Pemprov Siap Investigasi Solar, Ini yang akan Dilakukan

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Senin , 01 Jan 2024 - 22:36

RIO/BE Antrean kendaraan yang didominasi dump truk menunggu pasokan biosolar masuk ke SPBU KM 8 Kota Bengkulu, Kamis 28 Desember 2023.--

pemprov siap investigasi solar, ini yang akan dilakukan                            bengkulu, be - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu siap mengambil langkah investigatif untuk menyikapi persoalan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. terutama jenis bio solar yang sejauh ini terus dikeluhkan masyarakat.
gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah mengatakan, persoalan bbm bersubsidi khususnya jenis bio solar menjadi perhatian serius pihaknya pada tahun 2023. baik dari sisi pendistribusian ataupun penggunaannya.
"karena tidak bisa dipungkiri dari tahun ke tahun persoalan bio solar, yang ditandai dengan antrian panjang kendaraan di spbu masih saja terjadi di provinsi bengkulu," terang rohidin, minggu 31 desember 2023.
rohidin mengatakan, pihaknya menilai langkah investigatif harus dilakukan. seperti penelusuran secara menyeluruh terkait kuota dan distribusi bio solar.
"ini mesti kita lakukan segera, mengingat ini salah satu pekerjaan rumah (pr) yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di daerah kita," tuturnya.
rohidin mengatakan, langkah investigatif ini bukan hanya sekadar soal perhitungan angka. melainkan juga mengenai keberlanjutan distribusi bio solar dan dampaknya terhadap masyarakat.
"makanya dalam kesempatan ini kita mengajak seluruh pihak dan elemen masyarkat, termasuk media untuk bersama-sama mengawasi proses ini," tambah rohidin.
tidak hanya itu, rohidin mengatakan, pihaknya selaku pemerintah daerah siap secara terbuka menyampaikan kuota bio solar yang diterima provinsi bengkulu per tahunnya.
"bermodalkan data kuota itu, nanti kita bisa sama-sama menghitung berapa yang didistribusikan. termasuk juga ketepatan sasaran dalam pendistribusiannya," tegasnya.
langkah investigatif ini diambil pemprov bengkulu karena setiap kali pihaknya mengusulkan kuota bio solar ke instansi di tingkat pusat, dinyatakan bahwa bio solar untuk bengkulu ini mencukupi. namun di lapangan, antrian kendaraan mulai pertengahaan tahun hingga akhir tahun, terus terjadi.
"tapi faktanya tidak sedemikian, karena sampai dengan saat ini pun ketersediaan bio solar ini selalu menjadi keluhan masyarakat,"  bebernya.
dengan langkah investigatif ini, rohidin berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan distribusi bbm bersubsidi yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"kita berharap seluruh elemen, termasuk media dapat bersinergi dan membantu untuk keadilan dalam distribusi bbm bersubsidi ini," ujar rohidin.
sejauh ini, gubernur bengkulu rohidin mersyah telah mengeluarkan surat edaran (se) nomor 500/1900/b.3/2023 tentang pengendalian kuota jenis bbm tertentu (solar) di provinsi bengkulu.
sementara itu, area manager communication, relation & csr pertamina patra niaga regional sumbagsel tjahyo nikho indrawan mengatakan,  pertamina patra niaga regional sumbagsel mendukung kebijakan gubernur bengkulu. karena se yang dikeluarkan itu,  sebagai upaya mendukung pengawasan konsumen atau penggunaan bbm bersubsidi. agar tepat sasaran untuk seluruh masyarakat.
"kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah bengkulu dalam pengawasan penyaluran bbm bersubidi dan mewujudkan energi berkeadilan, dimana saat ini masih banyak pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi bbm bersubsidi," terang nikho.
nikho menjelaskan, sesuai dengan se tersebut, kendaraan bermotor dinas yang dimiliki dan disewa oleh pemerintah, provinsi bengkulu, instansi perwakilan kementerian/kelembagaan, pemerintah kabupaten/kota dan tni/polri di wilayah provinsi bengkulu, dilarang menggunakan bbm jenis tertentu (minyak solar) kecuali kendaraan untuk pelayanan mobil ambulance, mobil jenazah, mobil damkar dan mobil pengangkut sampah.
selain itu, kendaraan bermotor milik badan usaha milik pertambangan mineral dan batu bara, baik dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan, juga dilarang menggunakan bbm jenis tertentu (solar).
kendaraan bermotor dengan jumlah roda lebih dari 6 untuk mengangkut hasil perkebunan dan kehutanan baik dalam kondisi bermuatan maupun tidak bermuatan, juga dilarang menggunakan bbm jenis tertentu (solar).
pertamina patra niaga akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam upaya membantu pengawasan penyaluran bbm bersubsidi serta mewujudkan energi berkeadilan. sehingga bbm bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
"kami juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyaluran bbm bersubsidi," pungkasnya. (151)