Pendemo PT Agricinal Merasa Diintimidasi, Begini Penjelasan Polres BU

Reporter: Ijal |

Editor: Dendy Supriadi |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 21:49

Para pengurus Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP) usai menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu Utara, sehari sebelum audiensi lanjutan.-IST/BE-

Untuk diketahui bahwa, aksi konflik ini terjadi terkait dengan pelepasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.804,69 hektare oleh PT Agricinal. Berdasarkan dokumen pelepasan HGU, lahan seluas 1.804,69 hektare pada tahun 2020 tersebut disalurkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk fasilitas umum maupun untuk lahan masyarakat.

Namun pihak FMBP merasa kejelasan mengenai peta lahan yang dilepaskan masih belum dipenuhi hingga saat ini. Masyarakat merasa kesulitan untuk mengakses peta lahan yang telah dilepaskan tersebut untuk memastikan batas wilayah yang dilepaskan sudah sesuai dengan data yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil audiensi lanjutan yang dilakukan pada Jumat, 20 Desember 2024 sore, Bupati BU Ir H Mian menyampaikan bahwa terdapat kesepahaman antara forum masyarakat dengan pihak PT. Agricinal terkait HGU.

Karena permintaan penunjukan sertifikat terbaru HGU PT Agricinal sudah dilakukan dan dilihatkan meski melalui via zoom, dikarenakan sertifikat tersebut masih berada di bank lantaran menjadi anggunan pinjaman yang dilakukan oleh pihak PT Agricinal.

Begitu juga dengan pemecahan sertifikat menjadi 5 Persil hal itu juga tidak terjadi perubahan terhadap perpanjangan sertifkat HGU PT Agricinal.

Sementara itu, dari pihak pengurus FMBP menuturkan, atas penjelasan yang disampaikan sangat bagus, meski penujukan sertifikat perpajangan HGU hanya via zoom. Namun, pihak FMBP meminta batas fisik HGU tersebut dimana saja dan apa tanda pembatasnya.

Agar masyarakat tahu secara pasti batas HGU yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Dan itu juga sudah diinstruksikan oleh Bupati agar batas HGU diberikan pembatas.

Tapi kenyataanya belum direalisasikan oleh pihak perusahaan. Terkait dengan blokade jalan perusahaan yang dilakukan oleh warga sekitar, FMBP mengaku tidak pernah memerintahkan warga untuk melakukannya, karena hal tersebut dilakukan atas kekecawan masyarakat, sehingga pihaknya tidak dapat memastikan terhadap pemblokadean tersebut apakah masih berlanjut atau tidak. Karena hal itu haknya para masyarakat.(127)

pendemo pt agricinal merasa diintimidasi, begini penjelasan polres bu                            harianbengkuluekspress.id - sehari sebelum audiensi lanjutan konflik penyelesaian antara pt agricinal dengan pihak masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat bumi pekal (fmbp) yang difasilitasi pihak pemerintah kabupaten bengkulu utara (bu) pada jumat, 20 desember, 
para pengurus fmbp diperiksa pihak polres bu. 
pengurus fmbp menjalani pemeriksaan intensif selama 5 jam di polres bengkulu utara pada kamis, 19 desember 2024 lalu. 
pemeriksaan ini terkait laporan dari pt agricinal atas aksi masyarakat yang melakukan blokade jalan perusahaan tersebut, yang selama ini menjadi sumber konflik antara kedua pihak.
kepada awak media ketua fmbp, sosri mengatkan bahwa selama pemeriksaan, ia dan anggota pengurus lainnya merasa mendapat tekanan dari pihak kepolisian. 
baca juga:pelaku pembunuhan sadis di kaur belum terendus, polisi lakukan ini
baca juga:dibuka pendaftaran kursus bahasa jepang, ini keterangan dari kepala disnakertrans kabupaten benteng
dimana pihaknya diminta untuk membubarkan organisasi fmbp dan meninggalkan lahan yang telah perjuangkan. hal ini menurutnya sebagai bentuk intimidasi terhadap perjuangan mereka selama ini.
"ya, pemeriksaan tersebut dilakukan terkait laporan dari pt agricinal atas aksi pemblokadean jalan. namun, menurut kami hal ini sebagai bentuk intimidasi terhadap perjuangan kami selama ini, karena diminta untuk meninggalkan lahan serta membubarkan organisasi fmbp ini," ujarnya.
sosri menambahkan, totalnya ada 13 pengurus fmbp yang dipanggil. namun, pada kamis 19 desember 2024 lalu, hanya 5 orang yang diperiksa. sementara 8 anggota dijadwalkan untuk hadir di polres bu pada jumat, 20 desember 2024.
"kalau total ada 13 pengurus, namun yang hadir kemarin hanya 5, informasinya 8 pengurus di hari jumat, yang jelas kami tetap teguh pada perjuangan kami dan akan mengikuti proses hukum ini," tukasnya.
sementara itu, kanit tipidter satreskrim polres bengkulu utara, ipda andika rizkiawan mengakui pemeriksaan tersebut benar adanya.
namun bukan melakukan tindakan intimidasi atau permintaan untuk membubarkan fmbp, melainkan melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari pt agricinal yang saat ini masih dalam proses tahap penyelidikan.
"benar, hal tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari pt agricinal. proses ini masih dalam tahap penyelidikan, dan kami menegaskan tidak ada penekanan terhadap anggota forum tersebut," tandasnya.
untuk diketahui bahwa, aksi konflik ini terjadi terkait dengan pelepasan lahan hak guna usaha (hgu) seluas 1.804,69 hektare oleh pt agricinal. berdasarkan dokumen pelepasan hgu, lahan seluas 1.804,69 hektare pada tahun 2020 tersebut disalurkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk fasilitas umum maupun untuk lahan masyarakat. 
namun pihak fmbp merasa kejelasan mengenai peta lahan yang dilepaskan masih belum dipenuhi hingga saat ini. masyarakat merasa kesulitan untuk mengakses peta lahan yang telah dilepaskan tersebut untuk memastikan batas wilayah yang dilepaskan sudah sesuai dengan data yang telah disepakati sebelumnya.
berdasarkan hasil audiensi lanjutan yang dilakukan pada jumat, 20 desember 2024 sore, bupati bu ir h mian menyampaikan bahwa terdapat kesepahaman antara forum masyarakat dengan pihak pt. agricinal terkait hgu. 
karena permintaan penunjukan sertifikat terbaru hgu pt agricinal sudah dilakukan dan dilihatkan meski melalui via zoom, dikarenakan sertifikat tersebut masih berada di bank lantaran menjadi anggunan pinjaman yang dilakukan oleh pihak pt agricinal. 
begitu juga dengan pemecahan sertifikat menjadi 5 persil hal itu juga tidak terjadi perubahan terhadap perpanjangan sertifkat hgu pt agricinal.
sementara itu, dari pihak pengurus fmbp menuturkan, atas penjelasan yang disampaikan sangat bagus, meski penujukan sertifikat perpajangan hgu hanya via zoom. namun, pihak fmbp meminta batas fisik hgu tersebut dimana saja dan apa tanda pembatasnya. 
agar masyarakat tahu secara pasti batas hgu yang dimiliki oleh pihak perusahaan. dan itu juga sudah diinstruksikan oleh bupati agar batas hgu diberikan pembatas. 
tapi kenyataanya belum direalisasikan oleh pihak perusahaan. terkait dengan blokade jalan perusahaan yang dilakukan oleh warga sekitar,  fmbp mengaku tidak pernah memerintahkan warga untuk melakukannya, karena hal tersebut dilakukan atas kekecawan masyarakat, sehingga pihaknya tidak dapat memastikan terhadap pemblokadean tersebut apakah masih berlanjut atau tidak. karena hal itu haknya para masyarakat.(127)