Pengembang Keluhkan Tambahan Kuota Rumah Subsidi Belum Ada Kejelasan

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi Supriadi |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 21:10

Pengembang di Kota Bengkulu kesulitan menjual rumah subsidi, karena kuota untuk 2024 ini sudah habis. -DOK/BE-

pengembang keluhkan tambahan kuota rumah subsidi belum ada kejelasan                            harianbengkuluekspress.id - pengembang perumahan di provinsi bengkulu hingga kini masih menunggu kejelasan terkait tambahan kuota rumah subsidi yang dijanjikan pemerintah. 
pasalnya, kuota rumah subsidi untuk tahun 2024 sudah habis, dan pengembang mulai menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan proyek pembangunan mereka.
ketua dewan pimpinan daerah asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia (apersi) bengkulu, asman menyampaikan, penambahan kuota rumah subsidi akan menjadi angin segar bagi para pengembang. 
namun, hingga saat ini belum ada kejelasan soal pencairan dana tambahan flpp.
"ini tentu kabar baik, tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan soal pencairan dana tambahan flpp," kata asman, sabtu, 28 september 2024.
menurut asman, banyak pengembang yang terpaksa mengajukan pinjaman ke bank dengan suku bunga tinggi. hal itu dilakukan demi menjaga kelangsungan usaha mereka.
baca juga:terapkan sistem digitalisasi sektor keuangan, pemkab kepahiang terapkan belanja lewat qris
baca juga:waspada bencana hidrometeorologi, ini jenis bencana yang bisa terjadi menurut bpbd rejang lebong
"kami terpaksa mencari alternatif pendanaan karena pencairan flpp masih belum jelas, sementara proyek harus terus berjalan," ujarnya.
kondisi ini juga berdampak pada pekerja konstruksi di lapangan. banyak tukang bangunan yang kini menganggur karena proyek rumah subsidi belum bisa dilanjutkan. 
"banyak tukang bangunan yang tidak memiliki pekerjaan karena proyek kami tertunda," tambah asman.
sebelumnya, menteri koordinator perekonomian republik indonesia telah mengumumkan penambahan kuota untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp). kuota tersebut ditingkatkan sebanyak 34.000 unit, dari sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
ketentuan ini direncanakan mulai berlaku pada 1 september 2024. namun, hingga saat ini, realisasi dari kebijakan tersebut masih belum terealisasi, membuat para pengembang masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait.
asman berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai waktu pencairan kuota tambahan ini agar proyek-proyek yang sudah direncanakan bisa segera dimulai. 
"kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini, karena sektor perumahan adalah salah satu sektor penting bagi perekonomian daerah," harapnya.
selain itu, asman juga menyoroti dampak lebih luas dari tertundanya pencairan flpp terhadap ekonomi lokal. 
"tidak hanya pengembang dan tukang bangunan yang terdampak, sektor lain yang terkait, seperti bahan bangunan, juga mengalami perlambatan," tutupnya.(999)