Tenaga Non ASN di Kepahiang Didata Ulang, Ini Tujuannya

harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang saat ini mulai melakukan pendataan kembali terkait jumlah tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer di sejumlah OPD. Dalam pelaksanaanya, Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang memastikan bahwa  tidak seluruh tenaga non ASN atau honorer dapat diinput dan didata oleh masing-masing OPD.

Kepala BKDPSDM Kabupaten Kepahiang, Ir Nyayu Elia Hasanah MSi melalui Kabid Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian, Bahru Rozi menerangkan, tenaga non ASN yang bisa didata oleh Pemkab Kepahiang ini memiliki kriteria khusus. Sehingga bagi tenaga non ASN yang tidak masuk dalam kategori yang dibutuhkan, maka tidak dapat didata kembali. Beberapa kriteria ini, dijelaskan Rozi, meliputi tenaga non ASN yang masa kerjanya tidak terputus sampai dengan periode 31 Desember 2024 serta tenaga non ASN yang minimal sudah mengabdi selama 2 tahun.

"Jadi memang tidak seluruhnya, hanya yang masuk kriteria saja. Kriteria yangdiminta kemarin adalah khusus bagi tenaga non ASN yang masa kerjanya tidak terputus dan minimal sudah mengabdi dua tahun," ujar Rozi.

BACA JUGA:Pelajar di Benteng Diduga Dijual ke Pria Hidung Belang, Segini Harganya

BACA JUGA:Ipda Provinsi Bengkulu Lakukan Pemeriksaan di Kaur, Ini Penyebabnya

Rozi menjelaskan, bahwa sampai saat ini, pihaknya belum merincikan terkait rekapitulasi data jumlah tenaga non ASN di masing-masing OPD tersebut. Hal ini lantaran sampai dengan saat ini, masih ada banyak OPD yang belum 

melampirkan usulan jumlah tenaga non ASN tersebut kepada pihaknya.

"Saat ini belum ada jumlah pastinya, karena beberapa OPD juga belum melampirkan usulannya. Jadi kita tunggu dulu yang masih belum," sampainya.

Sementara Bupati Kepahiang, Dr Ir H Hidayattullah Sjahid, MM IPU menjelaskan, pendataan honorer atau THL ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Pendataan honorer yang dilakukan, baik terhadap honorer yang sudah terdaftar dalam data base BKN maupun honorer yang belum terdaftar di data base BKN. 

Menurut Bupati, kemungkinan tenaga honorer atau THL atau tenaga non ASN ini didata kembali bukan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, PPPK paruh waktu ataupun CPNS 2025. 

Hanya saja untuk memastikannya, Pemkab Kepahiang masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Sekarang seleksi PPPK penuh waktu sedang bergulir, khusus bagi yang sudah masuk database BKN RI. Nah yang belum, pemerintah pusat menginstruksikan 

daerah untuk segera mendata kembali, apakah bisa dimasukkan ke dalam PPPK paruh waktu, penuh waktu ataupun CPNS 2025," ujar Bupati.  (doni)