Kewenangan Ditarik Kementan, Begini Respon Penyuluh Pertanian Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Minggu , 01 Dec 2024 - 07:13

Rencana pemerintah untuk menarik kewenangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke bawah kendali Kementerian Pertanian (Kementan) disambut antusias oleh Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Kabupaten Mukomuko-Endi/Bengkuluekspress-

“Idealnya, satu desa harus memiliki satu penyuluh, namun di Kabupaten Mukomuko, setiap penyuluh PNS masih harus menangani dua desa. Meskipun demikian, dengan tambahan penyuluh swadaya, hampir setiap desa kini memiliki penyuluh lapangan,” ungkapnya.

Namun, Trisno, menambahkan bahwa tantangan utama di Kabupaten Mukomuko adalah luas wilayah yang cukup besar. Banyak desa yang tidak memiliki sentra pertanian, sehingga mempengaruhi distribusi dan efektivitas pelayanan penyuluhan.

“Kita punya banyak desa yang tersebar dan tidak semuanya merupakan sentra pertanian, sehingga penyuluhan di beberapa tempat masih membutuhkan perhatian lebih,” katanya.

Trisno, menilai bahwa penarikan kewenangan penyuluh pertanian ke pusat dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

Dengan kewenangan yang lebih terpusat, program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dapat lebih mudah dipantau dan dievaluasi, serta diterapkan langsung kepada petani melalui PPL yang berada di lapangan.

“Mungkin juga, rencana penarikan PPL ke pusat ini salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Arah kebijakan pusat bisa langsung tersampaikan ke petani yang dijembatani oleh PPL,” jelasnya.

Ke depannya, dengan adanya peningkatan kualitas penyuluhan dan penguatan peran PPL, Trisno berharap sektor pertanian di Kabupaten Mukomuko, dan khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi sentra pertanian, bisa semakin berkembang dan mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di Mukomuko, tetapi juga memperkuat perekonomian petani.

Penyuluh yang terlatih dan memiliki akses langsung ke kebijakan pusat akan menjadi kunci dalam mempercepat transformasi sektor pertanian daerah.

Dengan semangat baru dan dukungan kebijakan yang lebih terfokus, penyuluh pertanian Mukomuko berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

"Rencana ini tentunya membawa angin segar bagi kami. Kami berharap bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani," tutup Trisno. (end)

kewenangan ditarik kementan, begini respon penyuluh pertanian mukomuko                            harianbengkuluekspress.id– rencana pemerintah untuk menarik kewenangan penyuluh pertanian lapangan (ppl) ke bawah kendali kementerian pertanian (kementan) disambut antusias oleh perhimpunan penyuluh pertanian (perhiptani) kabupaten mukomuko. 
langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di daerah, khususnya dalam hal penyuluhan yang lebih terkoordinasi dan efektif.
sekretaris dewan pimpinan cabang (dpc) perhiptani mukomuko, trisno putra, sp, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekan penyuluh pertanian di daerah setempat sudah menerima informasi mengenai rencana tersebut dan menyambutnya dengan positif. 
“intinya, kami para penyuluh menunggu untuk ditarik ke pusat. menguatnya rencana penyuluh pertanian jadi kewenangan langsung pemerintah pusat yang dinyatakan langsung oleh menko pangan, pak zulkifli hasan, dan mentan, pak amran, tentu kami sambut baik,” ujar trisno, sabtu 30 november 2024.
baca juga:tanggapi potensi bencana, pemkab mukomuko alokasikan rp 91 juta untuk kesiapsiagaan 2025
baca juga:hasil karya umkm di mukomuko akan dilindungi, ini tujuannya
trisno, menjelaskan bahwa gagasan untuk menjadikan kewenangan penyuluh pertanian langsung berada di bawah kementerian pertanian berawal dari usulan perhiptani pada tahun 2023. 
usulan ini, meski sempat terkendala dengan masalah peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, kini mendapatkan angin segar setelah pemerintah pusat mengeluarkan rencana penarikan kewenangan tersebut.
“alhamdulillah, di bawah kepemimpinan presiden prabowo, rencana ini kembali menguat. mudah-mudahan sekarang sudah ada solusi dan bisa segera terealisasi,” lanjut trisno, yang juga lulusan fakultas pertanian universitas bengkulu.
menurut trisno, penarikan kewenangan penyuluh pertanian ke pusat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan pertanian di lapangan, khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. 
ia berharap dengan penyuluh yang lebih terintegrasi di bawah kementan, kebijakan pusat dapat langsung disampaikan kepada petani melalui ppl yang berada di lapangan.
di kabupaten mukomuko, saat ini terdapat 78 ppl yang terdiri dari 68 orang berstatus pns dan 10 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k). 
selain itu, ada tambahan 36 penyuluh swadaya yang direkrut oleh pemerintah kabupaten mukomuko. total penyuluh pertanian di daerah ini mencapai 114 orang.
trisno, menyampaikan bahwa meskipun jumlah penyuluh pertanian di mukomuko relatif baik, jumlah tersebut masih kurang untuk mencapai rasio ideal, yaitu satu penyuluh di setiap desa. 
baca juga:partisipasi pemilih di mukomuko sekitar 74 persen, ini penyebabnya
baca juga:pilkada mukomuko, huda-rahmadi unggul di 9 kecamatan, berikut rinciannnya
“idealnya, satu desa harus memiliki satu penyuluh, namun di kabupaten mukomuko, setiap penyuluh pns masih harus menangani dua desa. meskipun demikian, dengan tambahan penyuluh swadaya, hampir setiap desa kini memiliki penyuluh lapangan,” ungkapnya.
namun, trisno, menambahkan bahwa tantangan utama di kabupaten mukomuko adalah luas wilayah yang cukup besar. banyak desa yang tidak memiliki sentra pertanian, sehingga mempengaruhi distribusi dan efektivitas pelayanan penyuluhan. 
“kita punya banyak desa yang tersebar dan tidak semuanya merupakan sentra pertanian, sehingga penyuluhan di beberapa tempat masih membutuhkan perhatian lebih,” katanya.
trisno, menilai bahwa penarikan kewenangan penyuluh pertanian ke pusat dapat menjadi salah satu strategi untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di indonesia. 
dengan kewenangan yang lebih terpusat, program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dapat lebih mudah dipantau dan dievaluasi, serta diterapkan langsung kepada petani melalui ppl yang berada di lapangan.
“mungkin juga, rencana penarikan ppl ke pusat ini salah satu langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. arah kebijakan pusat bisa langsung tersampaikan ke petani yang dijembatani oleh ppl,” jelasnya.
ke depannya, dengan adanya peningkatan kualitas penyuluhan dan penguatan peran ppl, trisno berharap sektor pertanian di kabupaten mukomuko, dan khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi sentra pertanian, bisa semakin berkembang dan mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.
peningkatan kualitas penyuluhan pertanian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di mukomuko, tetapi juga memperkuat perekonomian petani.
baca juga:sapuan sampaikan selamat untuk choirul huda-rahmadi, segini perolehan suaranya di pilkada mukomuko
baca juga:opd di mukomuko diingatkan taat bayar pajak kernas, ini tujuannya
penyuluh yang terlatih dan memiliki akses langsung ke kebijakan pusat akan menjadi kunci dalam mempercepat transformasi sektor pertanian daerah.
dengan semangat baru dan dukungan kebijakan yang lebih terfokus, penyuluh pertanian mukomuko berharap dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
"rencana ini tentunya membawa angin segar bagi kami. kami berharap bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani," tutup trisno. (end)