RKPD 2026 Mukomuko Mulai Disusun, Ini yang Jadi Prioritas Utama

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Rabu , 19 Feb 2025 - 07:40

Pemkab Mukomuko resmi memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik-Endi/Bengkuluekspress-

- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): 2 usulan

- Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora): 18 usulan

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 3 usulan

- Dinas Perikanan: 1 usulan

- Dinas P2KPP3A (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk): 2 usulan

- PDAM: 1 usulan

Dengan dominasi usulan pembangunan infrastruktur, Pemkab Mukomuko berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aksesibilitas, konektivitas, dan fasilitas publik lainnya.

Pemkab Mukomuko mengusung tema besar dalam RKPD 2026, yakni "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan Kesejahteraan yang Inklusif, Didukung Pemerataan Infrastruktur, serta Peningkatan Daya Saing SDM Berbasis Kearifan Lokal."

Menurut Gianto, tema ini dipilih untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM).

"Kami ingin RKPD 2026 mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi daerah," jelasnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting Mukomuko, di antaranya:

- Wakil Bupati Mukomuko, Wasri

- Sekretaris Daerah Mukomuko, Dr. Abdiyanto

- Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE

- Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

rkpd 2026 mukomuko mulai disusun, ini yang  jadi prioritas utama                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko resmi memulai penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2026 dengan menggelar forum konsultasi publik.
 kegiatan yang berlangsung di aula kantor bappeda mukomuko pada selasa 18 februari 2025 ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
dalam forum ini, pembangunan infrastruktur kembali menjadi usulan paling dominan, mencerminkan pentingnya peningkatan fasilitas publik sebagai kunci kemajuan daerah.
kepala bappeda kabupaten mukomuko, h. gianto, sh, m.si, menyampaikan bahwa penyusunan rkpd bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
baca juga:pemkab mukomuko izinkan pasar malam hut ke-22, satpol pp perketat pengamanan rumah adat
baca juga:dprd bu sidak gedung dinkes putus kontrak, telan anggaran rp4,9 miliar, progres pekerjaan baru segini
"forum ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menentukan arah pembangunan mukomuko ke depan. dengan melibatkan berbagai pihak, kami ingin memastikan rkpd 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi-misi pembangunan daerah," ujar gianto.
dalam penyusunannya, rancangan awal rkpd 2026 mengacu pada berbagai kebijakan perencanaan nasional dan daerah, termasuk:
- rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) kabupaten mukomuko tahun 2025-2045
- rencana pemerintah daerah (rpd) kabupaten mukomuko tahun 2023-2026
- rancangan awal rkpd provinsi bengkulu
- rencana kerja pemerintah pusat
- program strategis nasional
- pedoman penyusunan rkpd 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati mukomuko terpilih
menurut gianto, penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa rkpd kabupaten mukomuko tidak hanya fokus pada pembangunan daerah tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional.
"kami ingin memastikan bahwa rkpd ini tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal tetapi juga mendukung kebijakan strategis nasional agar pembangunan mukomuko berjalan lebih optimal," tambahnya.
hasil rekapitulasi usulan prioritas dari musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) tahun 2026 menunjukkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi fokus utama masyarakat.
dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) menerima 270 usulan, menjadikannya sektor dengan jumlah usulan tertinggi. 
ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya.
baca juga: nikah dini rentan kdrt dan cerai, ini imbauan kepala dinas kesehatan provinsi bengkulu
baca juga:pemkab bu diminta tingkatkan kapasitas aparatur desa untuk kelola data ini
berikut daftar jumlah usulan prioritas berdasarkan opd:
- dinas pupr: 270 usulan
- dinas pendidikan: 47 usulan
- dinas kesehatan: 36 usulan
- dinas pertanian: 71 usulan
- dinas perkim: 5 usulan
- dinas perhubungan: 4 usulan
- dinas perdagangan dan perindustrian (disperindag): 1 usulan
- dinas lingkungan hidup (dlh): 2 usulan
- dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga (disparpora): 18 usulan
- dinas komunikasi dan informatika (kominfo): 3 usulan
- dinas perikanan: 1 usulan
- dinas p2kpp3a (pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk): 2 usulan
- pdam: 1 usulan
dengan dominasi usulan pembangunan infrastruktur, pemkab mukomuko berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aksesibilitas, konektivitas, dan fasilitas publik lainnya.
pemkab mukomuko mengusung tema besar dalam rkpd 2026, yakni "penguatan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan yang inklusif, didukung pemerataan infrastruktur, serta peningkatan daya saing sdm berbasis kearifan lokal."
menurut gianto, tema ini dipilih untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan daya saing sumber daya manusia (sdm).
"kami ingin rkpd 2026 mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi daerah," jelasnya.
forum konsultasi publik rkpd 2026 ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting mukomuko, di antaranya:
- wakil bupati mukomuko, wasri
- sekretaris daerah mukomuko, dr. abdiyanto
- wakil ketua i dprd mukomuko, wisnu hadi, se
- para kepala organisasi perangkat daerah (opd)
- tamu undangan dari berbagai sektor terkait
forum ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten mukomuko tahun 2026, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan perencanaan yang lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran.
baca juga:antisipasi gepeng musim ramadan, ini kata kepala dinsos kota bengkulu
baca juga:target 6 ribu ton beras, ini kata subkor prroduksi dinas ketahanan pangan dan pertanian (dkpp) kota bengkulu,
dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, diharapkan rkpd 2026 mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
"kami berharap hasil dari konsultasi ini benar-benar bisa mencerminkan harapan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan warga mukomuko," pungkas gianto.
dengan perencanaan yang lebih terarah dan kolaborasi antara pemerintah, dprd, dan masyarakat, rkpd 2026 diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mewujudkan mukomuko yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional. (**)