Resmi, Perizinan Lembaga Amil Zakat Lebih Modern, Kemenag Luncurkan SIMZAT, Menag: Tingkat Transparansi

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Senin , 03 Mar 2025 - 15:15

ilustrasi peluncuran Sistem informasi manajemen zakat -Tangkaplayar/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia memang telah mengambil langkah besar dengan menerapkan digitalisasi otorisasi di lembaga amil zakat (LAZ).

Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerapkan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) dalam proses pembentukan dan perpanjangan izin Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesi

Penerapan sistem Informasi manajemen zakat (SIMZAT) tersebut dituangkan dalam Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 107 Tahun 2025. Degan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses pengesahan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad menuturkan kebijakan ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan tata kelola zakat yang lebih modern.

"Sistem ini kami siapkan agar proses perizinan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Semua pihak bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan akurat," ujar Abu Rokhmad.

Menurutnya, LAZ memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi syariah, khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Oleh karena itu, SIMZAT hadir untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengajukan permohonan perizinan pendirian, perluasan, perwakilan, dan notifikasi unit layanan LAZ berskala nasional.

Keputusan tersebut mencakup sejumlah aspek penting, termasuk tata cara pendirian dan perpanjangan izin LAZ, pembentukan perwakilan LAZ di setiap daerah, dan notifikasi pembentukan unit layanan LAZ skala nasional.

Abu Rokhmad juga menekankan bahwa setiap LAZ wajib memiliki pengawas syariah, yang bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

resmi, perizinan lembaga amil zakat lebih modern,  kemenag luncurkan simzat, menag: tingkat transparansi                            harianbengkuluekspress.id- kementerian agama (kemenag) indonesia memang telah mengambil langkah besar dengan menerapkan digitalisasi otorisasi di lembaga amil zakat (laz). 
seiring perkembangan zaman, direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam (bimas islam) kementerian agama (kemenag) resmi menerapkan sistem informasi manajemen zakat (simzat) dalam proses pembentukan dan perpanjangan izin lembaga amil zakat (laz). 
langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di indonesi
penerapan sistem informasi manajemen zakat (simzat) tersebut dituangkan dalam direktur jenderal bimas islam nomor 107 tahun 2025. degan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses pengesahan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
baca juga: luar biasa, 10 ribu pelajar ikuti pesantren ramadan di daerah ini 
baca juga:pemerintah gelar mudik gratis lebaran 2025, berikut link dan cara daftarnya 
direktur jenderal bimas islam, abu rokhmad menuturkan kebijakan ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan tata kelola zakat yang lebih modern.
"sistem ini kami siapkan agar proses perizinan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. semua pihak bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan akurat," ujar abu rokhmad.
 menurutnya, laz memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi syariah, khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (zis). 
oleh karena itu, simzat hadir untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengajukan permohonan perizinan pendirian, perluasan, perwakilan, dan notifikasi unit layanan laz berskala nasional. 
keputusan tersebut mencakup sejumlah aspek penting, termasuk tata cara pendirian dan perpanjangan izin laz, pembentukan perwakilan laz di setiap daerah, dan notifikasi pembentukan unit layanan laz skala nasional. 
abu rokhmad  juga menekankan bahwa setiap laz wajib memiliki pengawas syariah, yang bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
baca juga:walikota bengkulu pimpin apel perdana, dedy: mari buka lembaran baru, ayo bantu rakyat
baca juga:program 100 hari kerja, tinjau pasar barukoto, ini komitmen walikota bengkulu
"kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat memenuhi standar kepatuhan syariah. oleh karena itu, peran pengawas syariat menjadi sangat penting," jelasnya.
kementerian agama juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengenalan simzat akan mendorong standarisasi pengelolaan zakat di seluruh negeri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laz.
kementerian agama memberikan waktu satu tahun bagi laz yang telah memiliki izin untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru. 
"bagi laz yang telah memiliki izin, akan diberikan masa transisi untuk beradaptasi dengan peraturan ini. hal ini agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan baik tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat," tambah abu. 
kementerian agama juga berkomitmen untuk memastikan proses adaptasi berjalan lancar dengan memberikan dukungan dan sosialisasi kepada laz terkait implementasi simzat.
baca juga:sertijab bupati mukomuko digelar, bupati lama dan baru tidak hadir, begini respon dewan
baca juga:sedekah kuota, inisiatif digital tri permudah pelanggan berbagi kebaikan di bulan ramadan
akses yang lebih mudah dengan adanya keputusan ini, mereka yang ingin mendirikan laz atau memperpanjang izinnya sekarang dapat mengakses layanan ini secara online melalui simzat. 
"kami mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan simzat secara optimal. ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendigitalisasi layanan zakat agar lebih profesional, transparan, dan terpercaya" tegasnya.
abu rokhmad berharap kebijakan digitalisasi ini akan menjadi langkah maju bagi tata kelola zakat di indonesia, mempercepat proses perizinan serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana masyarakat.(**)