Jadwal dan Mekanisme PPPK Paruh Waktu Resmi Mendapatkan NIP, Simak Penjelasannya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 27 Jan 2025 - 07:07

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id – Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi skema baru yang ditawarkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja berbasis kontrak dalam sektor pelayanan publik.

Program ini memberikan peluang bagi pelamar yang telah mengikuti seleksi PPPK namun tidak lolos akibat keterbatasan formasi jabatan.

Kini, mereka dapat dialihkan sebagai PPPK Paruh Waktu dan tetap memiliki kesempatan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

PPPK Paruh Waktu merupakan inovasi pemerintah untuk mengakomodasi pelamar yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki formasi jabatan.

Mereka akan bekerja dengan status paruh waktu (part-time) sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Menariknya, mereka tetap akan mendapatkan NIP sebagai pengakuan resmi sebagai ASN, serta gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau gaji yang diterima sebelumnya.

"PPPK Paruh Waktu ini memberikan solusi bagi pelamar yang sudah memenuhi kualifikasi namun belum mendapatkan formasi jabatan. Penyesuaiannya tetap bergantung pada kebutuhan organisasi," ujar Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja.

Menurut Aba Subagja, proses penerbitan NIP PPPK Paruh Waktu dilakukan maksimal tiga bulan setelah pengumuman hasil seleksi, asalkan memenuhi semua persyaratan jabatan.

Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu diatur dalam Diktum ke-28 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Usulan Rincian Kebutuhan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK): Instansi terkait mengajukan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.

2. Penetapan Rincian Kebutuhan: Rincian kebutuhan yang diajukan PPK disetujui untuk setiap instansi pemerintah.

3. Pengajuan Penerbitan NIP ke BKN: PPK mengajukan permohonan penerbitan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan.

4. Penerbitan NIP oleh BKN: Kepala BKN menetapkan NIP dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pengajuan.

jadwal dan mekanisme pppk paruh waktu resmi mendapatkan nip, simak penjelasannya                            harianbengkuluekspress.id – program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu menjadi skema baru yang ditawarkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja berbasis kontrak dalam sektor pelayanan publik. 
program ini memberikan peluang bagi pelamar yang telah mengikuti seleksi pppk namun tidak lolos akibat keterbatasan formasi jabatan.
 kini, mereka dapat dialihkan sebagai pppk paruh waktu dan tetap memiliki kesempatan mendapatkan nomor induk pegawai (nip).
pppk paruh waktu merupakan inovasi pemerintah untuk mengakomodasi pelamar yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki formasi jabatan.
baca juga:laksanakan instruksi presiden untuk efisiensi anggaran 2025, ini yang dilakukan pemkab mukomuko
baca juga:pppk petugas kebersihan terkendala ijazah, ini penjelasan kepala dlh kota bengkulu 
 mereka akan bekerja dengan status paruh waktu (part-time) sesuai kebutuhan instansi pemerintah. menariknya, mereka tetap akan mendapatkan nip sebagai pengakuan resmi sebagai asn, serta gaji sesuai upah minimum provinsi (ump) atau gaji yang diterima sebelumnya.
"pppk paruh waktu ini memberikan solusi bagi pelamar yang sudah memenuhi kualifikasi namun belum mendapatkan formasi jabatan. penyesuaiannya tetap bergantung pada kebutuhan organisasi," ujar plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja.
menurut aba subagja, proses penerbitan nip pppk paruh waktu dilakukan maksimal tiga bulan setelah pengumuman hasil seleksi, asalkan memenuhi semua persyaratan jabatan. 
mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu diatur dalam diktum ke-28 kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, dengan tahapan sebagai berikut:
1. usulan rincian kebutuhan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk): instansi terkait mengajukan rincian kebutuhan pppk paruh waktu berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.
2. penetapan rincian kebutuhan: rincian kebutuhan yang diajukan ppk disetujui untuk setiap instansi pemerintah.
3. pengajuan penerbitan nip ke bkn: ppk mengajukan permohonan penerbitan nip ke badan kepegawaian negara (bkn) dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan.
4. penerbitan nip oleh bkn: kepala bkn menetapkan nip dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pengajuan.
5. pengangkatan pppk paruh waktu: ppk mengeluarkan surat keputusan (sk) pengangkatan berdasarkan nip yang telah diterbitkan.
"proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap keputusan sesuai dengan evaluasi kebutuhan instansi pemerintah," tambah aba subagja.
baca juga:3 honorer di seluma diduga siluman lulus pppk, dilaporkan ke dprd, ini orangnya berikut alasannya
baca juga:jadi pppk paruh waktu, ini keuntungan yang didapat honorer
peluang untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu sangat bergantung pada kebutuhan pemerintah di masing-masing instansi.
 selain mendapatkan nip, para pppk paruh waktu juga akan menerima gaji sesuai ump di wilayah mereka atau gaji sebelumnya, sesuai peraturan terbaru yang berlaku.
namun, pemerintah menegaskan bahwa keputusan akhir pengangkatan tetap bergantung pada evaluasi kebutuhan organisasi.
 oleh karena itu, para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi diimbau untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi pemerintah.
pengangkatan pppk paruh waktu menjadi inovasi yang memberikan harapan baru bagi pelamar pppk yang belum mendapatkan formasi jabatan. 
proses penerbitan nip dan pengangkatan sebagai pppk paruh waktu memberikan kejelasan mekanisme yang transparan dan terintegrasi.
baca juga:honorer tak lulus pppk penuh waktu diangkat jadi pppk paruh waktu, ini syaratnya
baca juga: 933 orang mendaftar pppk tahap ii, ini jadwal tesnya 
dengan skema ini, pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sambil memberikan pengakuan resmi kepada pelamar.
bagi para pelamar, penting untuk tetap mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah guna memastikan proses berjalan lancar. 
pemerintah juga menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen menciptakan sistem asn yang adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan zaman. (**)