Rosjonsyah Lanjutkan Plt Gubernur Bengkulu, Sekdaprov Kosong

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 25 Nov 2024 - 21:59

Apel pagi jajaran pejabat Pemprov Bengkulu di Lapangan parkir Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 25 November 2024.-IST/BE-

Ia memastikan semua akan berjalan sesuai dengan aturan. Baik itu pelayanan publik hingga proses administrasi pemerintahaan.

"Pemprov tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

Rosjonsyah juga menegaskan, menjelang akhir tahun 2024 ini, para pejabat tetap diminta untuk bekerja cepat. Tentunya, jangan sampai ada pembayaran hak ASN maupun pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga tidak terealisasi. Karena hal itu akan mengganggu sistem pemerintah di Pemprov Bengkulu.

"Kalau ada SPM yang belum dikerjakan, silahkan cepat dikerjakan. Jangan ada yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga," pinta Rosjonsyah.

Sementara itu, untuk netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024 ini, Rosjonsyah memastikan semua ASN tidak ada intervensi apapun. Hak pilihnya tetap diserahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing ASN.

"Kita sudah minta kepada ASN, untuk tidak aneh-aneh, ikut-ikutan ke sana (dukungan politik). Itu sudah sering saya sampaikan. Silahkan gunakan hak pilih dan tidak ada arahan-arahan apapun," tegasnya.

Di sisi lain, status tersangka terhadap gubernur, sekda dan ajudan gubernur sebagai PNS Pemprov, Rosjonsyah menegaskan, Pemprov belum bisa menentukan sikap untuk memberikan pendampingan hukum ataupun upaya lainnya.

Termasuk nasib 5 orang pejabat eselon II yang dibawa KPK ke Jakarta. Sebab, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Kemendagri.

"Saya belum bisa menentukan. Karena kita tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Kita konsultasikan dengan Mendagri dulu," jelas Rosjonsyah.

Tidak hanya ke Kemendagri, Rosjonsyah juga berencana akan mendatangi KPK untuk meminta petunjuk lebih lanjut terkait proses hukum yang melibatkan pejabat pemprov tersebut.

Dirinya tidak akan tergesa-gesa untuk menentukan kebijakan dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Jadi tidak serta merta langsung kita menentukan kebijakan," tandasnya. (151)

rosjonsyah lanjutkan plt gubernur bengkulu, sekdaprov kosong                            harianbengkuluekspress.id - menteri dalam negeri (mendagri) menunjuk wakil gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu. penunjukan itu dilakukan pasca gubernur bengkulu, dr h rohidin mersyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
jabatan plt gubernur akan diemban oleh rosjonsyah sampai akhir masa jabatan pada 31 desember 2024 mendatang, jika rohidin mersyah belum mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan sampai akhir masa jabatannya akhir tahun ini.
untuk diketahui, rosjonsyah memang sudah menjabat sebagai plt gubernur bengkulu sejak 2 bulan terakhir. hal ini dikarenakan rohidin mersyah sedang cuti di luar tanggungan negara kembali mencalonkan diri pada pilgub bengkulu 2024 berpasangan dengan meriani. 
rosjonsyah mengatakan, selama menjabat sebagai plt gubernur bengkulu, dirinya bertanggung jawab penuh dalam sistem birokrasi di pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
baca juga:pgri provinsi bengkulu perjuangkan kesejahteraan guru, berikut pernyataan haryadi
baca juga:tolak ott kpk, pendukung rohidin siap demo besar - besaran, berikut jadwal dan lokasinya! 
"saya otomatis menjadi plt gubernur. saya bertanggung jawab penuh saat ini untuk birokrasi," terang rosjonsyah usai menggelar apel pagi jajaran di lapangan parkir kantor gubernur bengkulu, senin, 25 november 2024.
sedangkan untuk jabatan sekda provinsi bengkulu hingga senin 25 november 2024 sore masih kosong. 
hal ini setelah isnan fajri ssos mkes juga ikut ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk bersama ajudan gubernur bengkulu, ac. 
kekosongan jabatan sekdaprov ini masih menunggu petunjuk dari kemendagri.
"jabatan plh sekda, masih menunggu," tuturnya.
jabatan sekda definitif sendiri, menurut rosjonsyah, akan diisi setelah melakukan proses lelang jabatan. tentu, nantinya akan diisi oleh pejabat yang berkompeten pada proses lelang jabatan yang dilakukan.
"siapa yang akan mengisi definitif, tentu orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan atas wewenang dari jabatan sekda itu," tambah rosjonsyah.
disisi lain, rosjonsyah mengatakan, meskipun terjadi proses hukum di kpk yang melibatkan gubernur, sekda dan ajudan gubernur, sistem pemerintahan di pemprov bengkulu tidak akan terganggu. 
ia memastikan semua akan berjalan sesuai dengan aturan. baik itu pelayanan publik hingga proses administrasi pemerintahaan.
"pemprov tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.
rosjonsyah juga menegaskan, menjelang akhir tahun 2024 ini, para pejabat tetap diminta untuk bekerja cepat. tentunya, jangan sampai ada pembayaran hak asn maupun pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga tidak terealisasi. karena hal itu akan mengganggu sistem pemerintah di pemprov bengkulu.
"kalau ada spm yang belum dikerjakan, silahkan cepat dikerjakan. jangan ada yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga," pinta rosjonsyah.
sementara itu, untuk netralitas asn menjelang pemilihan kepala daerah pada 27 november 2024 ini, rosjonsyah memastikan semua asn tidak ada intervensi apapun. hak pilihnya tetap diserahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing asn.
"kita sudah minta kepada asn, untuk tidak aneh-aneh, ikut-ikutan ke sana (dukungan politik). itu sudah sering saya sampaikan. silahkan gunakan hak pilih dan tidak ada arahan-arahan apapun," tegasnya. 
di sisi lain, status tersangka terhadap gubernur, sekda dan ajudan gubernur sebagai pns pemprov, rosjonsyah menegaskan, pemprov belum bisa menentukan sikap untuk memberikan pendampingan hukum ataupun upaya lainnya. 
termasuk nasib 5 orang pejabat eselon ii yang dibawa kpk ke jakarta. sebab, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan kemendagri.
"saya belum bisa menentukan. karena kita tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. kita konsultasikan dengan mendagri dulu," jelas rosjonsyah.
tidak hanya ke kemendagri, rosjonsyah juga berencana akan mendatangi kpk untuk meminta petunjuk lebih lanjut terkait proses hukum yang melibatkan pejabat pemprov tersebut. 
dirinya tidak akan tergesa-gesa untuk menentukan kebijakan dalam proses hukum yang dilakukan oleh kpk.
"jadi tidak serta merta langsung kita menentukan kebijakan," tandasnya. (151)