FGD Evaluasi Pilkada Mukomuko, Partisipasi Anjlok dan Maraknya Isu Money Politik, KPU Siap Lakukan Perbaikan

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 27 Feb 2025 - 09:01

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi Pilkada serentak 2024,-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi Pilkada serentak 2024, yang berlangsung di Aula Hotel Bumi Batuah, Kecamatan Kota Mukomuko, Rabu 26 Februari 2025.

Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah penurunan angka partisipasi pemilih serta maraknya isu money politik yang memengaruhi proses demokrasi di daerah tersebut.

Menurut data KPU, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 hanya mencapai 77 persen, menurun signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya yang berada di angka 81 persen ke atas.

Beberapa peserta FGD menyoroti kurangnya sosialisasi KPU sebagai salah satu faktor utama menurunnya angka partisipasi pemilih.

"Angka partisipasi pemilih hanya sekitar 77 persen, mengalami penurunan cukup besar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU," ujar salah satu peserta FGD, Ery Yanto.

Ia membandingkan dengan Pilkada sebelumnya, di mana KPU dinilai lebih aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai platform, termasuk media massa.

Menurutnya, kehadiran informasi yang lebih luas dan intensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

"Dulu KPU gencar melakukan sosialisasi, terutama melalui media massa, sehingga masyarakat lebih sadar dan mau berpartisipasi dalam pemilihan. Sekarang sosialisasi kurang maksimal, banyak warga yang bahkan tidak tahu jadwal Pilkada," jelasnya.

Ia juga menyoroti keterbukaan anggaran sosialisasi, yang dinilai perlu dievaluasi agar dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Sosialisasi itu penting supaya masyarakat memahami jadwal dan cara menggunakan hak pilihnya. KPU perlu lebih transparan dalam penggunaan anggaran sosialisasi agar benar-benar berdampak," tambahnya.

Selain minimnya sosialisasi, beberapa peserta juga menyoroti isu money politik yang masih marak di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Amris Tanjung, yang menilai bahwa praktik politik uang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih.

"Turunnya jumlah pengguna hak suara bukan hanya karena kurangnya sosialisasi, tapi juga dipengaruhi oleh isu money politik. Masyarakat yang terbiasa menerima sesuatu dari kandidat, saat tidak ada yang memberi, akhirnya tidak datang ke TPS," ungkap Amris.

fgd evaluasi pilkada mukomuko, partisipasi anjlok dan maraknya isu money politik, kpu siap lakukan perbaikan                            harianbengkuluekspress.id – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko menggelar focus group discussion (fgd) dalam rangka evaluasi pilkada serentak 2024, yang berlangsung di aula hotel bumi batuah, kecamatan kota mukomuko, rabu 26 februari 2025.
acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya. salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah penurunan angka partisipasi pemilih serta maraknya isu money politik yang memengaruhi proses demokrasi di daerah tersebut.
menurut data kpu, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2024 hanya mencapai 77 persen, menurun signifikan dibandingkan pilkada sebelumnya yang berada di angka 81 persen ke atas.
beberapa peserta fgd menyoroti kurangnya sosialisasi kpu sebagai salah satu faktor utama menurunnya angka partisipasi pemilih.
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami hujan lebat hari ini, kamis 27 februari 2025, waspadalah!
baca juga:cegah kecurangan, pemkab mukomuko perketat pengawasan timbangan di pasar
"angka partisipasi pemilih hanya sekitar 77 persen, mengalami penurunan cukup besar dibandingkan pilkada sebelumnya. menurut saya, salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh kpu," ujar salah satu peserta fgd, ery yanto.
ia membandingkan dengan pilkada sebelumnya, di mana kpu dinilai lebih aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai platform, termasuk media massa. 
menurutnya, kehadiran informasi yang lebih luas dan intensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke tps dan menggunakan hak pilihnya.
"dulu kpu gencar melakukan sosialisasi, terutama melalui media massa, sehingga masyarakat lebih sadar dan mau berpartisipasi dalam pemilihan. sekarang sosialisasi kurang maksimal, banyak warga yang bahkan tidak tahu jadwal pilkada," jelasnya.
ia juga menyoroti keterbukaan anggaran sosialisasi, yang dinilai perlu dievaluasi agar dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
"sosialisasi itu penting supaya masyarakat memahami jadwal dan cara menggunakan hak pilihnya. kpu perlu lebih transparan dalam penggunaan anggaran sosialisasi agar benar-benar berdampak," tambahnya.
selain minimnya sosialisasi, beberapa peserta juga menyoroti isu money politik yang masih marak di masyarakat. hal ini disampaikan oleh amris tanjung, yang menilai bahwa praktik politik uang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih.
"turunnya jumlah pengguna hak suara bukan hanya karena kurangnya sosialisasi, tapi juga dipengaruhi oleh isu money politik. masyarakat yang terbiasa menerima sesuatu dari kandidat, saat tidak ada yang memberi, akhirnya tidak datang ke tps," ungkap amris.
menurutnya, banyak warga yang masih memiliki pemahaman minim terkait pentingnya memilih pemimpin. sebagian besar masih berpikir bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan mereka.
"banyak masyarakat yang berpikir, siapa pun kepala daerahnya, kehidupan mereka tetap sama. maka perlu dilakukan pendidikan politik agar masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin bukan sekadar formalitas, tetapi menentukan arah pembangunan daerah," jelasnya.
kpu mukomuko siap evaluasi dan perbaiki kinerja
menanggapi berbagai masukan yang muncul dalam fgd, ketua kpu mukomuko, marjono, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bahan evaluasi bagi kpu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan.
"melalui fgd ini, kami dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan tahapan pilkada, dari awal hingga akhir. semua saran dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kpu untuk pembenahan ke depannya," ujar marjono.
baca juga:kpu bu gelar fgd untuk evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati 2024
baca juga:dprd seluma segera gelar sertijab bupati dan wabup serta paripurna istimewa, ini jadwalnya
ia juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada di mukomuko, termasuk pemerintah daerah, tni, polri, insan pers, partai politik, serta masyarakat yang turut menjaga kondusivitas selama proses pemilihan berlangsung.
"kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu menyukseskan pemilu dan pilkada di mukomuko. kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik," pungkasnya. 
dengan adanya evaluasi dari kpu mukomuko melalui fgd ini, diharapkan pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dan pelaksanaan yang lebih transparan.
perbaikan dalam strategi sosialisasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pengawasan terhadap money politik menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan agar proses demokrasi di mukomuko semakin matang dan berkualitas. (**)