12 Program Helmi - Mian Diakomodir dalam RPJMD Provinsi Bengkulu, Berikut Daftarnya

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tengah mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2026. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu terpilih, Helmi Hasan-Mian dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat pasca dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Bengkulu, Hj Yuliswani SE MM mengatakan,  pihaknya akan melakukan sinkronisasi antara program-program prioritas gubernur dan wagub terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045 yang telah ada.

"Kita akan sinkronkan program prioritas gubernur dan wagub terpilih dengan RPJMD," terang Yulis dalam Forum Konsultasi RKPD 2026, di Grage Hotel Bengkulu pada Kamis, 23 Januari 2025.

BACA JUGA:Truk Angkutan Batu Bara Dilarang Melintas di Kabupaten Lebong

BACA JUGA:Murman Makin Terpojok dalam Sidang Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma, Begini Keterangan Saksi

Dijelaskannya, sinkronisasi program prioritas gubernur dan wagub terpilih dengan RKPD menjadi penting dilakukan. Nantinya, RKPD yang telah disusun bisa disinkronkan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026.

"Nanti kita lihat. Contohnya, program kesejahteraan bisa masuk prioritas pertama. Lalu program infrastruktur bisa dimasukkan program kerja prioritas yang mana. Jadi itu yang kita sinkronkan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Yuli,s forum konsultasi RKPD dirancang untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Forum ini menjadi sarana penting bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen lainnya untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah," ungkap Yulis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rosjonsyah mengatakan, forum konsultasi publik juga dilaksanakan untuk menangkap isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Terutama dalam menampung masukan bagi para stakeholder dalam merealisasikan kerja pemerintah.

"Tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026," tuturnya.

Rosjonsyah menegaskan, tahun ini adalah tahun transisi kepemimpinan kepala daerah. Maka tahun transisi kepemimpinan menjadi periode yang penuh tantangan. Namun akan membawa peluang untuk penyegaran kebijakan pembangunan di daerah.

"Situasi ini perlu kita mengedepankan prinsip-prinsip eksklusivitas, transparansi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa RKPD tahun 2026 menjadi dokumen yang mampu mengakomodasi fisik baru pimpinan terpilih tanpa mengabaikan sambungan pembangunan," tegasnya.