THR Tak Boleh Dicicil, Disnakertrans Provinsi Bengkulu Buka Posko Pengaduan

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 18 Mar 2024 - 19:45

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Dr E Syarifudin SSos MSi menegaskan THR untuk karyawan swasta tak boleh dicicil.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

thr tak boleh dicicil, disnakertrans provinsi bengkulu buka posko pengaduan                            harianbengkuluekspress.id - kementerian ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran (se) menaker nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pemberian tunjangan hari raya (thr) keagamaan tahun 2024 bagi pekerja maupun buruh di perusahaan.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, dr e syarifudin ssos msi mengatakan, se tersebut mewajibkan pengusaha untuk membayarkan thr tanpa harus dicicil kepada karyawannya.
"dalam regulasi, sudah jelas thr tidak boleh bayarnya dicicil," ujar syarif, senin, 18 maret 2024.
syarif mengatakan, pembayaran thr itu nantinya berbeda dengan pekerjaan yang sudah lebih atau kurang dari 1 tahun bekerja. bagi pekerja yang lebih dari 1 tahun kerja, maka thr-nya dibayar full satu bulan gaji.
kemudian, bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka thr-nya akan dihitung mengikuti aturan yang berlaku.
baca juga:zakat fitrah di bengkulu tertinggi rp 50 ribu terendah rp 28 ribu
baca juga:kebutuhan uang rupiah aman, bi bengkulu siapkan 8 titik lokasi penukaran
"untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 tahun, besaran thr dihitung secara proporsional," ungkapnya.
untuk pembayarannya, menurut syarif, paling lama  h-7 sebelum lebaran idul fitri. artinya, perusahaan sudah boleh bersiap-siap mulai saat ini untuk membayarkan thr kepada karyawannya.
"jadi diwajibkan paling lama h-7 lebaran sudah dibayarkan," tambah syarif.
untuk memastikan semua karyawan di bengkulu mendapatkan thr, syarif menegaskan, pihaknya akan membuat posko. nantinya setiap karyawan maupun perusahaan boleh berkonsultasi ke posko pemantauan tersebut.
"posko pemantauan kita buka untuk memastikan thr dibayarkan sesuai aturan," bebernya.
syarif mengatakan, pihaknya akan terus membuka posko untuk sosialisasi terkait se thr ini kepada perusahaan-perusahaan dan karyawan. baik  besaran thr, mekanisme pembayaran maupun hal lainnya. sosialisasi itu akan dibuka sampai h-7 lebaran.
"h-7 karyawan dan perusahaan masih boleh konsultasi. setelah h-7 baru pendampingan," jelasnya.
syarif menegaskan, jika ada laporan karyawan tidak mendapatkan thr, pihaknya akan langsung menindaklanjutinya. tentunya dengan melakukan pendampingan, agar pengusaha di bengkulu wajib membayarkan thr.
"jika tidak dipenuhi, akan mengacu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," tegas syarif.
syarif berharap, pengusaha di bengkulu dapat segera merealisasikan pembayaran thr. agar tercipta harmonisasi antara tenaga kerja dan pengusaha.
"harmonisasi ini akan meningkatkan produktivitas kerja," pungkasnya. (151)