Pencalonan Rohidin Sah! Tim Hukum Datangi KPU dan Bawaslu Bengkulu

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 03 Sep 2024 - 21:11

Tim Hukum Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin-Meriani mendatangi KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk mengajukan surat kontra pendapat kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Selasa, 3 September 2024.-RIO/BE -

Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024, tertanggal 28 Agustus 2024.

Adanya narasi politik yang menyebutkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bertentangan dengan putusan MK, narasi tersebut keliru.

"Justru PKPU tersebut telah sejalan dengan putusan MK," tambahnya.

Jecky meminta kepada seluruh Tim Pemenangan, Relawan, Simpatisan, dan pendukung Romer untuk tetap fokus memenangkan pasangan Rohidin-Meriani pada Pilkada 2024.

"Kami tegaskan pasangan Rohidin-Meriani tidak bermasalah secara hukum dan mengimbau kepada seluruh Tim Pemenangan, Relawan, Simpatisan, dan pendukung untuk fokus memenangkan Rohidin-Meriani pada Pilkada 2024," ungkap Jecky.

Ditambahkan Tim Hukum Rohidin-Meriani lainnya, Sudi S Simamarta SH bahwa narasi yang digunakan Tim Hukum Helmi-Mian menyamakan kasus Pemilu ulang di Sumatera Barat, hal ini dinilai tidak tepat.

"Mereka menganalogikan Pemilu di Sumatera Barat, kasus anggota DPD RI diulang karena tidak mengikuti Pemilu, padahal memenuhi syarat. Bayangkan jika ini terjadi di Bengkulu, jika kami menggugat, maka akan terjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang)," ujar Sudi.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono SE mengatakan, KPU tetap menjalankan regulasi PKPU yang telah dikeluarkan oleh KPU RI.

"KPU menjalankan sesuai dengan regulasi," terang Rusman.

Sejauh ini, pihaknya telah menerima pendaftaran dua pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yaitu Rohidin Mersyah-Meriani dan Helmi Hasan-Mian.

"Tanggal 5-6 September, kita akan serahkan hasil verifikasi persyaratan. Kita akan sampaikan, jika ada perbaikan," pungkasnya. (151)

pencalonan rohidin sah! tim hukum datangi kpu dan bawaslu bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - pencalonan bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur bengkulu, rohidin mersyah-meriah telah dinyatakan sah, sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 dan nomor 10 tahun 2024, serta dipadukan dengan surat edaran bawaslu nomor 96 tahun 2024.
selain itu, tim hukum rohidin-meriani juga mengajukan surat kontra pendapat ke kpu dan bawaslu provinsi bengkulu pada selasa, 3 september 2024.
langkah ini merupakan tanggapan terhadap surat dan sikap yang disampaikan oleh tim hukum bapaslon helmi-mian yang dinilai merugikan pasangan romer. 
narasi yang diungkapkan tim hukum helmi-mian dinilai sebuah narasi politik yang dibungkus dengan narasi hukum.
baca juga:rohidin lanjutkan program pro-rakyat, berobat gratis hingga seragam sekolah
baca juga:rohidin - meriani lanjutkan bangun bengkulu, komitmen tak bebani rakyat dengan pajak tinggi
tim hukum rohidin-meriani, aizan sh menegaskan, surat ke kpu dan bawaslu yang mereka sampaikan tersebut berisi dukungan penuh terhadap proses demokrasi yang baik dan sopan.
"kami mendukung penuh proses demokrasi yang dilakukan dengan baik. kesopanan dalam demokrasi adalah hal yang sangat penting," ujar aizan.
dijelaskannya, pencalonan pasangan rohidin-meriani telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan pkpu nomor 8 dan nomor 10 tahun 2024, serta dipadukan dengan surat edaran bawaslu nomor 96 tahun 2024.
"pasangan rohidin-meriani telah menyelesaikan semua tahapan, mulai dari pendaftaran hingga tes kesehatan, dan semua berjalan dengan baik," tuturnya.
anggota tim hukum rohidin-meriani lainnya, jecky haryanto sh juga menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk tim hukum helmi-mian, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut hanyalah upaya politik yang memanfaatkan isu hukum pencalonan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih. 
tim hukum rohidin-meriani sangat memahami situasi yang dihadapi oleh kpu dan bawaslu akibat pemanfaatan isu hukum ini.
"kami yakin sepenuhnya bahwa kpu dan bawaslu bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
jecky mengatakan, pencalonan pasangan rohidin-meriani sah secara hukum. karena telah sesuai dengan pkpu nomor 8 tahun 2024, yang kemudian diubah menjadi pkpu nomor 10 tahun 2024 sebagai peraturan teknis yang dipedomani oleh penyelenggara pilkada. 
hal ini juga diperkuat dengan surat edaran bawaslu ri nomor 96 tahun 2024, tertanggal 28 agustus 2024.
adanya narasi politik yang menyebutkan pkpu nomor 8 tahun 2024 bertentangan dengan putusan mk, narasi tersebut keliru.
"justru pkpu tersebut telah sejalan dengan putusan mk," tambahnya.
jecky meminta kepada seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan pendukung romer untuk tetap fokus memenangkan pasangan rohidin-meriani pada pilkada 2024.
"kami tegaskan pasangan rohidin-meriani tidak bermasalah secara hukum dan mengimbau kepada seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan pendukung untuk fokus memenangkan rohidin-meriani pada pilkada 2024," ungkap jecky.
ditambahkan tim hukum rohidin-meriani lainnya, sudi s simamarta sh bahwa narasi yang digunakan tim hukum helmi-mian  menyamakan kasus pemilu ulang di sumatera barat, hal ini dinilai tidak tepat.
"mereka menganalogikan pemilu di sumatera barat, kasus anggota dpd ri diulang karena tidak mengikuti pemilu, padahal memenuhi syarat. bayangkan jika ini terjadi di bengkulu, jika kami menggugat, maka akan terjadi psu (pemungutan suara ulang)," ujar sudi.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se mengatakan, kpu tetap menjalankan regulasi pkpu yang telah dikeluarkan oleh kpu ri.
"kpu menjalankan sesuai dengan regulasi," terang rusman.
sejauh ini, pihaknya telah menerima pendaftaran dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, yaitu rohidin mersyah-meriani dan helmi hasan-mian. 
"tanggal 5-6 september, kita akan serahkan hasil verifikasi persyaratan. kita akan sampaikan, jika ada perbaikan," pungkasnya. (151)