Kemendikbudristek "Keroyokan" Tangani Pengaduan PPDB

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Minggu , 23 Jun 2024 - 12:46

Kemendikbudristek membuat forum bersama pengawasan pelaksanan PPDB tahun ajaran 2024/2025-Istimewa/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Penaganan Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara keroyokan atau bergotong royong antar lintas lembaga.

Terlihat dari sejumlah lembaga instansi membuka posko pengaduan dan mencari solusi agar pelaksanaan PPDB berlangsung transparan dan akuntabel.

Perwakilan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI), Indira Malik, menyoroti maraknya kasus pelanggaran dalam proses PPDB.

KPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami berharap agar proses PPDB ini dapat berjalan dengan efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ungkapnya.

Dikatakannya, kecurangan-kecurangan dalam PPDB dapat dilaporkan melalui aplikasi yang telah disiapkan lembaganya.

Mekanisme pelaporan gratifikasi dapat melalui aplikasi gol.kpk.go.id atau dapat berkonsultasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

"Laporkan dengan maksimum 30 hari kerja, lewat dari itu sesuai dengan undang-undang, Bapak/Ibu tidak mendapat perlindungan."

Pembukaan posko pengaduan PPDB juga dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Keasistenan Utama VII, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Diah Suryaningrum, menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki tugas untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap aduan atau laporan yang diterima.

Mekanisme pengaduan mereka meliputi dua jenis yaitu pengaduan reguler dan reaksi cepat Ombudsman. Untuk laporan masyarakat, ORI harus menyelesaikannya dalam waktu maksimal 30 hari, terutama jika ada indikasi kecurangan dalam PPDB.

"Pihak Ombudsman segera meminta klarifikasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan investigasi. Hasilnya adalah laporan akhir pemeriksaan yang diselesaikan dengan cepat, disertai dengan tindakan korektif yang kemudian disampaikan kepada sekolah, dinas terkait, atau kepala daerah untuk ditindaklanjuti," terang Diah.

kemendikbudristek "keroyokan" tangani pengaduan  ppdb                            harianbengkuluekspress.id-  penaganan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) dilakukan secara keroyokan atau bergotong royong antar lintas lembaga. 
terlihat dari sejumlah lembaga instansi membuka  posko pengaduan dan mencari solusi agar pelaksanaan ppdb berlangsung transparan dan akuntabel.
perwakilan komisi pemberantas korupsi (kpk ri), indira malik, menyoroti maraknya kasus pelanggaran dalam proses ppdb. 
kpk mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (ppdb). 
"kami berharap agar proses ppdb ini dapat berjalan dengan efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ungkapnya. 
dikatakannya, kecurangan-kecurangan dalam ppdb  dapat dilaporkan  melalui aplikasi yang telah disiapkan lembaganya. 
baca juga: objektif dan transparan, kemendikbud bentuk forum bersama pengawasan ppdb, ini anggotanya 
baca juga:polresta sosialisasi cegah pungli ppdb, ini keterangan ketua saber pungli kota bengkulu
mekanisme pelaporan gratifikasi dapat melalui aplikasi gol.kpk.go.id atau dapat berkonsultasi ke unit pengendalian gratifikasi di inspektorat masing-masing pemerintah daerah (pemda).
"laporkan dengan maksimum 30 hari kerja, lewat dari itu sesuai dengan undang-undang, bapak/ibu tidak mendapat perlindungan."
pembukaan posko pengaduan ppdb juga dilakukan oleh ombudsman  republik indonesia. 
keasistenan utama vii, ombudsman republik indonesia (ori), diah suryaningrum, menjelaskan bahwa ombudsman memiliki tugas untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap aduan atau laporan yang diterima. 
mekanisme pengaduan mereka meliputi dua jenis  yaitu pengaduan reguler dan reaksi cepat ombudsman. untuk laporan masyarakat, ori harus menyelesaikannya dalam waktu maksimal 30 hari, terutama jika ada indikasi kecurangan dalam ppdb.
"pihak ombudsman segera meminta klarifikasi, mengumpulkan bukti, dan melakukan investigasi. hasilnya adalah laporan akhir pemeriksaan yang diselesaikan dengan cepat, disertai dengan tindakan korektif yang kemudian disampaikan kepada sekolah, dinas terkait, atau kepala daerah untuk ditindaklanjuti," terang diah. 
baca juga:dewan buka pengaduan kecurangan ppdb, masyarakat diminta melapor 
baca juga:perlu diwaspadai, jppi ungkap kecurangan-kecurangan dalam ppdb 
selain itu, diah juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan edukasi, tidak hanya kepada penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga kepada dinas pendidikan, khususnya di daerah yang melaksanakan ppdb.
tak ketinggalan, posko pengaduan ppdb juga dibuka komisi pelrindungan anak indonesia (kpai). khususnya dalam menyangkut hak-hak anak. 
anggota komisi perlindungan anak indonesia (kpai), aris adi leksono,  menjelaskan bahwa kpai telah menerima banyak aduan terkait ppdb, khususnya menyangkut hak anak yang seharusnya masuk melalui jalur afirmasi, terutama bagi keluarga kurang mampu. 
kpai juga menerima aduan mengenai pungutan liar dan masalah pemahaman teknis, seperti cara membuat akun dan pemahaman mengenai jalur zonasi.
minimnya sosiallisasi dan edukasi  menjadi salah satu faktor dalam ppdb. kemudian terkait aduan ppdb itu, pihaknya akan berkoodinasi dengan rival sistem serta melakukan kajian ecara strategis. 
salah satu rekomendasi kpai merujuk hasil pengawasan ppdb 2023 untuk tingkat pusat yaitu pentingnya mengkaji terkait batasan batasan umur sesuai aturan yang tercantum pada permendikbud nomor 1 tahun 2021.
baca juga:ppdb: orang tua tak perlu khawatir, semua calon siswa dipastikan dapat sekolah
baca juga:daftar ppdb smk, siswa dari luar daerah wajib pindah rayon, disini lokasinya 
terkait dugaan praktik kecurangan-kecurangan dalam ppdb pun  sudah menjadi agenda prioritas yang harus ditagani segera oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. 
 penanganan pengaduan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) yang berkeadilan.
undang-undang nomor 18 tahun 2009 menyebut, masyarakat memiliki hak untuk mengakes informasi dan menerima pelayanan publik dari pemerintah. hal tersebut meliputi kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, dan mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
oleh karena itu, inspektur jenderal (irjen) kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek), chatarina muliana girsang, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait. 
"isalnya dengan kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (pmk) serta ombudsman republik indonesia (ori) sebagai pihak yang sering mendapat aduan terkait pelayanan publik dari institusi pemerintah," tandasnya. (**)