Gubernur Bakal Rombak Kabinet, Semua Kepala OPD Kembali Uji Kompetensi

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:00

Pemprov Bengkulu menggelar uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II, Selasa, 30 Januari 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Tidak hanya itu, tim penguji juga akan melihat sejauh mana capaian-capaian kinerja selama ini.

Karena setiap kepala OPD telah menandatangani kontrak kinerja.

Tim penguji pejabat Pemprov Bengkulu.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

"Intinya sangat objektif," ungkap Isnan.

Isnan menyatakan, hasil uji kompetensi itu akan menjadi gambaran kinerja pemerintah ke depan.

Apalagi Gubernur dan Wagub Bengkulu telah menekankan agar kinerja OPD bisa cepat.

Tentunya mampu merealisasikan semua program yang sudah teranggarkan.

OPD bisa tetap fokus pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen evaluasi pemerintah daerah. Terutama terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing OPD.

"Sesuai arahan Pak gubernur, kita harus kerja cepat. Agar program pemerintah itu bisa direalisasikan di tengah-tengah masyarakat," tandas Isnan.

Kontrak Kerja Jangan Formalitas

Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menandatangani kontrak kerja yang disaksikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Dr H Rosjonsyah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes, di Lapangan Apel Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, 29 Januari 2024 lalu.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP menegaskan penandatanganan kontrak kerja itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wagub Bengkulu.

"Kontrak kerja jangan sebatas formalitas. Harus direalisasikan sesuai dengan komitmen. Program yang teranggarankan harus direalisasikan," tegas Dempo, kepada BE, Selasa 30 Januari 2024.

Dempo mengatakan, jika kepala OPD tidak mampu merealisasikan program sesuai dengan komitmen dalam kontrak kerja, maka gubernur harus mengevaluasi kinerja pimpinan OPD tersebut.

Jika program tidak direalisasikan, maka percepatan pembangunan di Bengkulu tidak akan mampu direalisasikan.

gubernur bakal rombak kabinet, semua kepala opd kembali uji kompetensi                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co - gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah dan wakil gubernur (wagub) bengkulu, dr h rosjonsyah akan merombak jabatan kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
perombakan diawali dengan melakukan uji kompetensi terhadap semua kepala opd yang menjabat saat ini. 
baik yang duduk sebagai kepala dinas, kepala badan, kepala biro, asisten, staf ahli gubernur hingga direktur rumah sakit m yunus. 
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes mengatakan, satu persatu kepala opd dilakukan uji kompetensi. ada lima penguji dihadapkan. yaitu dirinya sendiri sebagai sekdaprov bengkulu. 
baca juga:bawaslu awasi surat suara rusak, segini jumlahnya
baca juga:harga tbs sawit bertahan tinggi, segini harganya di pabrik 
lalu, prof rohimin alwi selaku akademisi dari uinfas bengkulu, prof herawan sauni dari unib, edy waluyo dari perwakilan tokoh masyarakat dan dr panji suminar dari akademisi unib. 
"semua penguji memberikan nilai masing-masing," terang isnan, saat melakukan uji kompetensi di hotel mercure bengkulu, selasa, 30 januari 2024. 
isnan mengaku, hasil uji kompetensi  ini menjadi bahan pimpinan untuk menentukan kebijakan. 
sebab, nilai uji kompetensi bisa dipakai untuk mutasi, promosi hingga rotasi kepala opd. semua itu tergantung dari hasil uji kompetensi.
baca juga:amankan pemilu, kapolda pastikan tambahan personel, ini jumlahnya
"uji kompetensi akan dikumpulkan nilainya nanti. bisa saja nanti untuk rotasi, promosi hingga mutasi," tuturnya. 
dalam uji kompetensi yang dilakukan selama 3 hari, dari 30 januari-1 februari 2024 ini, penguji akan melihat sejauh mana pengambilan keputusan di tingkat opd yang dipimpin. termasuk juga dilihat kerja sama yang telah dijalin selama ini. baik kerja sama dengan internal pemerintah, maupun eksternal pemerintah. 
"dari sisi komunikasi juga dipertanyakan," tambah isnan. 
tidak hanya itu, tim penguji juga akan melihat sejauh mana capaian-capaian kinerja selama ini. 
karena setiap kepala opd telah menandatangani kontrak kinerja. 
tim penguji pejabat pemprov bengkulu.-istimewa/bengkulu ekspress -
"intinya sangat objektif," ungkap isnan. 
isnan menyatakan, hasil uji kompetensi itu akan menjadi gambaran kinerja pemerintah ke depan. 
apalagi gubernur dan wagub bengkulu telah menekankan agar kinerja opd bisa cepat.
tentunya mampu merealisasikan semua program yang sudah teranggarkan. 
opd bisa tetap fokus pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen evaluasi pemerintah daerah. terutama terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing opd.
"sesuai arahan pak gubernur, kita harus kerja cepat. agar program pemerintah itu bisa direalisasikan di tengah-tengah masyarakat," tandas isnan.
kontrak kerja jangan formalitas
seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah menandatangani kontrak kerja yang disaksikan oleh gubernur bengkulu rohidin mersyah, wakil gubernur (wagub) bengkulu dr h rosjonsyah dan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes, di lapangan apel kantor gubernur bengkulu, senin, 29 januari 2024 lalu.
menyikapi hal ini, ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler sip map menegaskan  penandatanganan kontrak kerja itu merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi gubernur dan wagub bengkulu.
"kontrak kerja jangan sebatas formalitas. harus direalisasikan sesuai dengan komitmen. program yang teranggarankan harus direalisasikan," tegas dempo, kepada be, selasa 30 januari 2024.
dempo mengatakan, jika kepala opd tidak mampu merealisasikan program sesuai dengan komitmen dalam kontrak kerja, maka gubernur harus mengevaluasi kinerja pimpinan opd tersebut. 
jika program tidak direalisasikan, maka percepatan pembangunan di bengkulu tidak akan mampu direalisasikan.
"percepatan pembangunan daerah itu tergantung kerja opd. percuma program dianggarkan, kalau tidak dilaksanakan. maka saya tegaskan, silakan gubernur evaluasi kepala opd, yang kerjanya lambat," tuturnya. 
dempo menambahkan, dprd provinsi bengkulu akan terus mengawasi kinerja pemerintah. tentu langkah itu, untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
"dprd akan terus mengawasi kinerja pemerintah. kami ingin memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan dapat terealisasi dengan baik," ungkap dempo.
di sisi lain, dempo menilai penandatanganan kontrak kerja ini merupakan langkah yang positif. 
tentunya untuk meningkatkan kinerja opd dan percepatan pembangunan di provinsi bengkulu. untuk itu, opd dapat bekerja dengan maksimal dan mewujudkan program-program yang telah dicanangkan oleh pemprov bengkulu pada tahun 2024 ini. 
"apalagi saat ini, kerja pemerintah sudah banyak gunakan sistem digitalisasi. maka tidak ada alasan lagi opd kerja lambat," ujarnya.
sebelumnya, gubernur bengkulu rohidin mersyah telah menekankan kepada semua kepala opd untuk mempercepat kinerja.  apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir, dirinya bersama wakil gubernur bengkulu rosjonsyah mengakhiri masa jabatannya. 
maka kegiatan yang sudah masuk dalam prioritas dan telah teranggarkan, jangan sampai tidak direalisasikan.  
"banyak sekali agenda besar yang akan kita hadapi, sementara ini adalah tahun terakhir untuk mewujudkan program saya bersama bapak wakil gubernur," ujar rohidin.
untuk mempercepat kinerja pemerintah, lanjut rohidin, pada sistem pengadaan program fisik maupun non fisik, harus menggunakan e-katalog. agar proses lelang berjalan dengan efisien dan transparan.  
"utamakan sebisa mungkin secara keseluruhan e-katalog," tutur rohidin.
rohidin juga mengingatkan kepada seluruh opd untuk bekerja dengan cepat dan tepat waktu.
"jangan sampai ada program yang terhambat karena proses lelang yang lambat," tandasnya.