KPPN Manna Pacu Ekonomi Daerah, Begini Progresnya

harianbengkuluekspress.id  – Pemerintah melalui APBN terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global. 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna, Joko Priyatno menegaskan, bahwa pengelolaan anggaran yang efektif menjadi prioritas utama.

Joko juga menjelaskan, APBN adalah instrumen vital untuk melindungi perekonomian dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Langkah KPPN Manna terus berupaya mengedepankan transparan, akuntabel, kompeten, tepercaya, integritas, dan sempurna (TAKTIS).

"Realisasi anggaran hingga Oktober 2024 menunjukkan progres yang baik. Meskipun kita menghadapi tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas,” ujar Joko kepada BE, pada Kamis 28 November 2024.

BACA JUGA:KPU BS Siap Gelar Pleno Rekapitulasi, Ini Waktunya

BACA JUGA:Warga Lebong Diimbau Waspada Longsor Susulan, Begini Caranya

Lebih lanjut Joko menjelaskan, sampai dengan Oktober 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp14,52 miliar. Namun ia mencatat adanya penurunan sebesar Rp 4,19 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Tentunya kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan agar lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Namun Joko juga mengungkapkan, di sisi belanja realisasinya mencapai Rp 2.764,82 miliar atau 83,86% dari total pagu. Sedangkan belanja untuk sektor pendidikan menjadi yang tertinggi mencapai 98,01% dari pagu. 

“Kami fokus pada sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan dan pelayanan umum,” ungkapnya.

Joko juga menerangkan, transfer ke daerah juga menjadi perhatian utama, dengan total realisasi mencapai Rp2.378,68 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing terealisasi sebesar Rp 1.311,69 miliar dan Rp 501,35 miliar.

“Dana transfer ini bertujuan memperkuat pembangunan di daerah. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran,”  terangnya.

Menjadi tantangan ketika kondisi defisit anggaran hingga Oktober 2024 mencapai Rp2.750,3 miliar meningkat Rp 205,42 miliar dibandingkan tahun lalu. Joko menyebutkan, bahwa tantangan ini harus diatasi dengan meningkatkan kemandirian fiskal. 

“Kita perlu memperkuat pendapatan daerah melalui inovasi dan kolaborasi,” jelasnya.