Pilih Pemimpin Purnabakti Birokrasi, Memiliki Sederet Keunggulan

Harianbengkuluekspress.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi ajang menentukan pemimpin daerah untuk 5 tahun ke depan. Kekuatan birokrasi menjadi penentu suksesnya visi dan misi yang telah dibangun kepala daerah terpilih.

Tokoh Birokrat Bengkulu, Iskandar Novianto MSi Ak C FrA CA mengatakan, masyarakat tidak boleh terkecoh dengan janji-janji politik yang dikampanyekan para calon kepala daerah. Karena suksesnya program itu ditentukan oleh kepala daerah yang mampu memahami birokrasi.

"Masyarakat harus memahami. Pemimpin yang kita pilih itu tentu akan memasuki pemerintahan. Maka pilih pemimpin yang paham tentang tata kelola pemerintahan," tegas Iskandar.

Mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ini menegaskan, memilih pemimpin tidak hanya sekadar melihat program yang ditawarkan. Karena janji politik itu belum tentu terealisasi.

"Apapun janjinya, lihat seperti apa karakternya," tuturnya.

BACA JUGA:IKMS Perkuat Barisan Menangkan DISUKA, Siap Cari Suara Sebanyak-banyaknya

BACA JUGA:DISUKA Siap Bangun Wisata Kereta Gantung di Pantai Panjang, Titik Awal di Pasar Barukoto

Pemimpin yang memahami birokrasi, lanjutnya, sangat penting sekali. Menurut Iskandar, ada prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mampu dikuasai. 

Seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Kemudian, equality atau kesetaraan tegaknya supremasi hukum atau rule of law, strategic vision, responsiveness dan orientasi pada konsensus.

"Good governance itu sudah digulirkan oleh United Nations Development Programme oleh UNDP sejak tahun 1997. Maka kepala daerah terpilih  harus mampu memahami mekanisme, sistem, prosedur, pengendalian internal pemerintah, termasuk manajemen risiko juga harus dipahami," beber Iskandar yang telah tergabung sebagai Anggota Kompartemen Akuntan Publik (KAP) ini.

Iskandar yang berkecimpung dunia birokrasi selama 40 tahun lebih itu, mengatakan, calon kepala daerah yang berlatar belakang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki nilai plus. 

Iskandar mengungkapkan, calon kepala daerah berlatar belakang dari ASN  tidak lagi kesulitan memahami birokrasi. Karena ASN itu memiliki karakter yang berakhlak. Tentunya berorientasi pada pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

"Ada nilai plus kalau dari kalangan ASN. Karena mereka sudah memahami birokrasi. Jangan sampai memilih calon yang tidak memiliki karakter. Orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Yang salah itu siapa, yang salah itu yang memilihnya," ujarnya.

Di sisi lain, Iskandar melanjutkan, jika berkaca pada birokrasi pemda kabupaten, kota hingga provinsi, sejauh ini komparasinya masih rata-rata. Karena penataan birokrasi itu terpusat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Termasuk pengendalian dan penerapannya terpusat.