RS Medistra Diduga Larang Dokter dan Perawat Berjilbab Viral , Ini Kronologinya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Senin , 02 Sep 2024 - 12:58

surat yang ditulis oleh DR.dr. Diani Kartini SpB, subsp.Onk(K) kepada Manajemen Rumah Sakit viral di media sosial-istimewa/bengkuluekspress-

MUI meminta agar pihak manajemen RS Medistra segera memberikan klarifikasi serta mendesak Kementerian Kesehatan agar turun tangan melakukan investigasi dugaan pelanggaran tersebut.

Desakan yang sama disampaikan ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Achmad Yani menurutnya di era terbuka saat ini sudah tidak pantas lagi melakukan tindakan yang berpotensi melanggar dan menghalangi hak asasi seseorang untuk melaksanakan keyakinannya.

Achmad Yani juga menilai apa yang dilakukan pihak manajemen RS Medistra terdapat dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran etika yang dilakukan pihak manajemen Rumah Sakit Medistra Jakarta.

"Jangan coba-coba berbuat sesuatu yang melanggar dan membatasi orang untuk menjalankan keyakinannya, apalagi sampai ada dugaan aturan untuk melepas hijab di tempat bekerja. Jika ada, ini jelas pelanggaran HAM dan harus ditindak tegas,” terang Yani .

Achmad Yani meminta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turun dan segera melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Saya harap Dinkes DKI Jakarta bisa segera bertindak, kita wajib melindungi hak tenaga medis yang ada di Jakarta," ucapnya.

Tidak berhenti disana, pihak manajemen RS Medistra juga harus memberikan klarifikasi ata sisu yang berkembang, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat luas terlebih Indonesia mayoritas umat muslim.

“Pihak rumah sakit juga harus segera klarifikasi atas isu tersebut karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat,” pintanya.

Ia juga membuka kanal aspirasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika ada tindakan-tindakan serupa.

"Jangan ada warga Jakarta yang ragu. Silakan laporkan ke kami. Sebagai wakil rakyat Jakarta, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan berjuang membela hak rakyat,” tandasnya. (**)

rs medistra  diduga  larang  dokter dan perawat  berjilbab  viral , ini kronologinya                            harianbengkuluekspress.id- rumah sakit medistra  kuningan, jakarta selatan  menjadi viral di media sosial, diduga  melarang dokter dan perawatnya mengenakan jilbab. 
kronologi larangan berjilbab  itu terungkap, berawal dari  sebuah  surat yang ditulis oleh dr.dr. diani kartini spb, subsp.onk(k) kepada manajemen rumah sakit. 
surat yang ditulis pada 29 agustus 2024  itu isinya  menyebutkan adanya pertanyaan  dalam wawancara  penerimaan tenaga medis di rs medistra, mengenai kesediaan membuka hijab jika diterima untuk bekerja di rumah sakit tersebut.
dokter diani merupakan  dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit tersebut. namun kini, dokter diani sudah mengundurkan diri.
viralnya larangan jilbab itupun sontak  menjadi sorotan publik,  terlebih indonesia merupakan negara  dengan mayoritas muslim. 
terkait hal itu, ketua majelis ulama indonesia (mui) cholil nafis mengecam keras dugaan tersebut  dan menyebutkan tindakan yang duilakukan sangat tidak etis dan  bertentangan dengan uu 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2. 
baca juga:nilai tukar rupiah awal pekan ini, senin 2 september 2024, melemah 70 poin terhadap dolar as
baca juga:dilantik sore nanti, berikut nama-nama 45 anggota dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029
dikatakannya, di indonesia menjamin kemerdekaan beragama. sementara penggunaan jilbab merupakan bagian dari hal itu. 
ditegaskannya, layanan kesehatan dengan karakter  demikian untuk tidak membuka layanan di indonesia. serta meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas dengan alasan agar tidak terjadi persoalan yang sama dikemudian hari. 
“rumah sakit yang masih phobia hijab begini baiknya tak usah buka di indonesia. tolong pihak berwenang agar kasus di rs itu diusut ya agar tak menjadi preseden buruk,” pungkasnya.
adapun dugaan tersebut terungkap setelah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut melayangkan protes. ia adalah dr dr diani kartini, spb subsp.onk.
sementara wakil ketua umum mui, anwar abbas   juga meminta agar  persoalan ini untuk diusut tuntas.  ia menilai pihak rumah sakit  melakukan dugaan  pelanggaran. 
" jika benar hal demikian terjadi, tidak hanya menyakini hati umat islam tetapi juga melanggar hak asasi manusia  dan konstitusi, " ujarnya. 
mui meminta agar  pihak manajemen  rs medistra  segera memberikan klarifikasi serta mendesak kementerian kesehatan agar turun tangan melakukan investigasi dugaan pelanggaran tersebut. 
desakan yang sama disampaikan ketua sementara dprd dki jakarta dari fraksi pks achmad yani  menurutnya  di era terbuka saat ini sudah tidak pantas lagi  melakukan tindakan yang berpotensi melanggar dan menghalangi hak asasi seseorang untuk melaksanakan keyakinannya.
baca juga:hadir dalam sibakul jogja sport fest 2024, bsi dukung eksistensi umkm
baca juga:untuk umkm, ada kur bni rp 75 juta, proses mudah dan bunga rendah, segini angsurannya
achmad yani  juga menilai apa yang dilakukan pihak manajemen rs medistra terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran etika yang dilakukan pihak manajemen rumah sakit medistra jakarta.
"jangan coba-coba berbuat sesuatu yang melanggar dan membatasi orang untuk menjalankan keyakinannya, apalagi sampai ada dugaan aturan untuk melepas hijab di tempat bekerja. jika ada, ini jelas pelanggaran ham dan harus ditindak tegas,” terang  yani . 
achmad yani meminta dinas kesehatan provinsi dki jakarta turun dan  segera melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran ham tersebut.
"saya harap dinkes dki jakarta bisa segera bertindak, kita wajib melindungi hak tenaga medis yang ada di jakarta," ucapnya.
tidak berhenti disana, pihak manajemen rs medistra juga harus  memberikan klarifikasi ata sisu yang berkembang, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat luas terlebih indonesia mayoritas umat muslim. 
“pihak rumah sakit juga harus segera klarifikasi atas isu tersebut karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat,” pintanya. 
ia juga membuka kanal aspirasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika ada tindakan-tindakan serupa.
"jangan ada warga jakarta yang ragu. silakan laporkan ke kami. sebagai wakil rakyat jakarta, fraksi pks dprd dki jakarta akan berjuang membela hak rakyat,” tandasnya. (**)