15.576 Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak, Total Tunggakan Rp16,3 Miliar, Gubernur Bengkulu Tegaskan Ini
IST/BE - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat diwawancarai wartawan. --
"Kalau dibutuhkan masyarakat, kita perpanjang lagi. Tergantung dari respons masyarakat. Karena masih banyak yang belum membayar pajak," jelasnya.
Sementara itu, dalam realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sejauh ini, sudah baik. Bahkan secara nasional, program yang dimulai 3 tahun terakhir itu, Provinsi Bengkulu menjadi daerah capaian terbaik secara nasional.
"Sejauh ini, secara nasional program pemutihan pajak kendaran bermotor Bengkulu terbaik secara nasional. Sudah direkap se-nasional," beber Rohidin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP mengatakan, banyaknya kernas miliki pemerintah nunggak pajak itu sangat memprihatinkan. Padahal setiap tahunnya, pajak kernas itu dianggarkan.
"Kemana anggarannya, kalau pajak kernas itu tidak dibayarkan. Saya pikir ini cambukan untuk pemerintah," ungkap Dempo.
Dempo menegaskan, pemerintah juga harus konsisten dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Jangan sampai masyarakat terus didesak membayar pajak, namun dari pemerintah justru kernasnya tidak bayar pajak.
"Harusnya malu dengan masyarakat. Maka kita minta, tunggakan pajak kernas itu cepat diselesaikan," tandasnya. (151)
KERNAS INSTANSI VERTIKAL
WILAYAH UNIT TUGGAKAN
Kota Bengkulu 2.199 Rp 1.362.625,500
Rejang Lebong 199 Rp 127.403.000
Bengkulu Selatan 175 Rp 91.915.500