DPRD Targetkan 22 Propemperda , Ini Penjelasan Ketua Bapemperda DPRD Kota Bengkulu

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:24

MEDI/BE Bapemperda Kota Bengkulu saat menggelar rapat persiapan program pembentukan peraturan daerah 2025.--

No Raperda

1. Tenaga Kerja Lokal (Usulan DPRD kota)

2. Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Permukiman Kumuh Kota Bengkulu. (Usulan DPRD kota)

3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu.

4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu.

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

7. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bengkulu.

8. Rencana Pembangunan Industri Kota Bengkulu.

9. Pengarusutamaan Gender.

10. Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

11. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Ratu Agung Niaga.

12. Pengelolaan Air Limbah Domestik

13. Bangunan Gedung

dprd targetkan 22 propemperda , ini penjelasan ketua bapemperda dprd kota bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu merancang 22 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2025. adapun dalam rancangan itu 2, diantaranya lanjutan dari raperda inisiatif dprd 2024 lalu dan 20 raperda usulan pemerintah kota bengkulu. 
"kita sudah rapat bersama banmus untuk menggelar paripurna terlebih dahulu, diperkirakan minggu depan propemperda ini diumumkan," ujar ketua badan pembentukan perda (bapemperda) dprd kota bengkulu, solihin adnan, rabu 15 januari 2025 kepada be. 
ditambahkan solihin, paripurna ini sebagai langkah awal untuk menerima masukkan dan pandangan dari fraksi sebelum dibahas lebih lanjut. jika semuanya disetujui dewan melalui bapemperda ini akan memulai proses pembahasan tingkat pertama berdasarkan skala prioritas. 
untuk diketahui, diantara usulan raperda tersebut 8 diantaranya merupakan raperda baru. sedangkan sisanya telah melalui pembahasan tingkat pertama tahun 2024, dan tinggal dilakukan pembahasan lanjutan ditahun 2025 sebelum akhirnya ditetapkan. 
baca juga:kekurangan dokter spesialis, ini pernyataan sekretaris idi provinsi bengkulu 
baca juga:bengkulu termiskin ke-2 di sumatera, ini hasul rilis berita resmi bps provinsi bengkulu
"kita atur lagi skala prioritasnya terutama yang sudah pernah dibahas tingkat pertama, sehingga tinggal dilanjutkan lagi. intinya jadwal pembahasan menyesuaikan dengan  kebutuhan penyelenggaraan pemda kota dan kebutuhan kepentingan masyarakat," jelas politisi partai gerindra ini. 
melihat banyaknya usulan dari raperda ini menunjukkan pemerintah kota dan dprd kota sangat memperhatikan kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah. sehingga dibentuk payung hukum yang nantinya menjadi landasan untuk menjalankan program-program pro rakyat kedepan. 
"dalam setiap rancangan perda yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas, sangat penting memperhatikan kualitas, agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat," tutur solihin.  
dprd kota bengkulu telah menjalankan fungsi legislasi dengan baik, selain menerima usulan dari pemkot, dprd dalam setiap propemperda juga mengusulkan perda inisiatif dari fraksi-fraksi. 
baca juga:pemkot rancang penerimaan outsourcing, ini keterangan penjabat sekda kota pemkot bengkulu 
"pada dewan periode sekarang, masih dalam proses pengusulan perda inisiatif. namun masih kita kaji untuk menyesuaian peraturan perundang-undangan diatasnya," pungkas solihin. (medi karya saputra)
 
daftar propemperda 2025 
 
no raperda 
1. tenaga kerja lokal (usulan dprd kota)
2. penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan penanganan permukiman kumuh kota bengkulu. (usulan dprd  kota)
3.  pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga dalam  wilayah kota bengkulu.
4.  perubahan atas peraturan daerah nomor 09 tahun 2017 tentang pendirian bank pembiayaan rakyat syariah kota bengkulu.
5.  perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.
6.  perubahan atas peraturan daerah nomor 26 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
7.  sistem penyediaan air minum kota bengkulu.
8.  rencana pembangunan industri kota bengkulu.
9.  pengarusutamaan gender.
10.  pengelolaan sampah di kota bengkulu.
11.  penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah ratu agung niaga              menjadi perseroan terbatas (perseroda) ratu agung niaga.
12.  pengelolaan air limbah domestik
13.  bangunan gedung
14.  pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal
15.  penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada pt. bank            pembiayaan rakyat syariah fadhilah kota bengkulu.
16.  penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada pt. bank            bengkulu.
17.  penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada perumda            tirta hidayah.
18.  perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
19.  rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.
20.  laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2024.
21.  perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
22.  anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.