Anggota Bawaslu Seluma Dinilai Tidak Cakap Bekerja, Ini Alasannya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Minggu , 15 Sep 2024 - 09:30

mantan komisioner Bawaslu, Suryadi-Jefri/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seluma dinilai tidak cakap bekerja lagi dan tidak memenuhi syarat menjadi anggota bawasalu.

Hal ini diungkapkan oleh mantan komisioner Bawaslu, Suryadi kepada BE.

Hal itu terkait adanya laporan ke Bawalu Seluma mengenai dugaan mobilisasi massa di kalangan ASN, PPPK Guru dan honerer untuk menghadiri acara deklarasi Paslon Erwin – Jonaidi(Erjon) beberapa waktu lalu.

Terutama dalam Penerapan dan memaknai pasal dalam Peraturan Bawaslu No 8 tahun 2020, terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut dan akan terancam pada laporan ke DKPP.

“Ini sudah salah menelaah dan membuat kajian termasuk penerapan pasal. sehingga berdampak pada dirugikannya paslon yang melaporkan dugaan pelanggaran ini,”tegas Mantan Komisioner Bawaslu, Suryadi kepada BE.

Dibeberkan, Jika memang mengimplementasikan pasal Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 Pasal 12 ayat 4 jelas sangatlah tidak tepat dan tetap mengharuskan untuk diregistrasi serta tidak perlu melakukan klarifikasi.

Apa bila sudah dilakukan telaah terlebih dahulu danan hasil telaah serta kajian menyatakan perundang2lainnya.

Maka harus di teruskan ke instansi seperti BKN, Kemendagri dan instansi berwenang lainnya, bukan justru melakukan klarifikasi.

“Pasal 12 ayat 4 itu bukan tidak diregistrasi, diteruskan setelah di registrasi. Sehingga sangat cocok dengan diterapkan pada pasal 9 ayat 6 tersebut. Jika laporan lengkap maka dicatatkan dalam buku registrasi, tanpa dilakukan klarifikasi sehingga merupakan dugaan pelanggaran perundang undang lainnya,”sampainya.

Dijelaskan, jika keterangan sudah cukup jelas pada pasal 9 (ayat) 6 laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan di buku registrasi.

anggota bawaslu seluma dinilai tidak cakap bekerja, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.id- anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten seluma dinilai tidak cakap bekerja lagi dan tidak memenuhi syarat menjadi anggota bawasalu.
hal ini diungkapkan oleh mantan komisioner bawaslu, suryadi kepada be.
hal itu terkait adanya laporan ke bawalu seluma mengenai dugaan mobilisasi massa di kalangan asn, pppk guru dan honerer untuk menghadiri acara deklarasi paslon erwin – jonaidi(erjon) beberapa waktu lalu.
terutama dalam penerapan dan memaknai pasal dalam peraturan bawaslu no 8 tahun 2020, terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut dan akan terancam pada laporan ke dkpp.
baca juga:air terjun trimuara karang, permata tersembunyi di bengkulu, begini pesonanya
baca juga:laporan bapaslon teguh terus berproses, ini kata bawaslu 
“ini sudah salah menelaah dan membuat kajian termasuk penerapan pasal. sehingga berdampak pada dirugikannya paslon yang melaporkan dugaan pelanggaran ini,”tegas mantan komisioner bawaslu, suryadi kepada be.
dibeberkan, jika memang mengimplementasikan pasal perbawaslu nomor 8 tahun 2020 pasal 12 ayat 4 jelas sangatlah tidak tepat dan tetap mengharuskan untuk diregistrasi serta tidak perlu melakukan klarifikasi.
apa bila sudah dilakukan telaah terlebih dahulu danan hasil telaah serta kajian menyatakan perundang2lainnya.
maka harus di teruskan ke instansi seperti bkn, kemendagri dan instansi berwenang lainnya, bukan justru melakukan klarifikasi.
“pasal 12 ayat 4 itu bukan tidak diregistrasi, diteruskan setelah di registrasi. sehingga sangat cocok dengan diterapkan pada pasal 9 ayat 6 tersebut. jika laporan lengkap maka dicatatkan dalam buku registrasi, tanpa dilakukan klarifikasi sehingga merupakan dugaan pelanggaran perundang undang lainnya,”sampainya.
baca juga:bawaslu terancam dilapor ke dkpp, ini penyebabnya
baca juga:bawaslu tindaklanjuti dugaan mobilisasi asn
dijelaskan, jika keterangan sudah cukup jelas pada pasal 9 (ayat) 6 laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan di buku registrasi.
dan pasal 7 laporan yang dinyatakan di terima setelah di catatkan dalam buku registrasi.
menurutnya, suryadi menegaskan jadi di registrasi dulu, jika memang ingin merujuk pada pasal 12 ayat 4 maka tidak perlu memanggil saksi dan terlapor. itu merupakan urusan bkn ataupun kemendagri. 
“dari sini kita bisa mengetahui bawaslu itu tidak bisa membedakan pelangaran pemilu atau pelanggaran undang undang lainnya,”tegasnya lagi. 
jika kajian yang dilakukan telah benar, maka bawaslu langsung meneruskan telaah yang kajian tersebut ke instansi berwenang.
apakah itu ke kasn ataupun kemendagri bahkan jika memang ada pelanggaran terhadap tni atau polri maka di teruskan ke lembaganya masing masing.
baca juga:sosok inspiratif, fahmi nur alim, mahasiswa berprestasi dari unpad, ini motivasinya
baca juga: 3 bapaslon benteng dinyatakan ms, masyarakat boleh ajukan sanggahan
“saat ini bawaslu tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota bawaslu. karena tidak memiliki lagi kecakapan dalam pengawasan pemilu dan menelaah sebuah kasus dari alat bukti dari sebuah peristiwa jadi sebuah pelanggaran. dan alur sebuah kejadian dan permasalahan dugaan pelanggaran tidak mengetahui,”terangnya.(jefri)