Meski Ada Efisiensi Anggaran, Kemenag Tetap Bayar Intensif Guru, Begini Ketentuannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 16 Feb 2025 - 12:50

logo Kemenag -istimewa/bengkuluekspress-

meski ada efisiensi anggaran, kemenag tetap bayar intensif guru, begini ketentuannya                             harianbengkuluekspress.id- kementerian agama (kemenag) akan tetap memberikan tunjangan insentif kepada guru non-pns  mulai jenjang pendidikan raudlatul athfal (ra) dan madrasah pada tahun ini. 
direktur jenderal pendidikan islam (dirjen pendis) suyitno membenarkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif bagi guru non-pns raudhatul athfl (ra) dan madrasah pada tahun ini.
"meskipun ada efisiensi, kementerian agama telah sepakat dengan dpr dalam rapat kerja mengenai alokasi anggaran tunjangan insentif bagi guru non-pns ra dan madrasah," kata suyitono. 
dikatakannya, pemberian tunjangan insentif ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa
tunjangan insentif diberikan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar. 
baca juga:memperlancar pembuangan racun, ini manfaat kumis kucing dan cara penggunaanya 
baca juga:orang tua wajib tahu, berikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas, potensi gratifikasi, ini penjelasan kpk 
guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan. 
"ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru," katanya. 
tunjangan insentif ini akan disalurkan secara bertahap, saat kemenag sedang menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan guru non pns di ra dan madrasah.
disisi lain, kepala bidang guru dan tenaga kependidikan (gtk) madrasah kemenag,thobib al-ayhar,  juknis tersebut antara lain mengatur kriteria guru yang berhak menerima tunjangan insentif.
guru calon penerima wajib memenuhi kriteria tunjangan intensif sebagai berikut:
berikut kriteria guru ra dan madrasah penerima tunjangan insentif:
1. aktif mengajar di ra, mi, mts atau ma/mak dan terdaftar di program sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan kementerian agama (simpatika);
2. belum lulus sertifikasi;
3. memiliki nomor ptk kementerian agama (npk) dan/atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk);
4. guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan kementerian agama;
5. berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah, kepala madrasah negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangkа waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus. 
ddan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari kementerian agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama (dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi). 
baca juga:efisiensi anggaran hingga pelaksanaan wfh, kemdiktisaintek terbitkan surat edaran resmi, begini instruksinya 
baca juga:dugaan guru aniaya siswa diproses, begini penjelasan kapolresta bengkulu
6. memenuhi kualifikasi akademik s-1 atau d-iv;
7. memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
8. bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari diРА kementerian agama;
9. belum usia pensiun (60 tahun);
10. tidak beralih status dari guru ra dan madrasah;
11. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain ra/madrasah;
12. tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
13. tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh simpatika (dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar).
*penghentian pemberian tunjangan insentif*
tunjangan insentif, kata thobib, akan dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:
a. meninggal dunia, apabila penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut;
b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
c. tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru ra dan madrasah;
d. diangkat menjadi casn, baik sebagai guru atau lainnya, di kementerian agama atau di instansi lainnya;
e. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada ra dan madrasah, atau
f. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.(**)