Ayo Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat, Begini Caranya

Reporter: budi |

Editor: novriyanto |

Kamis , 19 Sep 2024 - 21:17

Bawaslu Mukomuko saat menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif.-IST/BE -

harianbengkuluekspress.id - Seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mukomuko diajak agar dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan selama berlangsungnya tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024.
“Mari bersama kita mengawasi jalannya Pilkada tahun 2024 demi terwujudnya Pilkada yang jujur, adil, aman dan bahagia,” sampai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mukomuko, Teguh Wibowo membuka acara sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 di Aula Hotel Abyan Mukomuko, Kamis, 19 September 2024.

Ia menyampaikan, pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sehingga melalui pengawasan partisipatif ini, pihaknya kembali mengajak kepada seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi baik dari parpol, Ormas, OKP dan media di Kabupaten Mukomuko serta kader pengawasan partisipatif untuk bersama dalam memastikan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Mukomuko berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
“Dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada, Bawaslu Mukomuko tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Hal itu disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas. Namun demikian sesuai dengan tagline Bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi Pemilu, dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu. Maka dia kompenen ini, yaitu masyarakat dan Bawaslu tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas,” katanya.

BACA JUGA:DPT Pilkada Bertambah Segini

Teguh juga menegaskan, keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proses Pilkada merupakan wujud dari proses berdemokrasi. Semakin banyak yang mengawasi maka bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Sehingga Pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya.
"Pengawasan ini harus dilakukan dengan mengedepankan etika dan pengawasan tidak boleh disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Sedangkan kerawanan-kerawanan Pilkada yang perlu diawasi, diantaranya politik uang, black campaign, hoaks, netralitas ASN, dan pelanggaran administrasi atau prosedur,” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Mukomuko mendatangkan dua narasumber untuk mengisi materi sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Yakni Muslim Chaniago SH MH sebagai akademisi hukum dan Budi Hartono yang menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Mukomuko.(budi)

ayo tingkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, begini caranya                            harianbengkuluekspress.id -  seluruh elemen masyarakat kabupaten mukomuko diajak agar dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan selama berlangsungnya tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024.   “mari bersama kita mengawasi jalannya pilkada tahun 2024 demi terwujudnya pilkada yang jujur, adil, aman dan bahagia,” sampai ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, teguh wibowo membuka acara sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024 di aula hotel abyan mukomuko, kamis, 19 september 2024. 
ia menyampaikan, pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. sehingga melalui pengawasan partisipatif ini, pihaknya kembali mengajak kepada seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi baik dari parpol, ormas, okp dan media di kabupaten mukomuko serta kader pengawasan partisipatif  untuk bersama dalam memastikan pilkada serentak 2024 di kabupaten mukomuko berjalan lancar sesuai yang diharapkan. “dalam menjalankan tugas pengawasan pilkada, bawaslu mukomuko tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan dari seluruh masyarakat.  hal itu disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas. namun demikian  sesuai dengan tagline bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, dan bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu. maka dia kompenen ini, yaitu masyarakat dan bawaslu tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas,” katanya. 
baca juga:dpt ditetapkan, pemutakhiran terus dilakukan
baca juga:dpt pilkada bertambah segini
teguh juga menegaskan, keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proses pilkada merupakan wujud dari proses berdemokrasi.  semakin banyak yang mengawasi maka bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. sehingga pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya."pengawasan ini harus dilakukan dengan mengedepankan etika dan pengawasan tidak boleh disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politik. sedangkan kerawanan-kerawanan pilkada yang perlu diawasi, diantaranya  politik uang, black campaign, hoaks, netralitas asn, dan pelanggaran administrasi atau prosedur,” bebernya. 
dalam kegiatan tersebut, bawaslu mukomuko mendatangkan dua narasumber untuk mengisi materi sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat menghadapi pilkada serentak tahun 2024. yakni muslim chaniago sh mh sebagai akademisi hukum dan budi hartono yang menjabat sebagai  ketua pwi kabupaten mukomuko.(budi)

Tag

Share