Reskan Effendi Gugat ke Bawaslu BS, Ungkit Kasus Agusrin Lolos Pilgub 2020

Reporter: Renald |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 16 Sep 2024 - 21:18

Kuasa Hukum Bacalon Bupati BS, Reskan Effendi, Sasriponi Ronggolawe SAg MH menyampaikan laporan ke Bawaslu BS, Senin, 16 September 2024.-RENALD/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Tim Kuasa Hukum Reskan Effendi yang merupakan Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah (Kada) Bengkulu Selatan (BS) mendatangi Kantor Bawaslu BS pada Senin, 16 September 2024. Kedatangan mereka untuk menyampaikan laporan karena Reskan dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bacalon Bupati pada Pilkada BS oleh KPU BS.

Reskan sendiri berpasangan dengan Faizal Mardianto saat mendaftarkan diri ke KPU BS diusung oleh Partai Hanura dan Demokrat.

Kuasa Hukum Reskan, Sasriponi Ronggolawe SAg MH menyampaikan bahwa pihaknya telah berdialog dengan KPU BS untuk membatalkan status TMS kliennya, yaitu Reskan Effendi.

"Karena dialog menemukan jalan buntu, KPU menyarankan kepada kami untuk melakukan upaya hukum ke Bawaslu," ujar Sasriponi kepada BE, Senin, 16 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Sasriponi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan sengketa proses administrasi tersebut ke Bawaslu dengan melengkapi berkas-berkas pendukung.

Ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu secepatnya dengan hasil Reskan dinyatakan memenuhi syarat (MS) maju pada Pilkada BS tahun 2024.

"Maka dari itu hari ini janji kami, kami tepati untuk melaporkan sengketa proses administrasi ini ke Bawaslu," sampainya.

Sasriponi juga mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melaporkan sengketa administrasi tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, ia berharap Bawaslu BS dapat menyelesaikan sengketa yang ada dengan baik dan sesuai harapan.

"Kita lihat perkembangan di Bawaslu, kami yakin Bawaslu mampu menyelesaikan permasalahan ini," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Sasriponi meyakini kliennya, Reskan dapat maju pada Pilkada BS. Sebab, pihaknya berkaca dengan pencalonan Agusrin pada Pilkada 2020 lalu yang dinyatakan memenuhi syarat maju sebagai Balon Kada pada Pemilihan Gubernur Bengkulu setelah bebas dari hukuman penjara.

"Ketika Agusrin dibolehkan nyalon (gubernur), maka Reskan Effendi harus ikut sebagai kandidat (Pilkada BS, red)," tegasnya.

Bahkan Sasriponi mengatakan KPU harus berkaca dengan pencalonan diri Agusrin. Sebab, dalam menyatakan Reskan layak maju pada Pilkada BS sebuah ketetapan perkara yang sama dengan Agusrin, jadi wajib diikuti.

reskan effendi gugat ke bawaslu bs, ungkit kasus agusrin lolos pilgub 2020                            harianbengkuluekspress.id - tim kuasa hukum reskan effendi yang merupakan bakal calon (balon) kepala daerah (kada) bengkulu selatan (bs) mendatangi kantor bawaslu bs pada senin, 16 september 2024. kedatangan mereka untuk menyampaikan laporan karena reskan dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) sebagai bacalon bupati pada pilkada bs oleh kpu bs.
reskan sendiri berpasangan dengan faizal mardianto saat mendaftarkan diri ke kpu bs diusung oleh partai hanura dan demokrat. 
kuasa hukum reskan, sasriponi ronggolawe sag mh menyampaikan bahwa pihaknya telah berdialog dengan kpu bs untuk membatalkan status tms kliennya, yaitu reskan effendi.
"karena dialog menemukan jalan buntu, kpu menyarankan kepada kami untuk melakukan upaya hukum ke bawaslu," ujar sasriponi kepada be, senin, 16 agustus 2024.
lebih lanjut, sasriponi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan sengketa proses administrasi tersebut ke bawaslu dengan melengkapi berkas-berkas pendukung. 
baca juga:reskan effendi tms, kuasa hukum desak kpu bs dibubarkan
baca juga:pilkada bs 2024, terima laporan dari tim kuasa hukum reskan, begini respon bawaslu
ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh bawaslu secepatnya dengan hasil reskan dinyatakan memenuhi syarat (ms) maju pada pilkada bs tahun 2024.
"maka dari itu hari ini janji kami, kami tepati untuk melaporkan sengketa proses administrasi ini ke bawaslu," sampainya.
sasriponi juga mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melaporkan sengketa administrasi tersebut ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) dan pengadilan tata usaha negara (ptun). namun, ia berharap bawaslu bs dapat menyelesaikan  sengketa yang ada dengan baik dan sesuai harapan. 
"kita lihat perkembangan di bawaslu, kami yakin bawaslu mampu menyelesaikan permasalahan ini," ungkapnya.
pada kesempatan itu, sasriponi meyakini kliennya, reskan dapat maju pada pilkada bs. sebab, pihaknya berkaca dengan pencalonan agusrin pada pilkada 2020 lalu yang dinyatakan memenuhi syarat maju sebagai balon kada pada pemilihan gubernur bengkulu setelah bebas dari hukuman penjara.
"ketika agusrin dibolehkan nyalon (gubernur), maka reskan effendi harus ikut sebagai kandidat (pilkada bs, red)," tegasnya.
bahkan sasriponi mengatakan kpu harus berkaca dengan pencalonan diri agusrin. sebab, dalam menyatakan reskan layak maju pada pilkada bs sebuah ketetapan perkara yang sama dengan agusrin, jadi wajib diikuti. 
tim kuasa hukum menyampaikan reskan sudah menjalani bebas dari penjara selama 5 tahun 4 bulan 10 hari.
"sangat optimis dari kuasa hukum 1.000 persen. kami yakin kalau beliau (reskan, red) lolos sebagai peserta pilkada," katanya.
untuk diketahui, kasus agusrin tersebut dinyakan tms oleh kpu provinsi bengkulu karena agusrin dinilai belum genap 5 tahun bebas dari hukuman penjara. tak terima dengan status tms tersebut, agusrin pun melayangkan gugatan ke bawaslu provinsi bengkulu. 
setelah melalui proses sidang, akhirnya bawaslu menyatakan agusrin memenuhi syarat dan memerintahkan kpu provinsi bengkulu untuk menyatakan agusrin lolos sebagai peserta pilkada. akhirnya agusrin pun ikut bertarung pada pilgub bengkulu 2020 berpasangan dengan mantan bupati bengkulu utara, imron rosyadi.
sementara itu, ketua bawaslu bs, sahran se mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari kuasa hukum reskan. 
ia juga menyampaikan laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui kajian-kajian dan prosedur-prosedur yang ada. bahkan proses sengketa yang ada di bawaslu bs juga tidak ada menghalangi proses atau tahapan yang ada di kpu bs, baik dalam penetapan balon kada dan penentuan nomor balon kada pada 22-23 september 2024. 
"kita akan kaji dulu (laporan, red) karena ada masa perbaikan jadi nanti akan kami sampaikan juga kepada pihak yang menyampaikan laporan dan kami pastikan tidak ada proses yang dihambat," singkatnya. 
sementara itu, kpu bs tidak banyak berkomentar tentang adanya gugatan dari pihak reskan karena dinyatakan tms sebagai kandidat pilkada bs. bahkan kpu juga saat ditanyai perihal apakah reskan yang dinyatakan tms bisa digantikan dengan kandidat lainnya untuk mendampingi faizal mardianto yang dinyatakan ms, dijawab dengan regulasi yang ada dan menyatakan tidak bisa digantikan. 
"dalam pkpu ada tiga kondisi bagi partai politik bisa mengganti bakal pasangan calonnya, yaitu pertama berhalangan tetap, dijatuhi pidana dan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. sekarang juga sudah tidak bisa karena ruang ganti sudah tutup," singkatnya. (117)