Pendemo Desak Tinjau Ulang Perda RTRW Provinsi Bengkulu, Begini Respons Dewan

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 22 Apr 2024 - 21:35

Massa dari Aliansi Peduli Bumi Rafflesia menggelar aksi memperingati Hari Bumi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Seni, 22 April 2024.-RIO/BE -

1. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk membentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

2. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih yang adil dan berkelanjutan.

3. Menolak pengesahan PERDA No 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tahun 2023-2043.

4. Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan meminta Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mendorong Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat.

5. Mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendorong Pemerintah Pusat agar segera merumuskan Rancangan Undang Undang (RUU) Keadilan Iklim.

pendemo desak tinjau ulang perda rtrw provinsi bengkulu, begini respons dewan                            harianbengkuluekspress.id - aliansi peduli bumi rafflesia menggelar aksi di halaman gedung dprd provinsi bengkulu, senin, 22 april 2024. 
aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, pelajar dan organisasi masyarakat sipil tersebut menuntut untuk membatalkan peraturan daerah (perda) rancangan tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023-2042. 
perda yang telah disahkah dprd provinsi bengkulu pada akhir tahun 2023 itu dinilai hanya membuka 'karpet merah' bagi investasi yang berniat mengeksploitasi sumber daya alam (sda) di provinsi bengkulu.
"rtrw ini mengakomodasi kepentingan pltu batu bara teluk sepang, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. tapi, kepentingan rakyat sama sekali diabaikan," tegas koordinator aksi aliansi peduli bumi,  rafflesia ghifar dalam pernyataan sikap di halaman dprd provinsi bengkulu, senin, 22 april 2024.
ghifar menyorot hilangnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rtrw. dia menilai hal ini sebagai kemunduran demokrasi dan menunjukkan ketidak terbukanya pemerintah terhadap partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan rtrw.
baca juga:jaksa bakal lanjutkan penyidikan bok kaur tahap dua, 4 terdakwa divonis segini
baca juga:kabupaten bu terbaik pertama sdi, bupati mian terima penghargaan dari gubernur bengkulu
"perubahan tata ruang di bengkulu juga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana. padahal, bengkulu merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan," bebernya.
ghifar mengatakan, data bencana indonesia tahun 2022 menunjukkan tiga bencana utama terjadi di bengkulu. yakni, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. 
bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir di bengkulu, termasuk terjadi di kabupaten lebong merupakan dampak dari salah urus tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah daerah.
"salah urus tata kelola sumber daya alam ini terakumulasi menjadi rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya bencana ekologis, contohnya banjir di kota dan kabupaten di provinsi bengkulu tahun 2019 dan banjir di kabupaten lebong, kota bengkulu, kabupaten seluma tahun 2024," beber ghifar.
pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali rtrw 2023-2042 dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. 
dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek risiko bencana dalam tata ruang wilayah.
"rtrw harus berpihak pada rakyat dan kelestarian alam. jangan hanya menjadi alat bagi para investor untuk mengeruk keuntungan," tegasnya.
tidak hanya itu, demo itu juga menyuarakan keresahan masyarakat adat di beberapa kabupaten di bengkulu. 
seperti hutan adat malin deman mukomuko, hutan serawai pasar seluma, hutan adat di rejang lebong dan beberapa hutan adat lainnya.
pilihaknya menuntut implementasi putusan mahkamah konstitusi (mk) no 35 tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. 
menurut ghifar, putusan tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat di bengkulu.
"masyarakat di sekitar hutan adat mengalami hambatan dalam bertani dan memanfaatkan fungsi hutan adat mereka dalam mencari sumber penghidupan di sektor pertanian," jelas ghifar.
selain itu, ghifar mengatakan, mendesak pemerintah untuk menangani krisis iklim yang melanda seluruh dunia, termasuk di indonesia. krisis iklim disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global, yang berakibat pada peningkatan suhu bumi.
"konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi," tuturnya.
sementara itu, wakil ketua iii dprd provinsi bengkulu, erna sari dewi mengatakan, perda rtrw provinsi bengkulu tahun 2023-2042 yang telah disahkan itu untuk menjaga lingkungan. bukan untuk mempermudah investasi merusak sumber daya alam di provinsi bengkulu.
"dalam pasal per pasal yang ada di perda rtrw itu, sangat jelas isinya untuk menjaga lingkungan," jelas erna.
baca juga:hujan hingga akhir april, ini keterangan bmkg bengkulu
baca juga:jaksa bakal lanjutkan penyidikan bok kaur tahap dua, 4 terdakwa divonis segini
menurutnya, perda rtrw itu akan memberikan kepastian setiap pihak dalam mengelola sumber daya alam bengkulu untuk menjaga lingkungan. termasuk melindungi, agar tidak terjadi bencana alam. seperti banjir dan tanah longsor.
"tinggal lagi pemerintah merealisasikan isi dalam perda tersebut. termasuk pengawasan. sehingga aturan dalam perda tidak dilanggar," tandasnya. (151)
 
tuntutan aksi
1. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk membentuk peraturan daerah (perda) tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 
 
2. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk segera melakukan transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih yang adil dan berkelanjutan. 
 
3. menolak pengesahan perda no 3 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023-2043. 
 
4. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk merealisasikan putusan mahkamah konstitusi no 35 tahun 2012 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan meminta pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat. 
 
5. mendesak pemerintah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat agar segera merumuskan rancangan undang undang (ruu) keadilan iklim.