Alhamdulillah, Guru PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan Sertifikasi, Asal Penuhi Syarat Ini

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Senin , 20 Jan 2025 - 15:16

Ilustrasi para guru -istimewa/bengkuluekspress-

3. Sekolah yang Terdata di Dapodik

Selanjutnya, untuk menerima tunjangan sertifikasi dari Kemendikbud, sekolah tempat guru PPPK paruh waktu mengajar harus terdata di Dapodik.

Sekolah tempat guru PPPK honorer mengajar harus tercatat di Dapodik. Jika tidak, maka guru PPPK paruh waktu tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi.

4. Mengajar/Membimbing

Guru PPPK Paruh waktu juga harus melaksanakan tugas mengajar atau membimbing siswa dagar dapat menerima tunjangan sertifikasi.

5. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) Untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi, guru PPPK honorer harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

Jika tidak memiliki NRG, maka guru PPPK honorer tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut.

6. Beban Kerja

Pemenuhan beban kerja merupakan syarat lain yang harus dipenuhi oleh guru PPPK paruh waktu. Jika beban kerja tidak terpenuhi, maka guru PPPK paruh waktu tidak dapat menerima tunjangan profesi.

7. Penilaian Kinerja Baik

Minimal, guru PPPK paruh waktu harus mendapatkan penilaian kinerja 'baik' untuk dapat menerima tunjangan profesi dari Mendikudasmen Abdul Muti.

8. Tidak Bekerja dari Instansi lain

Jika guru PPPK paruh waktu menjadi pegawai tetap di instansi lain, maka tunjangan sertifikasi guru tidak akan dibayarkan.

alhamdulillah, guru pppk paruh waktu dapat tunjangan sertifikasi, asal penuhi syarat ini                             harianbengkuluekspress.id - guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tetap bisa tersenyum sumringah. 
pasalnya, pemerintah melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen)  tetap akan memberikan tunjangan sertifikasi. 
saat ini, mendikdasmen abdul mu'ti belum mengeluarkan peraturan terbaru tentang pembayaran tunjangan sertifikasi kepada guru pppk paruh waktu.
namun, ia telah menyatakan bahwa semua asn yang memenuhi syarat, termasuk pppk paruh waktu, harus menerima tunjangan sertifikasi.
dasar hukum pembayaran tunjangan sertifikasi untuk guru pppk diatur dalam permendikbud nomor 45 tahun 2023. peraturan tersebut mengatur cara menerima tunjangan sertifikasi, termasuk persyaratannya. 
baca juga:peraturan terbaru dari kemendikdasmen, guru pppk yang diredistribusikan, wajib penuhi 6 syarat ini 
baca juga:honorer yang diangkat menjadi pppk, segini gaji yang akan diterimanya
merujuk  pada permendikbud no. 45 tahun 2023, kriteria guru pppk paruh waktu  yang berhak menerima tunjangan sertifikasi adalah sebagai berikut:
 1. memiliki sertifikat pendidik 
untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dari mandikdasmen abdul mu'ti, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat pendidik. 
jika tidak memiliki sertifikat pendidik, maka guru pppk honorer tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi.
2. status asn dibawah kemendikdasmen 
agar dapat memperoleh tunjangan sertifikasi. guru pppk paruh waktu guru tersebut harus berstatus sebagai asn kementerian pendidikan dasar dan menengah atau kemendikdasmen. 
jika bukan asn dari kementerian yang sama, misalnya asn kementerian agama, maka guru pppk paruh waktu akan menerima tunjangan sertifikasi dari kementerian agama.
baca juga:regulasi baru, menpan rb tetapkan pengangkatan pppk paruh waktu, 2 kategori honorer ini bersiaplah
baca juga:janggal, kemenag batalkan kelulusan 24 peserta pppk, berikut daftarnya 
3. sekolah yang terdata di dapodik
selanjutnya, untuk menerima tunjangan sertifikasi dari kemendikbud, sekolah tempat guru pppk paruh waktu mengajar harus terdata di dapodik.
 sekolah tempat guru pppk honorer mengajar harus tercatat di dapodik. jika tidak, maka guru pppk  paruh waktu tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi.
4. mengajar/membimbing 
guru pppk paruh waktu  juga harus melaksanakan tugas mengajar atau membimbing siswa  dagar  dapat menerima tunjangan sertifikasi.
5. memiliki nomor registrasi guru (nrg) untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi, guru pppk honorer harus memiliki nomor registrasi guru (nrg). 
jika tidak memiliki nrg, maka guru pppk honorer tidak berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
6. beban kerja 
pemenuhan beban kerja merupakan syarat lain yang harus dipenuhi oleh guru pppk paruh waktu. jika beban kerja tidak terpenuhi, maka guru pppk paruh waktu  tidak dapat menerima tunjangan profesi.
7. penilaian kinerja baik
 minimal, guru pppk paruh waktu harus mendapatkan penilaian kinerja 'baik' untuk dapat menerima tunjangan profesi dari mendikudasmen abdul muti.
8. tidak bekerja dari  instansi lain
 jika guru pppk  paruh waktu  menjadi pegawai tetap di instansi lain, maka tunjangan sertifikasi guru tidak akan dibayarkan. 
baca juga:final, hanya honorer 2 kategori ini yang berhak diangkat jadi pppk paruh waktu
baca juga:bank bengkulu luncurkan 4 jenis kredit menggiurkan, khusus untuk pns, pensiunan, dan pppk
lalu berapa besaran nominal tunjangan sertifigkasi pppk paruh waktu ? 
tak ubahnya guru asn,  nominal tunjangan sertifikasi untuk guru pppk paruh waktu sama, yakni setara  dengan satu kali gaji pokok bulanan. 
menurut peraturan menpan rb no. 16 tahun 2025, gaji untuk pppk paruh waktu sama dengan gaji yang diterima ketika mereka berada dalam posisi honorer. jumlah maksimumnya sama dengan upah minimum yang ditetapkan di daerah tempat guru pppk paruh waktu ditugaskan. 
tunjangan yang menjadi hak guru pppk honorer ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 
kesejahteraan guru memang menjadi fokus utama kemendikbud saat ini. menurut menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), abdul muti, peningkatan kesejahteraan guru dapat meningkatkan kualitas guru.
"guru yang berkualitas, guru yang bermutu, dan guru yang hebat ditentukan oleh kesejahteraan guru," ujarnya.
dengan adanya tunjangan profesi tersebut diharapkan dapat memotivasi para dosen honorer pppk dalam menjalankan tugasnya. (**)