FPWK dan ASBS Ormas Ilegal, Ini Kata Kaban Kesbangpol BS

Reporter: renald |

Editor: novriyanto |

Jumat , 17 Jan 2025 - 20:40

Kaban Kesbangpol BS, Arjo Arifin --

“Ormas wajib melakukan registrasi ulang setiap lima tahun sekali,” tambahnya.

Arjo juga mengingatkan Ormas yang beroperasi di Bengkulu Selatan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, seperti kriminalitas, pungutan liar, atau memobilisasi massa untuk kegiatan yang melanggar hukum.

“Ormas yang melanggar hukum bisa dikenai sanksi pidana. Namun, tindakan tersebut bukan wewenang Kesbangpol, melainkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian atau Kejaksaan,” tegasnya.

Kesbangpol juga membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan Ormas yang dianggap meresahkan. Laporan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

“Masyarakat bisa melaporkan Ormas yang meresahkan ke Kesbangpol. Laporan itu akan kami teruskan kepada pihak berwenang,” pungkas Arjo. (Renald)

Grafiss

DATA ORKESMAS AKTIF TERDATA TH 2024.

1.LSM TOPAN RI.

2.LSM SEKUNDANG MANDIRI.

3.PMJB.

4YAYASAN MUFARI

5.PMJB

6.OPEK

7.IPPMM

8.PAPDESI

fpwk dan asbs ormas ilegal, ini kata  kaban kesbangpol bs                               harianbengkuluekspress.id - pasca adanya penolakan terhadap kegiatan organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan masyarakat kedurang dan memobilisasi massa ke tapal batas antara kabupaten bengkulu selatan dan kaur, terungkap fakta baru bahwa ormas tersebut tidak terdata di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) bengkulu selatan.
lebih mirisnya lagi, ormas yang mengatasnamakan forum peduli wilayah kedurang (fpwk) dan aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs), yang kerap memobilisasi massa, dinyatakan ilegal secara hukum. pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala badan kesbangpol bengkulu selatan, arjo arifin, pada jumat, 17 januari 2025.
“kami dari kesbangpol sudah memantau laporan tersebut. berdasarkan pengamatan, kondisi di kedurang saat ini cukup panas,” ujar arjo saat ditemui di ruang kerjanya.
lebih lanjut, arjo menegaskan bahwa ormas fpwk dan asbs tidak pernah mendaftarkan legalitas mereka di kesbangpol bengkulu selatan. 
baca juga:kades dan perangkat lulus pppk, bkpsdm seluma salahkan opd ini
baca juga:menag sukses terapkan rapor digital madrasah, nyayu: sudah 93 persen terapkan rdm 
padahal, seluruh ormas yang beroperasi di wilayah bumi sekundang setungguan telah diimbau untuk melengkapi legalitas agar dapat menjalankan kegiatan secara sah.
“hingga saat ini, nama asbs dan fpwk belum pernah atau tidak terdaftar di kesbangpol. karena itu, kami menganggap keberadaan ormas ini tidak legal di bengkulu selatan,” tegasnya.
arjo menjelaskan bahwa setiap ormas yang ada di bengkulu selatan wajib terdaftar secara resmi di kesbangpol sebagai bentuk pendataan.
proses pendaftarannya pun tidak rumit, bahkan tanpa biaya, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 33 tahun 2012.
“syarat pendaftaran sudah jelas, dan kalau semuanya lengkap, pasti kami proses tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
arjo juga menyayangkan tindakan asbs yang sering menggelar kegiatan tanpa mengurus legalitas. kesbangpol mencatat bahwa asbs sudah beberapa kali melakukan aktivitas di wilayah bengkulu selatan tanpa dasar hukum yang jelas.
“kami telah memantau keberadaan asbs cukup lama. meskipun mereka sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan, hingga kini belum ada pendaftaran resmi di kesbangpol,” sesalnya.
hingga saat ini, tercatat ada 84 ormas yang terdaftar di kesbangpol bengkulu selatan, dengan 14 di antaranya aktif dan telah melakukan registrasi ulang. namun, fpwk dan asbs tidak termasuk di dalam daftar tersebut.
“ormas wajib melakukan registrasi ulang setiap lima tahun sekali,” tambahnya.
arjo juga mengingatkan ormas yang beroperasi di bengkulu selatan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, seperti kriminalitas, pungutan liar, atau memobilisasi massa untuk kegiatan yang melanggar hukum.
“ormas yang melanggar hukum bisa dikenai sanksi pidana. namun, tindakan tersebut bukan wewenang kesbangpol, melainkan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan,” tegasnya.
kesbangpol juga membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan ormas yang dianggap meresahkan. laporan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
“masyarakat bisa melaporkan ormas yang meresahkan ke kesbangpol. laporan itu akan kami teruskan kepada pihak berwenang,” pungkas arjo. (renald)
grafiss
data orkesmas aktif terdata th 2024.
1.lsm topan ri.
2.lsm sekundang mandiri.
3.pmjb.
4yayasan mufari
5.pmjb
6.opek
7.ippmm
8.papdesi
9.pbb
10.mdt-al khair
11.fkppi
12.kahmi.
13.hkmki
14.pegajian ilmu tasawuf naksabandia