TPP ASN Dibayarkan Rapel, Pembayarannya Tunggu Peningkatan PAD

BENGKULU, BE - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang sempat tertunda sejak pertengahan tahun lalu, mulai dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. TPP tersebut dibayarkan sesuai dengan jabatan dan golongan masing-masing ASN dan dibayarkan secara merata di seluruh OPD (organisasi perangkat daerah). 

"TPP sudah kita anggarkan dan dibayarkan," ujar Asisten I kota, Eko Agusriato. 

Diketahui, TPP baru terbayar Juni, Juli dan Agustus. Sedangkan sisanya September-November dibayarkan pada Desember mendatang. Eko meminta agar para ASN bersabar karena setelah APBD perubahan ini, pemkot masih progres capaian pendapatan daerah dari seluruh sektor. Dengan begitu, seluruh kegiatan termasuk TPP yang tertunda bisa dibayarkan sekaligus. 

"Kita tunggu PAD masuk, uang transfer daerah masuk dan lainnya. Tidak ada pemotongan karean semua sudah dianggarkan," jelasnya. 

Diketahui, pembayaran TPP ini sempat menuai sorotan yang diawali dengan aksi demo para tenaga kesehatan (nakes) beberapa bulan lalu. Selain, dari hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan APBDP 2024 juga terungkap pagu anggaran TPP ASN Kota Bengkulu, tidak teralokasi secara penuh. Sehingga, diminta untuk dianggarkan kembali agar hak para ASN tetap terpenuhi. 

Disampaikan Eko, semua catatan gubernur sudah ditindaklanjuti  sehingga ia mengimbau agar para ASN tidak perlu gaduh, dan tetap menunjukkan kualitas kerja yang maksimal. 

"Tetap kita minta ASN bekerja maksimal, tingkatkan disiplin, loyalitas dan pemerintah kota juga akan selalu memperhatikan hak-hak dari pegawai," tandasnya. 

Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi menambahkan seluruh catatan Gubernur sudah ditindaklanjuti dan pembahasan yang dilakukan TAPD dan Banggar Kota Bengkulu. Dia berharap agar seluruh kegiatan yang dianggarkan melalui APBD P 2023 ini bisa berjalan dan memaksimalkn sisa waktu yang kurang dari 2 bulan lagi. 

"Salah satu evaluasi gubernur kemarin yaitu TPP yang kurang penganggarannya, dan sudah kita kembalikan lagi sekitar 21 miliar," imbuh Marliadi. (805)