Program RTLH Kembali Dilaksanakan, Segini Nilai yang Disiapkan Pemkab Lebong
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lebong Epan Gustato SP.--
Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), kembali menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk pelaksanaan program Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Namun, pelaksanaan program RTLH pada 2024 ini belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal yang masih harus dipersiapkan.
“Kita masih melakukan persiapan demi persiapan,’' sampai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lebong Epan Gustato SP kepada BE.
Lanjut Epan, ada beberapa hal yang masih perlu dipersiapkan seperti masalah regulasi pelaksanaan dengan konsultasi terlebih dahulu degan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) hingga ke Bupati Lebong.
“Dalam waktu dekat ini koordinasi akan kita lakukan,” ujarnya.
BACA JUGA:150 UMKM Sudah Produktif, Dalos Genjot Pelaku Usah Terus Maju
BACA JUGA:Cegah Tenggelam Jangan Mandi di Pantai, Ini Imbauan Kepala BPBD Kota Bengkulu
Setelah itu, Disperkim meminta data dari masing-masing desa dan kelurahan, terkait masyarakat yang memiliki persyaratan atau yang berhak bisa mendapatkan program RTLH. Dimana nantinya dari usulan yang ada, nantinya akan terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi.
“Untuk menentukan warga yang memang layak mendapatkan program tersebut,” tuturnya.
Ditambahkan Epan, untuk pelaksanaan RTLH sendiri, memang sebelumnya telah disiapkan dana sebesar Rp 1,5 miliar. dari jumlah tersebut di peruntukan sebesar Rp 1,3 miliar untuk fisik dan sisahnya untuk hal-hal lainnya termasuk pajak dan kebutuhan lan.
“Nanti akan dibagi besaran yang akan diterima masyarakat penerima manfaat,” ucapnya.
BACA JUGA:Kendaraan Bak Terbuka Dilarang Angkut Penumpang, Kasat Lantas Polres Lebong Jelaskan Ini Bahayanya
Ketika ditanya pelaksanaan program RTLH, Epan menegaskan bahwa jika nantinya semua hal yang dibutuhkan semuanya telah selesai, maka program langsung dilaksanakan. Pastinya kegiatan sudah selesai sebelum akhir tahun 2024.
“Ditargetkan paling lama bulan September program sudah dilaksanakan,” tutupnya.(Erick Voniker)