Alur Pelabuhan Pulau Baai Dangkal Belum Ada Solusi, Surat ke Presiden Belum Ada Jawaban

Harianbengkuluekspress.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr H Rosjonsyah telah mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengatasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Namun sejak surat tersebut disampaikan pada 24 Januari 2025 lalu, belum ada jawaban dari Presiden.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menhub, Mendagri, Menteri BUMN, Dirjen Hubla, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemen Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Dirut PT Pelindo, dan kepala KSOP kelas III Pulau Baai Bengkulu.

Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA Denni SH MH mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari presiden, atas surat yang telah diberikan tersebut. Mengingat saat ini, kondisi pendangkalan alur dan abrasi kolam pelabuhan semakin mengkhawatirkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ada tanggapan dari presiden," terang Denni, Minggu 9 Februari 2025.

BACA JUGA:BBM Subsidi untuk Nelayan Rawan Disalahgunakan, Pemprov Bengkulu Sampaikan Pesan Khusus

BACA JUGA:Dana Hibah Rumah Ibadah di APBD Provinsi Bengkulu Dihapus, Tahun Lalu Dianggarkan Segini

Dijelaskannya, surat tersebut untuk meminta kesempatan menyampaikan langsung kondisi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ke Presiden. Undangan ke Istana Negara menjadi penting agar ada solusi cepat mengatasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

"Kita ingin Pak Plt Gubernur, bisa cepat diundang ke Istana dan langsung bertemu dengan pak presiden," tegasnya.

Denni menegaskan, pemprov telah berupaya mencari solusi untuk mengatasi alur pelabuhan. Hanya saja, belum mendapatkan titik temu. Meskipun telah ada rencana kerjasama dengan jasa pelabuhan untuk melakukan pengerukan alur.

Hanya saja, membutuhkan anggaran cukup tinggi, hingga belum ada titik temu mengatasi masalah tersebut. Maka ketika nantinya direspons pemerintah pusat,  percepatan penanganan pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai bisa dilakukan.

"Kalau di daerah tidak mungkin lagi, maka kita harap pemerintah pusat yang mengakomodirnya," ungkap Denni.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Sumardi MM mengatakan, penanganan pendangkalan alur pelabuhan masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

"Kita selaku lembaga legislatif, dengan didampingi KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu sudah datang ke Kemenhub RI. Dari koordinasi, ternyata sama sekali tidak ada anggaran yang tersedia untuk pengerukan alur di Kemenhub," terang Sumardi.

Sumardi menjelaskan, keberadaan Pelabuhan Pulau Baai merupakan otoritas penuh Kemenhub RI. Sementara PT Pelindo hanya sebatas operator dari pelabuhan tersebut. Artinya, PT Pelindo bukan pemilik pelabuhan.