Modus Korupsi E-Katalog Jadi Atensi Satgas KPK RI

Reporter: Budhi |

Editor: Haijir |

Jumat , 12 Jul 2024 - 22:23

"Kita sebagai Satgas 1 Anti korupsi badan usaha KPK, fokus kerja kita adalah pembenahan sistem dan regulasi. Jadi Direktorat anti korupsi badan usaha itu menyangkut terkait masalah di sektor usaha dimana data di KPK pelaku usaha menjadi peringkat tertinggi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, makanya semua regulasi ini haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku," terangnya.

Sementara itu, Ketua Advokasi Daerah (KAD) Bengkulu yang juga menjabat Ketua Umum Kadin Provinsi Bengkulu, Ahmad Irfansyah mengatakan, selama kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama KPK RI, pihaknya diminta terus melakukan koordinasi terkait sistem dan regulasi infrastruktur yang ada di Provinsi Bengkulu.

"Alhamdulillah, kegiatan diskusi pencegahan korupsi selama tiga hari ini dengan KPK RI berjalan dengan lancar dan aman. Semua pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di Bengkulu telah menyampaikan semua keluhan dan informasi di bidang infrastruktur. Khusus untuk rekomendasi ke KAD ini, kita diminta untuk tetap berkoordinasi ke semua pihak terutama satgas anti korupsi badan usaha KPK RI, terkait regulasi proyek infrastruktur yang ada di provinsi Bengkulu agar proses pembangunan di Bengkulu memang berjalan dengan maksimal," sampainya.

Diketahui, Satgas 1 Anti Korupsi Badan Usaha bersama Kadin Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama seluruh pelaku usaha, asosiasi pengusaha khususnya pada bidang infrastruktur. Dimana satgas satu ini turun ke daerah untuk mengetahui dan mencari informasi keluhan-keluhan dan kerja satgas ini fokusnya infrastruktur dan money vaktur sehingga celah korupsi bisa dilakukan pencegahan. (Budhi)

modus korupsi e-katalog  jadi atensi satgas kpk ri                             harianbengkuluekspress.id - banyaknya keluhan para pengusaha di provinsi bengkulu atas modus penyalahgunaan wewenang atau praktek korupsi pada sistem e-katalog di provinsi bengkulu ini.
satgas 1 anti korupsi komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri dengan tegas menyatakan sudah memantau aktivitas sistem e-katalog khusus infrastruktur.
menanggapi proses pelelangan proyek infrastruktur di instansi vertikal yang ada di provinsi bengkulu yang terindikasi adanya praktek korupsi dan juga dugaan modus dengan tameng sistem e-katalog yang berimbas pada adanya dugaan penyalahgunaan wewenang.
kepala satgas 1 direktorat anti korupsi badan usaha kpk ri, teguh widodo pun mengatakan, pihaknya sudah dan terus melakukan pemantauan dengan menggunakan sistem elektronik audit.
baca juga:mutasi terakhir, jelang pilkada, segini pejabat yang dimutasi
baca juga:bapak tewas gantung diri, ibu dan anak tewas bersimbah darah, di sini kejadiannya
"modus yang digunakan oleh para pengusaha ataupun pihak instansi vertikal bidang infrastruktur dipastikan tetap bisa ditindaklanjuti. pasalnya, kita sudah memiliki sistem audit elektronik yang dimiliki kpk semuanya akan terbaca dalam sistem dan bisa kita proses," tegas teguh usai menutup kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di kantor kadin provinsi bengkulu, jumat, 12 juli 2024. 
teguh menjelaskan, dalam sistem e-audit, pihaknya bisa melihat modus-modus yang dilakukan pihak-pihak di dalam proses lelang infrastruktur.
"kita bisa melihat modus-modusnya siapa saja perusahaan yang sering dipilih. dari modus-modus yang ada akan kita analisis dan bisa ditindak sesuai aturan yang ada," bebernya.
teguh mengungkapkan, dalam sistem e-katalog memang sifatnya sudah terpos-pos dalam pengadaan dan penawaran yang dilakukan perusahaan. tetapi, tetap bisa ditindaklanjuti dengan sistem audit yang dimiliki kpk ri
baca juga:patroli dialogis di wilayah rawan kriminalitas
"soal e-katalog menjadi tameng dalam pelelangan tentu bisa di baca, di dalam e-katalog ada perusahaan tertentu terus di klik padahal ada perubahan lain yang lebih bagus dan kompeten. hal itu menjadi tanda tanya kita, kenapa itu. dan modus itu dipastikan bakal ketahuan oleh pihak audit karena prosesnya sudah elektronik," ujarnya.
terkait adanya proyek infrastruktur yang pengerjaannya bermasalah dan bahkan sudah menjadi temuan pihak lembaga audit negara ataupun sudah menjadi temuan aparat penegak hukum. tegus menyatakan, bahwa proses yang sudah terjadi dan menjadi temuan lembaga audit tentu ada prosedurnya. misal, temuan bpk selama 60 hari setelah lewat dari itu dilakukan dengan penegakan hukum dan jika sudah ditangani aparat penegak hukum harus di proses sebagaimana aturan hukum yang ada.
baca juga:diduga tertembak oleh oknum aparat, 2 warga putri hijau terluka
"kita sebagai satgas 1 anti korupsi badan usaha kpk, fokus kerja kita adalah pembenahan sistem dan regulasi. jadi direktorat anti korupsi badan usaha itu menyangkut terkait masalah di sektor usaha dimana data di kpk pelaku usaha menjadi peringkat tertinggi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, makanya semua regulasi ini haruslah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku," terangnya.
sementara itu, ketua advokasi daerah (kad) bengkulu yang juga menjabat ketua umum kadin provinsi bengkulu, ahmad irfansyah mengatakan, selama kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama kpk ri, pihaknya diminta terus melakukan koordinasi terkait sistem dan regulasi infrastruktur yang ada di provinsi bengkulu.
"alhamdulillah, kegiatan diskusi pencegahan korupsi selama tiga hari ini dengan kpk ri berjalan dengan lancar dan aman. semua pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di bengkulu telah menyampaikan semua keluhan dan informasi di bidang infrastruktur. khusus untuk rekomendasi ke kad ini, kita diminta untuk tetap berkoordinasi ke semua pihak terutama satgas anti korupsi badan usaha kpk ri, terkait regulasi proyek infrastruktur yang ada di provinsi bengkulu agar proses pembangunan di bengkulu memang berjalan dengan maksimal," sampainya.
baca juga:waspada aksi copet dan curanmor di festival tabut
diketahui, satgas 1 anti korupsi badan usaha bersama kadin provinsi bengkulu telah menyelenggarakan kegiatan diskusi pencegahan korupsi bersama seluruh pelaku usaha, asosiasi pengusaha khususnya pada bidang infrastruktur. dimana satgas satu ini  turun ke daerah untuk mengetahui dan mencari informasi keluhan-keluhan dan kerja satgas ini fokusnya infrastruktur dan money vaktur sehingga celah korupsi bisa dilakukan pencegahan. (budhi)