Sidang Korupsi Pasar Inpres Bintuhan, Terdakwa Sebut Bupati Terima Aliran Dana

Reporter: Rizky |

Editor: Dendy Supriadi |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:45

Bupati Kaur, Lismidianto memberikan kesaksian pada kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, Kaur tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Senin, 16 Desember 2024.-RIZKY/BE -

Sementara itu, JPU Kejari Kaur, Bobbi Muhammad Ali Akbar SH MH mengatakan, Bupati memang membantah dia menerima uang, tetapi para terdakwa tetap pada keterangannya, menyatakan memang ada menyerahkan uang pada Bupati.

Bupati sempat tidak ingat saat disinggung tanda tangan atau tidak dalam pengajuan proposal ke kementerian. Setelah diberi bukti, Bupati baru ingat dia yang tanda tangan pengajuan proyek ke Kementrian Perdagangan nominalnya Rp 12 miliar.

"Bupati kami hadirkan jadi saksi karena ada keterangan saksi menyatakan ada aliran uang ke Bupati. Rp 20 juta ke rekening dan Rp 200 juta cash," ujar Bobbi.

Untuk saksi lain yang dihadirkan secara umum sudah sesuai dengan dakwaan JPU. Secara umum, saksi menjelaskan jika proyek pasar tersebut tidak ada pengawasan dari tenaga ahli. Tidak dilakukan uji mutu beton, sehingga saat diteliti oleh ahli kontruksi mutu beton tidak sesuai aturan. Seharusnya mutu beton pada pembangunan pasar inpres pada angka 225.

"Saksi lain, pada prinsipnya menguatkan dakwaan kami. Proyek menggunakan pengawasan tenaga ahli fiktif, tidak pernah dilakukan uji mutu beton. Sehingga, beton yang harusnya 225 tidak ditemukan saat diuji di Laboratorium oleh ahli kontruksi," jelas Bobbi.

Kuasa Hukum terdakwa Agusman Efendi, Deden Abdul Hakim SH mengatakan, meski menerima uang Rp 20 juta berdasarkan keterangan saksi, tapi Bupati tidak mengembalikan uang tersebut.

Selain Bupati, pihak lain yang menerima adalah adik Bupati.

Menurutnya, membantah tidak menerima uang memang hak dari saksi dalam persidangan. Tetapi ia minta jaksa jeli menelusuri aliran uang tersebut.

"Jika ada fakta keterlibatan pihak lain kita dorong penyidik untuk menindak. Masa iya terlibat korupsi tidak ditindak," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi pembangunan Pasar Rakyat Inpres Kabupaten Kaur tahun 2022 menghabiskan anggaran Rp 3 miliar. Dengan kerugian negara berdasarkan audit sebesar Rp 2,6 miliar.(167)

sidang korupsi pasar inpres bintuhan, terdakwa sebut bupati terima aliran dana                            harianbengkuluekspress.id - sidang kasus korupsi pembangunan pasar rakyat inpres bintuhan, kabupaten kaur tahun 2022 berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, senin 16 desember 2024. 
perkara tersebut mendudukkan 7 orang terdakwa, yakni mantan kadis diperindagkop kabupaten kaur sekaligus kpa, agusman efendi. selanjutnya, pandariadmo selaku pejabat pembuat komitmen (ppk), melden efendi selaku dirut cv syb, soudarmadi agus cik peminjam perusahaan cv syb. 
kemudian anggota pokja ukpbj, thavib setiawan, peminjam perusahaan cv tjk indrayoto, dan wakil direktur cv tp sekaligus konsultan perencana, rustam effendi. 
jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur menghadirkan 6 orang saksi, salah satunya adalah bupati kaur, lismidianto sh mh. lima saksi lain yakni deddy anom pns pemkab kaur, susarman selaku dirut pt trimitra jaya konsultan, tudisman pihak swasta dan perima mardono yang juga pihak swasta. 
bupati kaur dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan keterangan terdakwa yang menyatakan ada aliran uang ke bupati. 
baca juga:tak ada bantuan untuk nelayan terdampak cuaca ekstrem, beralih ke profesi ini untuk penuhi kebutuhan hidup 
baca juga:mitsubishi xforce tampil elegan dilengkapi teknologi canggih, segini harganya
jumlah uang mengalir ke bupati kaur sekitar rp 220 juta. rinciannya, rp 20 juta ditransfer ke rekening bupati dan rp 200 juta diserahkan secara tunai. 
uang tersebut pemberian dari terdakwa 
soudarmadi agus cik. hanya saja, keterangan tersebut dibantah oleh bupati. 
ia mengatakan sama sekali tidak menerima uang. untuk uang yang masuk ke rekening, ketahuannya saat dipanggil jadi saksi di kejari kaur.
"tidak tahu kalau ada transfer masuk, saya tahu setelah diperiksa kejari," jelas bupati.
keterangan dari bupati kemudian dibantah oleh terdakwa, terutama terdakwa soudarmadi. menurut soudarmadi, bupati lah yang memberikan rekening. untuk nominal ditransfer rp 20 juta dan cash rp 200 juta.
"bupati sendiri yang kasih rekening ke saya, ada juga nominal rp 200 juta saya serahkan," jelas terdakwa soudarmadi.
sementara itu, jpu kejari kaur, bobbi muhammad ali akbar sh mh mengatakan, bupati memang membantah dia menerima uang, tetapi para terdakwa tetap pada keterangannya, menyatakan memang ada menyerahkan uang pada bupati. 
bupati sempat tidak ingat saat disinggung tanda tangan atau tidak dalam pengajuan proposal ke kementerian. setelah diberi bukti, bupati baru ingat dia yang tanda tangan pengajuan proyek ke kementrian perdagangan nominalnya rp 12 miliar. 
"bupati kami hadirkan jadi saksi karena ada keterangan saksi menyatakan ada aliran uang ke bupati. rp 20 juta ke rekening dan rp 200 juta cash," ujar bobbi.
untuk saksi lain yang dihadirkan secara umum sudah sesuai dengan dakwaan jpu. secara umum, saksi menjelaskan jika proyek pasar tersebut tidak ada pengawasan dari tenaga ahli. tidak dilakukan uji mutu beton, sehingga saat diteliti oleh ahli kontruksi mutu beton tidak sesuai aturan. seharusnya mutu beton pada pembangunan pasar inpres pada angka 225.
"saksi lain, pada prinsipnya menguatkan dakwaan kami. proyek menggunakan pengawasan tenaga ahli fiktif, tidak pernah dilakukan uji mutu beton. sehingga, beton yang harusnya 225 tidak ditemukan saat diuji di laboratorium oleh ahli kontruksi," jelas bobbi.
kuasa hukum terdakwa agusman efendi, deden abdul hakim sh mengatakan, meski menerima uang rp 20 juta berdasarkan keterangan saksi, tapi bupati tidak mengembalikan uang tersebut. 
selain bupati, pihak lain yang menerima adalah adik bupati. 
menurutnya, membantah tidak menerima uang memang hak dari saksi dalam persidangan. tetapi ia minta jaksa jeli menelusuri aliran uang tersebut. 
"jika ada fakta keterlibatan pihak lain kita dorong penyidik untuk menindak. masa iya terlibat korupsi tidak ditindak," pungkasnya.
untuk diketahui, kasus korupsi pembangunan pasar rakyat inpres kabupaten kaur tahun 2022 menghabiskan anggaran rp 3 miliar. dengan kerugian negara berdasarkan audit sebesar rp 2,6 miliar.(167)