15.576 Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak, Total Tunggakan Rp16,3 Miliar, Gubernur Bengkulu Tegaskan Ini

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 27 Nov 2023 - 21:28

IST/BE - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat diwawancarai wartawan. --

Bengkulu Utara 201 Rp 114.019.000

Lebong 25 Rp 27.122.000

Kaur 31 Rp 43.236.500

Kepahiang 16 Rp 16.988.500

Mukomuko 56 Rp 80.793.000

Seluma 21 Rp 8.191.000

Bengkulu Tengah 17 Rp 13.215.500

TOTAL 2.940 Rp 1.885.509.500

KERNAS PEMPROV

WILAYAH UNIT TUGGAKAN

Kota Bengkulu 3.798 Rp 4.194.386,000

Rejang Lebong 6 Rp 10.551.000

15.576 kendaraan dinas tak bayar pajak, total tunggakan rp16,3 miliar, gubernur bengkulu tegaskan ini                            bengkulu, be - tidak hanya kendaraan milik masyarakat yang banyak menunggak pajak, kendaraan dinas (kernas) juga demikian. jumlah tunggakannya cukup besar mencapai rp 16,3 miliar. 
kernas yang menunggak pajak tersebut merata di 10 kabupaten dan kota, instansi vertikal dan di lingkup pemerintah provinsi bengkulu sendiri. 
berdasarkan data unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah (uptd ppd) sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, sampai 25 november 2023, tunggakan pajak kernas itu mencapai rp 16,3 miliar dengan kernas yang menunggak pajak 15.576 unit.
gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah mengatakan, jumlah kernas nunggak pajak itu sangat besar sekali.
"kendaraan plat merah, motor maupun mobil dinas nunggak pajak jumlahnya besar sekali," kata rohidin, senin (27/11).
paling besar tunggakan di pemda kabupaten/kota. totalnya sampai 8.827 unit, dengan tunggakan mencapai rp 10,2 miliar. kemudian disusul kernas milik pemprov bengkulu sebanyak 3.809 unit dengan total tunggakan rp 4,2 miliar.
lalu kernas milik instansi vertikal sebanyak 2.940 unit, dengan total tunggakan rp 1,8 miliar.
rohidin menjelaskan, kernas yang nunggak pajak itu harus dibayarkan. ia minta kepada bupati/wali kota untuk menganggarkan pembayaran pajak kernas tersebut.
"kita minta bupati/wali kota untuk menganggarkannya," tambahnya.
rohidin menegaskan, jika tidak dibayarkan tunggakan pajak kernas itu, tentu akan terus tercatat sebagai tunggakan pemerintah. maka jika kernas tersebut telah hilang, maupun rusak, agar dihapuskan dari catatan aset. sehingga tidak lagi tercatat sebagai tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah.
"jangan seolah-olah tidak patuh. padahal sesungguhnya kernas itu tidak difungsikan lagi," ungkap rohidin.
di sisi lain, rohidin mengatakan, pemprov bengkulu telah melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). program itu dimulai pada bulan mei dan akan berakhir pada 30 november ini. sejauh ini, memang masih banyak kendaraan bermotor milik masyarakat yang belum memanfaatkan program tersebut.   
"masih banyak yang belum membayar pajak. hampir merata di kabupaten/kota," tutur rohidin.
atas kondisi tersebut, rohidin masih mempertimbangkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut akan berlanjut lagi tahun depan. namun, jika antusias masyarakat masih tinggi, tentu program tersebut akan kembali diperpanjang.
"kalau dibutuhkan masyarakat, kita perpanjang lagi. tergantung dari respons masyarakat. karena masih  banyak yang belum membayar pajak," jelasnya.
sementara itu, dalam realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sejauh ini, sudah baik. bahkan secara nasional, program yang dimulai 3 tahun terakhir itu, provinsi bengkulu menjadi daerah capaian terbaik secara nasional.
"sejauh ini, secara nasional program pemutihan pajak kendaran bermotor bengkulu terbaik secara nasional. sudah direkap se-nasional," beber rohidin.
sementara itu, ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler sip map mengatakan, banyaknya kernas miliki pemerintah nunggak pajak itu sangat memprihatinkan. padahal setiap tahunnya, pajak kernas itu dianggarkan.
"kemana anggarannya, kalau pajak kernas itu tidak dibayarkan. saya pikir ini cambukan untuk pemerintah," ungkap dempo.
dempo menegaskan, pemerintah juga harus konsisten dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. jangan sampai masyarakat terus didesak membayar pajak, namun dari pemerintah justru kernasnya tidak bayar pajak.
"harusnya malu dengan masyarakat. maka kita minta, tunggakan  pajak kernas itu cepat diselesaikan," tandasnya. (151)
 
 
 
kernas instansi vertikal
wilayah unit tuggakan
kota bengkulu 2.199 rp 1.362.625,500
rejang lebong 199 rp 127.403.000
bengkulu selatan 175 rp 91.915.500
bengkulu utara 201 rp 114.019.000
lebong 25 rp 27.122.000
kaur 31 rp 43.236.500
kepahiang 16 rp 16.988.500
mukomuko 56 rp 80.793.000
seluma 21 rp 8.191.000
bengkulu tengah 17 rp 13.215.500
total 2.940 rp 1.885.509.500
 
 
 
kernas pemprov
wilayah unit tuggakan
kota bengkulu 3.798 rp 4.194.386,000
rejang lebong 6 rp 10.551.000
bengkulu selatan 5 rp 9.066.000
bengkulu utara - -
lebong - -
kaur - -
kepahiang - -
mukomuko - -
seluma - -
bengkulu tengah - -
total 3.809 rp 4.214.003.000
 
 
pemda kabupaten/kota
daerah jumlah tunggakan
kota bengkulu  1.401 rp 1.635.075.500
rejang lebong 1.068 rp 963.949.500
bengkulu selatan 1.080 rp 1.200.173.500
bengkulu utara 1.165 rp 1.264.313.000
lebong 842 rp 1.233.910.500
kaur 483 rp 458.069.500
kepahiang 437 rp 399.917.500
mukomuko 1.198 rp 1.753 225.000
seluma 687 rp 809.352.000
bengkulu tengah 446 rp 486.937.000
total 8.827 rp 10.204.923.000