Dana Hibah Rumah Ibadah di APBD Provinsi Bengkulu Dihapus, Tahun Lalu Dianggarkan Segini

Reporter: Eko |

Editor: Dendy S |

Minggu , 09 Feb 2025 - 22:14

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Bengkulu Ferry Ernez Parera menjelaskan soal dana hibah untuk rumah ibadah.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu meniadakan alokasi dana hibah untuk bantuan rumah ibadah pada tahun 2025 ini.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Bengkulu Ferry Ernez Parera SSTP MSi mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

"Berdasarkan data yang kami dapat, tahun ini sementara waktu hibah ditiadakan," terang Ferry, Minggu, 9 Februari 2025.

Dijelaskannya, kebijakan penghapusan anggaran dana hibah rumah ibadah bukan berarti melarang pemberian hibah. Namun lebih pada memprioritaskan kegiatan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Mendahulukan kegiatan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur," bebernya.

Menurut Ferry, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tidak menutup kemungkinan dana hibah akan kembali dialokasikan. Apalagi tahun 2024 lalu, Pemprov Bengkulu telah mengalokasikan dana hibah untuk rumah ibadah hingga Rp 6,1 miliar.

Dari 373 usulan, sekitar 140 rumah ibadah diberikan bantuan dana hibah. Sementara tahun 2025, alokasi anggarannya tidak begitu jauh.

Sebab, berdasarkan pengusulan belanja hibah untuk APBD Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis Kinerja (Sipanggar Baja). Total permohonan bantuan itu sampai 337 permohonan tahun 2025, yang diusulkan pada tahun 2024. Baik untuk pembangunan rumah ibadah hingga bantuan hibah pendidikan.

"Jadi ditiadakan dulu sementara waktu," tegasnya.

Ferry mengatakan, saat ini Pemprov Bengkulu lebih fokus pada kebijakan pusat untuk menyukseskan program presiden. Anggaran yang dialokasikan tentu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kita lebih fokus pada kebijakan pusat, menyukseskan program presiden," tutup Ferry. (151)

dana hibah rumah ibadah di apbd provinsi bengkulu dihapus, tahun lalu dianggarkan segini                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu meniadakan alokasi dana hibah untuk bantuan rumah ibadah pada tahun 2025 ini.
kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pemkesra) setdaprov bengkulu ferry ernez parera sstp msi mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri (kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran.
"berdasarkan data yang kami dapat, tahun ini sementara waktu hibah ditiadakan," terang ferry, minggu, 9 februari 2025.
dijelaskannya, kebijakan penghapusan anggaran dana hibah rumah ibadah  bukan berarti melarang pemberian hibah. namun lebih pada memprioritaskan kegiatan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
baca juga:hut kabupaten mukomuko diperingati sederhana, sejumlah kegiatan ditiadakan
baca juga:kerugian negara dugaan korupsi dprd kepahiang jadi rp 14 miliar, jaksa kembali panggil sejumlah saksi
"mendahulukan kegiatan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur," bebernya.
menurut ferry, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tidak menutup kemungkinan dana hibah akan kembali dialokasikan. apalagi tahun 2024 lalu, pemprov bengkulu telah mengalokasikan dana hibah untuk rumah ibadah hingga rp 6,1 miliar. 
dari 373 usulan, sekitar 140 rumah ibadah diberikan bantuan dana hibah. sementara tahun 2025, alokasi anggarannya tidak begitu jauh.
sebab, berdasarkan pengusulan belanja hibah untuk apbd tahun anggaran 2025 juga dilakukan secara elektronik melalui sistem perencanaan anggaran hibah berbasis kinerja (sipanggar baja). total permohonan bantuan itu sampai 337 permohonan tahun 2025, yang diusulkan pada tahun 2024. baik untuk pembangunan rumah ibadah hingga bantuan hibah pendidikan.
"jadi ditiadakan dulu sementara waktu," tegasnya.
ferry mengatakan,  saat ini pemprov bengkulu lebih fokus pada kebijakan pusat untuk menyukseskan program presiden. anggaran yang dialokasikan tentu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"kita lebih fokus pada kebijakan pusat, menyukseskan program presiden," tutup ferry. (151)

Tag

Share