bebernya.
disinggung adanya proyek infrastruktur yang pengerjaannya bermasalah  dan telah temuan aparat penegak hukum. 
teguh menegaskan, temuan  tersebut akan menjadi kewenangan lembaga audit dalam hal ini bpk, mereka akan diproses selama 60 hari, setelah lewat dari itu dilakukan dengan penegakan hukum untuk di proses  dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada.
baca juga:waspada, who sebut bedak tabur berpotensi kanker, begini penjelasannya
baca juga:pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 4 ditutup, ini pengakuan mahasiswa
" satgas 1 anti korupsi badan usaha kpk, fokus kerja kita adalah pembenahan sistem dan regulasi. jadi direktorat anti korupsi badan usaha itu menyangkut terkait masalah di sektor usaha dimana data di kpk pelaku usaha menjadi peringkat tertinggi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, makanya semua regulasi haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku," tandasnya. 
disisi lain, ketua advokasi daerah (kad) bengkulu yang juga menjabat ketua umum kadin provinsi bengkulu, ahmad irfansyah mengatakan, selama kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama kpk ri, pihaknya diminta terus melakukan koordinasi terkait sistem dan regulasi infrastruktur yang ada di provinsi bengkulu.
"alhamdulillah, kegiatan diskusi pencegahan korupsi selama tiga hari ini dengan kpk ri berjalan dengan lancar dan aman." ungkapya. 
ahmad irfansyah menuturkan  melalui acara ini, semua pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di bengkulu  memanfaatkan kesempatan ini. mereka juga telah menyampaikan semua keluhan dan informasi di bidang infrastruktur. 
" khusus untuk rekomendasi ke kad ini, kita diminta untuk tetap berkoordinasi ke semua pihak terutama satgas anti korupsi badan usaha kpk ri, terkait regulasi proyek infrastruktur yang ada di provinsi bengkulu agar proses pembangunan di bengkulu memang berjalan dengan maksimal," sampainya.
diskusi pencegahan korupsi dihadiri satgas 1 anti korupsi badan usaha, kadin provinsi bengkulu serta  seluruh pelaku usaha, asosiasi pengusaha khususnya pada bidang infrastruktur. (**)