BKN, Pengangkatan Honorer Jadi ASN Wajib Lewat Seleksi PPPK, Ini Kategorinya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 15 Jan 2025 - 09:24

Menpan RB terbitkan aturan peserta tidak lulus seleksi PPPK diangkat jadi ASN-Istimewa/Bengkuluekspress.-

bkn, pengangkatan honorer jadi asn wajib lewat seleksi pppk, ini kategorinya                            harianbengkuluekspress.id – badan kepegawaian negara (bkn) menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang terdaftar dalam database bkn memiliki peluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (asn). 
namun, pengangkatan ini hanya berlaku bagi mereka yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i atau ii.
kepala bkn, zudan arif fakhruddin, mengatakan bahwa seleksi pppk adalah syarat mutlak bagi honorer untuk diangkat menjadi asn. 
“semua tenaga honorer yang terdata di database bkn bisa diangkat menjadi asn jika mereka mendaftar dan mengikuti seleksi pppk. jika tidak, status honorer mereka tidak dapat diselamatkan,” tegasnya.
baca juga:hari ini ditutup, pelamar pppk tahap ii capai 695 pelamar
baca juga:terbaru, ketentuan seragam baru bagi asn dan pppk kemendikdasmen tahun 2025 
bkn bersama kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) telah memperpanjang pendaftaran seleksi pppk tahap ii hingga 15 januari 2025.
 langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga honorer agar dapat mengikuti proses seleksi tersebut.
zudan menjelaskan, seleksi pppk tahap ii terbuka untuk berbagai kategori tenaga honorer, di antaranya:
1. tenaga non-asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dua tahun secara terus-menerus.
2. lulusan pendidikan profesi guru (ppg) untuk formasi guru di instansi daerah.
3. tenaga non-asn yang tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi pppk tahap i.
4. tenaga non-asn yang tms pada seleksi administrasi cpns.
5. tenaga non-asn yang belum pernah mengikuti seleksi asn sebelumnya.
“kesempatan ini hanya berlaku bagi mereka yang mengikuti seleksi pppk. jika tidak mendaftar, maka status honorer mereka tidak bisa dipertahankan,” tambah zudan.
baca juga:pemerintah hadirkan skema baru pppk paruh waktu, solusi untuk tenaga honorer
baca juga:tolak pppk paruh waktu, ratusan honorer nakes serbu dprd kaur, sampaikan 9 tuntutan 
pelaksanaan seleksi pppk merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah. 
tidak hanya di tingkat pusat, pengangkatan honorer di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi prioritas.
“kami mendorong instansi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan bkn jika menghadapi kendala dalam proses pengangkatan tenaga honorer. kami menyediakan coaching clinic agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat,” jelas zudan.
pemerintah juga menargetkan percepatan pengangkatan honorer menjadi asn dengan memastikan kerja sama yang solid antara instansi pusat dan daerah.
 “kerja sama ini penting agar semua proses berjalan lancar dan honorer yang memenuhi syarat segera mendapatkan status asn,” tambahnya.
bkn menghimbau kepada seluruh tenaga honorer yang terdaftar dalam database bkn untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran seleksi pppk sebelum batas waktu yang ditentukan. 
zudan menegaskan bahwa perpanjangan pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan tidak ada honorer yang terlewatkan dalam proses seleksi.
“pelaksanaan seleksi pppk adalah kunci bagi honorer untuk mendapatkan status asn dan nip. jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” ujar zudan.
dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara menyeluruh. 
pengangkatan honorer menjadi asn melalui seleksi pppk diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan status, tetapi juga menciptakan asn yang profesional dan berkualitas.
baca juga:persaingan ketat, kuota pppk tahap ii pemprov bengkulu hanya 172 orang
baca juga:wafat di jakarta, bupati kaur dimakamkan di sini 
langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah, sekaligus menciptakan birokrasi yang lebih baik.
“semoga ini menjadi solusi terbaik untuk honorer di seluruh indonesia, baik di pusat maupun daerah, sehingga mereka dapat melanjutkan pengabdian dengan status yang lebih jelas dan diakui,” tutup zudan.
dengan waktu pendaftaran yang semakin terbatas, bkn mengingatkan seluruh honorer untuk segera mengambil langkah dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. (**)