Pemilu Banyak Catatan, Pleno Tingkat Provinsi Gunakan Data Manual

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Rabu , 06 Mar 2024 - 22:32

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Provinsi Bengkul,u Rusman Sudarsono dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Bengkulu Pemilu 2024, Rabu, 6 Maret 20-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu mulai melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Dalam pleno yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu memberikan beberapa catatan selama proses Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah SPdI MPdI mengatakan, secara umum proses Pemilu sudah selesai. Namun terdapat beberapa dinamika yang perlu diperhatikan dalam pleno tersebut. Jangan sampai terjadinya kesalahan statistik, penempatan angka. Meskipun tidak mengganggu perolehan suara.

"Catatan kami, secara umum sudah selesai. Kita lihat dinamika pada pleno ini. Seperti keterangan saksi parpol, capres, DPR, DPD, DPRD Provinsi. Kita lihat, Kalau tidak, berarti clear," terang Faham usai menyerahkan catatan dugaan pelanggaran Pemilu kepada KPU, dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, di Hotel Mercure Bengkulu, Rabu, 6 Maret 2024.

Dijelaskannya, ada banyak catatan pada proses Pemilu dilakukan. Seperti data C1 perolehan suara tidak sama dengan data yang diinput melalui sistem rekapitulasi suara (Sirekap). Maka dalam pleno tingkat provinsi ini, semua akan dikroscek, untuk memastikan data perolehan suara tidak berbeda.

"Dalam pleno ini, kita akan kroscek sama-sama, ada perbedaan tidak hasilnya. Jangan sampai berbeda, kalau berbeda ini bahaya. Kita inginkan, apa yang diinput, apa yang ditandatangani saksi itu, harus sama," tuturnya.

Kemudian catatan Bawaslu, di lapangan juga ditemukan pada proses perhitungan ada hasilnya 0. Padahal, dalam C1 ada suaranya.

Namun dalam proses pleno, saksi juga memiliki C1 kemudian D hasil. Hal tersebut menjadi dasar ketika sistem Sirekap bermasalah.

"Kalau Sirekap bermasalah, patokannya cek manual mana yang benar. Jangan sampai berbeda manual dengan rekap," tuturnya.

Catatan lainnya, lanjut Faham, juga ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong pada proses perhitungan suara di 1 TPS di Selupu Rejang terdapat selisih suara. Bawaslu juga langsung memberikan rekomendasi KPU untuk melakukan penghitungan ulang.

"Kita sudah berikan rekomendasi dan dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi persoalan dengan hasil," tambah Faham.

Selain itu, Faham mengatakan, Bawaslu juga memberikan catatan soal kekurangan logistik suara suara. Lalu terjadinya TPS yang berpindah tempat karena hujan dan becek.

pemilu banyak catatan, pleno tingkat provinsi gunakan data manual                             harianbengkuluekspress.id - komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu mulai melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024. 
dalam pleno yang digelar di hotel mercure bengkulu, rabu 6 maret 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) bengkulu memberikan beberapa catatan selama  proses pemilu 2024.
ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah spdi mpdi mengatakan, secara umum proses pemilu sudah selesai. namun terdapat beberapa dinamika yang perlu diperhatikan dalam pleno tersebut. jangan sampai terjadinya kesalahan statistik, penempatan angka. meskipun tidak mengganggu perolehan suara.
"catatan kami, secara umum sudah selesai. kita lihat dinamika pada pleno ini. seperti keterangan saksi parpol, capres, dpr, dpd, dprd provinsi. kita lihat, kalau tidak, berarti clear," terang faham usai menyerahkan catatan dugaan pelanggaran pemilu kepada kpu, dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, di hotel mercure bengkulu, rabu, 6 maret 2024.
baca juga:pleno temukan dugaan pelanggaran, sempat terjadi kegaduhan
baca juga:anggota polres lebong dipecat tidak hormat, penyebabnya bikin geleng kepala
dijelaskannya, ada banyak catatan  pada proses pemilu dilakukan. seperti data c1 perolehan suara tidak sama dengan data yang diinput melalui sistem rekapitulasi suara (sirekap). maka dalam pleno tingkat provinsi ini, semua akan dikroscek, untuk memastikan data perolehan suara tidak berbeda. 
"dalam pleno ini, kita akan kroscek sama-sama, ada perbedaan tidak hasilnya. jangan sampai berbeda, kalau berbeda ini bahaya. kita inginkan, apa yang diinput, apa yang ditandatangani saksi itu, harus sama," tuturnya.
kemudian catatan bawaslu, di lapangan juga ditemukan pada proses perhitungan ada hasilnya 0. padahal, dalam c1 ada  suaranya. 
namun dalam proses pleno, saksi juga memiliki c1 kemudian d hasil. hal tersebut menjadi dasar ketika sistem sirekap bermasalah.
"kalau sirekap bermasalah, patokannya cek manual mana yang benar. jangan sampai berbeda manual dengan rekap," tuturnya.
catatan lainnya, lanjut faham, juga ditemukan di kabupaten rejang lebong pada proses perhitungan suara di 1 tps di selupu rejang terdapat selisih suara. bawaslu juga langsung memberikan rekomendasi kpu untuk melakukan penghitungan ulang.
"kita sudah berikan rekomendasi dan dilaksanakan. jadi tidak ada lagi persoalan dengan hasil," tambah faham.
selain itu, faham mengatakan, bawaslu juga memberikan catatan soal kekurangan logistik suara suara. lalu terjadinya tps yang berpindah tempat karena hujan dan becek. 
dua hal itu terjadi di kabupaten kaur dan mukomuko. 
"ini menjadi bahan evaluasi pada pemilu berikutnya. jika terjadi persoalan, bisa segera menindaklanjutinya," tuturnya.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se mengatakan, pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi dilakukan dari tanggal 6 sampai 8 maret 2024.
dalam proses pleno, semua akan dikoreksi jika terdapat perbedaan hasil dari kabupaten/kota.
"kalau ada persoalan kita koreksi bersama. semua bisa dikoreksi. karena ada saksi parpol, saksi calon dan bawaslu," terang rusman.
rusman mengatakan, jika nantinya ditemukan perbedaan angka di sirekap dan manual, semua bisa dikoreksi. namun dasar hukum ada di sistem manual form d kabupaten/kota. sebab, aplikasi sirekap hanya alat bantu penghitungan suara.
"sirekap itu alat bantu. acuan kita di manual. jadi kita tidak lagi melihat form c1, tapi form d kabupaten/kota, itu dasar hukumnya," jelasnya.
dalam proses pleno yang dilakukan di kabupaten/kota, menurut rusman, tidak ada persoalan selisih hasil. namun semua akan dicek pada pleno yang dilakukan.
"perselisihan hasil tidak ada," ungkapnya.
pada proses pleno pertama dilakukan di kabupaten rejang lebong, kemudian kaur, kepahiang dan dilanjutkan di kabupaten/kota lainnya. 
menurut rusman, pemilihan urutan daerah yang diplenokan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
"jadi tidak ada yang dibedakan, semua sama daerahnya. kita sepakati rejang lebong, kaur, kepahiang dan lainnya yang duluan. semua akan bergantian sampai proses pleno selesai nanti," tandas rusman. (151)