Terbaru, Kemendagri Terbitkan Surat, Mekanisme Penggajian PPPK Paruh Waktu, Ini Isinya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 21 Feb 2025 - 14:32

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Pemerintah daerah dilarang mengangkat pejabat non-ASN di luar ketentuan perundang-undangan. Dalam hal terjadi ketidak patuhan, daerah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk menggaji pegawai non-ASN tersebut.

Peraturan ini mengacu pada Surat Menteri PANRB No B/5993/M.SM.01.00/2024, tertanggal 12 Desember 2024.

4. Penggajian Non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN

Pekerja non-ASN yang tidak tercatat dalam database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetapu masih menjalani proses seleksi sesuai dengan surat Menteri PANRB No B/5993/M.SM.01.00/2024, Mereka berhak menerima gaji sesuai aturan yang berlaku.

Surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri ini memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang selama ini menghadapi ancaman PHK.

Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN), Adiba mengatakan surat tersebut merupakan solusi atas masalah gaji yang selama ini menjadi masalah terbesar bagi para tenaga honorer.

Dengan adanya surat tersebut, Pemerintah dapat memastikan bahwa gaji tenaga honorer R2 dan R3 dianggarkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan mereka dalam sistem kepegawaian hingga peralihan ke sistem PPPK paruh waktu, tukasnya. (**)

terbaru, kemendagri terbitkan surat,  mekanisme penggajian pppk paruh waktu, ini isinya                             harianbengkuluekspress.id - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian kembali merilis surat resmi yang mengatur tentang pppk honorer. 
surat tersebut ditujukan kepada para tenaga honorer kategori r2 dan r3 dan secara khusus menyangkut struktur gaji dan anggaran.
dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa tenaga honorer r2 dan r3 yang diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (phk) berhak mendapatkan perlindungan. 
sebelumnya, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) bersama badan kepegawaian negara (bkn) telah merencanakan untuk menerima pengangkatan honorer menjadi ppk pada tahun 2024. 
baca juga:cara cek hasil seleksi pppk tahap 2 dikonfirmasi, link serta tutorial metode sanggah
baca juga:pppk tahap ii bengkulu utara, 787 pelamar dinyatakan tms, 98 peserta ajukan sanggah 
saat ini, terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer tanpa kualifikasi kepegawaian yang jelas dalam database bkn. dari jumlah tersebut, sebanyak 1 juta tenaga honorer diangkat menjadi pppk dan ditempatkan sesuai kebutuhan. 
sedangkan sisanya, ditempatkan dalam skema pppk paruh waktu sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan masing-masing. 
berikut ini adalah kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam skema pppk paruh waktu: 
1. honorer yang terdaftar dalam database bkn dan telah mengikuti seleksi cpns 2024 namun dinyatakan tidak lulus, serta melamar formasi pada seleksi pppk tahap kedua.
2. honorer yang terdata di database bkn dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahap pertama tetapi tidak berhasil memenuhi kebutuhan formasi yang tersedia.
3. honorer yang belum terdaftar dalam database bkn tetapi telah bekerja secara aktif di instansi pemerintah selama minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus tanpa jeda.
4. honorer guru lulusan pendidikan profesi guru (ppg) yang tercatat dalam pangkalan data kelulusan ppg di kementerian pendidikan dasar dan menengah.
5. guru yang bekerja di sekolah swasta dan memperoleh rekomendasi dari instansi tempat mereka bertugas.
baca juga:hadapi australia dan bahrain, patrick kluivert panggil 27 pemain timnas indonesia, ada nama kejutan
baca juga:ratusan pelamar pppk tahap ii gugur administrasi, ini penyebabnya
namun, menyusul implementasi arahan presiden prabowo subianto tentang efisiensi anggaran, banyak instansi mulai melakukan phk terhadap honorer yang tidak lulus seleksi pppk pada tahun 2024.
 selain itu, beberapa instansi juga menerapkan kebijakan untuk memberhentikan jabatan honorer kategori r2 dan r3 yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. hal ini diperparah dengan adanya ketidakpastian, terutama terkait anggaran gaji tenaga honorer yang diberhentikan.
menanggapi situasi ini, kementerian dalam negeri memberikan pedoman tentang anggaran gaji untuk pppk paruh waktu melalui surat terbaru, 900.1.1/664/keuda, yang dikeluarkan pada 14 februari 2025. surat tersebut ditandatangani plt. direktur jenderal bina keuangan daerah kemendagri, horas panjaitan. 
surat itu berisi empat poin penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola gaji pppk paruh waktu.
point penting surat terbaru dari kemendagri meliputi : 
1.  kelanjutan  kerja dan gaji tenaga non asn 
tenaga non-asn yang masih dalam proses seleksi dapat terus bekerja seperti sebelumnya dan menerima gaji yang sama. gaji bersumber  dari anggaran belanja  jasa 
baca juga:kejari bengkulu raih penghargaan ini, walikota beri apresiasi
baca juga:8 pedagang pertamini di rawa makmur ditegur dishub kota bengkulu, berikut alasannya
2. penganggaran gaji pppk paruh waktu pasca pengangkatan
setelah pengangkatan menjadi asn pppk, gaji akan diatur sesuai dengan kode rekening yang tercantum dalam keputusan menteri dalam negeri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah.
ketentuan ini juga mengacu pada surat pelaksana tugas sekretaris jenderal kementerian dalam negeri nomor 900.1.1/227/sj tertanggal 16 januari 2025. 
3. larangan pengangkatan pejabat non-asn di luar aturan 
pemerintah daerah dilarang mengangkat pejabat non-asn di luar ketentuan perundang-undangan. dalam hal terjadi ketidak patuhan, daerah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk menggaji pegawai non-asn tersebut.
peraturan ini mengacu pada surat menteri panrb no b/5993/m.sm.01.00/2024, tertanggal 12 desember 2024.
4. penggajian non asn yang tidak terdaftar dalam database bkn
pekerja non-asn yang tidak tercatat dalam database pegawai non-asn badan kepegawaian negara (bkn) tetapu masih  menjalani proses seleksi sesuai dengan surat menteri panrb no b/5993/m.sm.01.00/2024, mereka berhak menerima gaji sesuai aturan yang berlaku. 
surat resmi dari kementerian dalam negeri ini memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer kategori r2 dan r3 yang selama ini menghadapi ancaman phk. 
 ketua aliansi honorer nasional (ahn), adiba mengatakan surat tersebut merupakan solusi atas masalah gaji yang selama ini menjadi masalah terbesar bagi para tenaga honorer. 
dengan adanya surat tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa gaji tenaga honorer r2 dan r3 dianggarkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan mereka dalam sistem kepegawaian hingga peralihan ke sistem pppk paruh waktu, tukasnya. (**)