Serikat Pekerja dan DPRD Tolak Kenaikan UMP 2024 yang Naik Segini

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 20 Nov 2023 - 06:38

Edwar Heppy--

BENGKULU, BE - Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2024 naik tipis menjadi Rp 2.507.079. Angka tersebut hanya naik 3,87 persen atau Rp 88.799 dari UMP tahun 2023 sebesar Rp 2.418.280.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy SSos mengatakan, kenaikan UMP itu berdasarkan hasil voting dengan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu.

"Jadi, UMP tahun 2024 menjadi Rp 2.507.079," terang Edwar, Minggu (19/11).

Dijelaskannya, kenaikan UMP menjadi Rp 2,5 juta tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, pasal 26 formula perhitungan upah minimum mencakup 3 variabel. Yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Pada indek tertentu diberikan pilihan atas kenaikan UMP dari 0,1 persen sampai 0,3 persen. Berdasarkan voting dalam rapat, diambil kenaikan paling tinggi 3,87 persen.

UMP Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp 2,5 juta mulai berlaku mulai 1 Januari 2024 mendatang. Maka sebelum kenaikan itu diberlakukan akan dibentuk Peraturan Gubernur (Pergub) tentang UMP.

"Kita sedang siapkan untuk ditandatangani oleh Pak Gubernur. Jadi sebelum Januari sudah disahkan," tegas Edwar.

Dari rapat UMP Bengkulu tahun 2024, Edwar mengatakan, ada Serikat Pekerja (SP) tidak menyetujui kenaikan 3,87 persen. SP memberikan usulan kenaikan sampai 10 persen.

Atas usulan itu, tentu nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu.

"SP tidak menyetujui kenaikan 3,87 persen. Jadi tidak apa-apa. Tetap kita naikan sebagai bahan telaah Pak Gubernur," ungkapnya.

Selain UMP, lanjut Edwar, juga akan ditetapkan Upah Minimum Kebupaten/Kota (UMK). Sejauh ini, memang belum ditetapkan. Maka pihaknya akan menggelar rapat pada tanggal 24 November mendatang.

"Kita akan segera rapatkan," ujarnya.

Edwar menegaskan, rapat pembahasan UMK itu akan dilakukan secepatnya. Karena pihaknya menargetkan pada akhir bulan ini, sudah keluar angka UMK untuk diterapkan tahun 2024 mendatang.

serikat pekerja dan dprd tolak kenaikan ump 2024 yang naik segini                             bengkulu, be - upah minimum provinsi (ump) bengkulu tahun 2024 naik tipis menjadi  rp 2.507.079. angka tersebut hanya naik 3,87 persen atau rp 88.799 dari ump tahun 2023  sebesar rp 2.418.280.
kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, edwar heppy ssos mengatakan, kenaikan ump itu berdasarkan hasil voting dengan dewan pengupahan provinsi bengkulu.
"jadi, ump tahun 2024 menjadi rp 2.507.079," terang edwar, minggu (19/11).
dijelaskannya, kenaikan ump menjadi rp 2,5 juta tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. 
dalam regulasi tersebut,  pasal 26  formula perhitungan upah minimum mencakup 3 variabel. yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. 
pada indek tertentu diberikan pilihan atas kenaikan ump dari 0,1 persen sampai 0,3 persen. berdasarkan voting dalam rapat, diambil kenaikan paling tinggi 3,87 persen.
ump bengkulu tahun 2024 sebesar rp 2,5 juta mulai berlaku mulai 1 januari 2024 mendatang. maka sebelum kenaikan itu diberlakukan akan dibentuk peraturan gubernur (pergub) tentang ump.
"kita sedang siapkan untuk ditandatangani oleh pak gubernur. jadi sebelum januari sudah disahkan," tegas edwar.
dari rapat ump bengkulu tahun 2024, edwar mengatakan, ada serikat pekerja (sp) tidak menyetujui kenaikan 3,87 persen. sp memberikan usulan kenaikan sampai 10 persen.
atas usulan itu, tentu nantinya akan disampaikan kepada gubernur bengkulu.
"sp tidak menyetujui kenaikan 3,87 persen. jadi tidak apa-apa. tetap kita naikan sebagai bahan telaah pak gubernur," ungkapnya.
selain ump, lanjut edwar, juga akan ditetapkan upah minimum kebupaten/kota (umk). sejauh ini, memang belum ditetapkan. maka pihaknya akan menggelar rapat pada tanggal 24 november mendatang.
"kita akan segera rapatkan," ujarnya.
edwar menegaskan, rapat pembahasan umk itu akan dilakukan secepatnya. karena pihaknya menargetkan pada akhir bulan ini, sudah keluar angka umk untuk diterapkan tahun 2024 mendatang.
"target kita 30 november itu sudah ditetapkan," beber edwar.
sementara itu, ketua serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan mengatakan, ump bengkulu masih rendah dari provinsi lain, khususnya di sumatera. atas adanya kenaikan ump hanya 3,87 persen itu, masih sangat jauh dari kesejahteraan pekerja.
"kita spsi sepakat untuk menolak kenaikan ump 2024," terang aizan.
aizan mengatakan, ump itu akan diterapkan di 6 kabupaten di provinsi bengkulu. yaitu seluma, bengkulu selatan, kaur, kepahiang, lebong dan rejang lebong. 
sementara 4 kabupaten/kota, yaitu bengkulu tengah, bengkulu utara, mukomuko dan kota bengkulu memiliki umk sendiri. 
sebab, 4 kabupaten ini sudah memiliki dewan pengupahaan sendiri.
"jadi, ada 6 kabupaten yang akan menerapkan ump. ini yang harus kita pikirkan. masih sangat kecil sekali ump itu. tentu akan menjadi prestasi buruk di nasional. karena bengkulu memiliki upah paling kecil," tuturnya.
spsi tetap mendorong ump naik 10 sampai 15 persen. sebab, kebutuhan hidup pekerjaa saat ini sudah sangat meningkat. apalagi daya beli juga saat ini sangat menurun.
"kita minta gubernur untuk berpikir ulang atas kenaikan ump yang masih sangat jauh dalam mensejahterakan masyarakat bengkulu," ujar aizan.
di sisi lain, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm menegaskan, pihaknya tidak setuju atas kenaikan ump 2024 sebesar 3,87 persen. karena kenaikan cukup kecil itu tidak akan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja.
"kita tegas tidak setujui kenaikan ump hanya 3,87 persen. karena tidak memberikan pengaruh sifnifikan bagi kesejahteraan pekerja kita," ujar edwar.
edwar mengatakan, kebutuhan biaya hidup saat ini sudah semakin meningkat. harga bahan pokok juga terus meningkat. jika upah pekerja hanya rp 2,5 juta tentu tidak sebanding dengan pengeluaran biaya hidup pekerja.
"paling tidak kenaikan sampai 10 persen. karena kebutuhan hidup masyarakat itu sudah terus meningkat," tandasnya. (151)